Ribuan Kios di Kawasan Puncak Bogor Bakal Dibongkar, Puncak Jadi 4 Lajur

Deretan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Raya Puncak siap-siap digusur. Mulai September, pemerintah bakal melebarkan jalan dan membuatnya jadi empat lajur.

Ribuan pedagang pun diberikan batas waktu angkat kaki hingga akhir Agustus lantaran kiosnya akan dibongkar. Pemerintah pusat akhirnya mengucurkan anggaran untuk pelebaran jalan Puncak senilai Rp23 miliar.

Sejak kasus tabrakan maut beruntun di jembatan Selarong, jalan ini memang jadi fokus pemerintah. Saat ini pemerintah daerah gencar menyosialisasikan rencana pembongkaran kios PKL dan bangunan lainnya.

Anggota Komite Perencanaan Kabupaten Bogor Yayat Supriatna mengatakan, sambil menunggu pengosongan di area tersebut, proses lelang masih berlangsung.

“Tapi awal September kita akan mulai pengerjaan. Makanya pedagang itu harus sudah pindah sampai akhir Agutus,” ungkapnya.

Dalam pembangunan ini, terang Yayat, pemerintah tak hanya membongkar lapak pedagang. Patung tentara di Selarong pun akan ikut dibongkar. Pelebaran ini rencananya dimulai dari Gadog, Kecamatan Ciawi hingga Gunungmas, Kecamatan Caringin.

“Jadi dilebarkan sementara, ada yang 1,5 meter dan ada yang langsung 2 meter. Sehingga nanti Puncak punya empat lajur,” kata pria yang juga ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor itu.

Meski begitu, Yayat mengaku jika pelebaran ini belum bisa menjawab persoalan kemacetan di kawasan yang jadi favorit wisatawan setiap akhir pekan itu.

Sebab, jika kendaraan tidak dibatasi, maka pelebaran ini akan percuma. “Artinya, pemda harus punya terobosan untuk mengendalikan kendaraan yang masuk ke sana,” katanya.

Dia mencontohkan pembuatan sarana jalur bus atau angkutan umum seperti bus yang beroperasi di Puncak, sehingga wisatawan tak perlu membawa kendaraannya naik.

“Harus ada penataan dan untuk apa pembangunan ini jika nantinya masih ada persimpangan yang kecil. Ini harus terencana agar kepadatan bisa terurai,” pintanya.

Informasi yang dihimpun, dengan pelebaran jalan ini, maka ada 1.243 pedagang yang harus angkat kaki. Bangunan semipermanen dan permanen yang selama ini berdiri di pinggiran jalan bakal dibongkar. Sebagai gantinya, mereka akan menempati empat titik relokasi yang sudah disediakan pemerintah.

Hal ini dibenarkan Kepala BP4D Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah. “Ada 1.243 bangunan permanen atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan kami bongkar untuk pelebaran jalan dan demi penataan Puncak agar lebih rapi dan indah,” katanya.

Syarifah menuturkan, pemerintah daerah dan beberapa perusahaan akan menyediakan rest area atau tempat penampungan sementara ratusan PKL.

“Karena pembangunan Rest Area Anjungan Cerdas butuh prosedur yang cukup panjang, maka untuk sementara kami menyiapkan tempat penampungan dengan bantuan pinjam lahan dari PT Gunungmas, PT Sumber Sari Pakuan dan lainnya dengan ruas area beragam,” ujarnya.

Sementara itu, dengan adanya penambahan lajur, maka pihak kepolisian akan menyiapkan uji coba pemberlakukan sistem satu arah. Menurut Kasat Lantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama, keputusan apakah sistem itu tetap diberlakukan atau tidak akan dilihat setelah pelebaran selesai.

“Yang pasti ada perubahan dari segi jarak kemacetan. Intinya, bisa lebih baik dari sekarang. Tapi itu kan nanti akan terlihat setelah lajurnya sudah jadi. Harus uji coba dulu,” ungkapnya.

Adapun beberapa spot persimpangan yang disarankan untuk dilebarkan yakni Simpang Muncang, Jembatan Gadog, Simpang Pasirangin, Simpang Megamendung, Simpang Lokakarya, Pasar Cisarua, Ciburial dan Warungkaleng.

“Terutama di Warungkaleng sudah sangat tidak relevan. Bangunannya malah dekat dengan jalan raya. Bahkan tidak ada space parkir. Ini kan tidak boleh,” tegasnya.

Terpisah, Camat Ciawi Bambang Setiawan mengaku belum mendapatkan informasi soal pelaksanaan pembongkaran PKL. Hanya saja sejak sebulan lalu, pihaknya telah dipaksa mendata pedagang.

“Kami hanya minta ketua RT mendata jumlah PKL. Kalau di kita relokasi PKL dan pembangunan jembatan Gadong saja,” katanya.

Bambang berharap dari rencana pelebaran jalur ini, pemerintah pusat dapat memikirkan nasib PKL yang berjualan dan jangan sampai nantinya tidak ada trotoar atau pedestrian bagi warga berjalan kaki.

“Intinya, kedua hal itu harus terpenuhi. Mau relokasi di dekat Taman Matahari, yang penting mereka terakomodasi,” tandasnya.

(metropolitan/rez/c/feb/py)