Bogor Channel

Berita

Artikel

Budaya

Acara

Video

143 Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten

Bogor, 27 Januari 2021 – Seperti yang sudah diumumkan, bahwa covid 19 akan diadakan vaksinasi dalam waktu dekat dikarenakan vaksin sudah tersedia. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah sedang mempersiapkan semuanya, termasuk pemberitahuan pada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bagi semua warga di seluruh daerah di Indonesia agar bersiap untuk mengikuti vaksinasi tersebut berdasarkan petunjuk Pemerintah.

Pemerintah Kota Bogor Laksanakan Vaksinasi

Daerah yang sudah sangat jelas akan dilakukan vaksinasi adalah Bogor Jawa Barat, dimana Pemerintah Kota Bogor sudah siap melaksanakan dan akan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021 mendatang. Kota Bogor menjadi salah satu kota yang utama dan pertama untuk divaksinasi, karena memang daerah ini termasuk dalam salah satu daerah yang sudah memasuki zona merah dalam data penyebaran Covid 19. Artinya, daerah ini memang sangat butuh vaksinasi untuk bisa segera menghentikan penyebaran.

Pemerintah Pusat sudah menunjuk Pemerintah Kota Bogor beserta lokasi yang telah ditentukan untuk bisa segera dilakukannya vaksinasi. Persiapan yang sudah dilakukan antara lain pengajuan dan penetapan tempat-tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan vaksinasi, yang diantaranya merupakan pusat fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Serta tenaga kesehatan yang akan menjalani program tersebut, yang juga diambil dari beberapa fasilitas kesehatan tersebut.

143 Lokasi Pelaksanaan Vaksinasi Akan Dituju

Diinformasikan oleh Pemerintah Kota Bogor, bahwa daerah ini akan melaksanakan vaksinasi pada 143 lokasi yang sudah ditentukan. Lokasi-lokasi tersebut pun segera diberitahukan dan diberi penyuluhan, mengenai kapan dan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dalam melakukan vaksinasi pada 143 lokasi ini, Pemkot Bogor sudah memperkirakan akan membutuhkan 12800 tenaga kesehatan (nakes).

Bupati Bogor Ade menjelaskan bahwa penentuan 143 lokasi sudah berdasarkan dari ketentuan sebuah tempat yang memenuhi syarat , bukan dipilih disembarang tempat saja. Dimana diantaranya sudah terdaftar 121 fasilitas layanan kesehatan di beberapa tempat, yaitu terdiri dari 101 puskesmas, empat tempat RSUD, satu tempat RSPG dan juga RSAU, serta  7 tempat rumah sakit swasta dan 7 klinik. Selebihnya masih diajukan 22 tempat sisanya adalah  rumah sakit swasta, yang sudah direncanakan menggunakan beberapa rumah sakit swasta yang sudah diajukan ke Dinas Kesehatan dan sedang dipertimbangkan.

Pencanangan Pada Hari Pertama Vaksinasi

Begitu tempat atau lokasi sudah diketahui dan waktunya pun sudah ditentukan, maka pada saat pelaksanaan hari pertama akan dilakukan pencanangan yang bertempat di Puskesmas Cindamala, Kecamatan Sukaraja Bogor.

Dimana pada saat pencanangan tersebut, wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan merupakan orang pertama di Kabupaten Kota Bogor tersebut yang akan divaksinasi sesuai dari pengarahan pelaksanaan vaksinasi ini. Setelah itu, menyusul 9 orang berikutnya yang berasal dari seluruh pemuka agama dan juga berasal dari forum kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

Bahkan, setelah itu akan dilanjutkan oleh tenaga kesehatan medis yang merupakan orang-orang yang nantinya akan terus berhadapan dengan para pasien covid 19 tersebut. Barulah setelah itu, dimulainya vaksin untuk masyarakat sekitar Bogor tersebut yang memang adalah fokus utama pada program ini.

Program ini memang akan dimulai perdana pada orang-orang yang banyak bertanggung jawab besar dan berhadapan dengan masyarakat luas, selain memang pelaksanaan vaksinasi diutamakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. oleh karena itu, diharapkan kerjasamanya pada seluruh masyarakat terutama warga Kota Bogor yang akan segera melakukan vaksinasi tersebut untuk bisa mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya. 

Penyesuaian RPJMD Kota, Visi dan Misi Tak Berubah

Bogor, 27 Januari 2021 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, atau yang sering disingkat dengan RPJMD Kota Bogor 2019 - 2024 direncanakan akan dirubah setelah berjalan dua tahun. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan, perubahan RPJMD ini bukan dikarenakan untuk mengurangi kegiatan, melainkan untuk menyesuaikan kondisi dan tantangan ke depannya dalam menghadapi Covid-19.  

Tujuan RPJMD Kota Bogor

RPJMD bertujuan untuk meningkatkan peluang dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan menjaga semua rencana tetap berjalan baik dibalik musibah yang menghadang. Selain itu, kebijakan nasional yang baru merupakan aspek terpenting dalam adanya perubahan pembangunannya.

Beliau juga mengungkapkan, pendapat masyarakat sangat penting untuk menempuh jalan yang benar dalam membangun pembangunan tersebut. Sekaligus, ingin membuka paradigma yang tepat yang bisa menyesuaikan diri dibalik musibah yang terjadi.

Hanafi juga mengatakan, perubahan yang paling dasar mengenai RPJMD ini adalah karena adanya bencana nasional yang begitu berpengaruh dalam pembangunan Kota Bogor. Kita tahu betul, belakangan tahun ini, sering terjadi bencana alam yang menimpa negeri. 

RPJMD sendiri membutuhkan penyesuaian terhadap kebijakan dalam menangani covid-19 dan bencana lainnya yang terjadi beberapa tahun ini. Dan juga membutuhkan konsultasi publik yang digelar baik secara daring maupun luring sehingga bisa mendapatkan masukan dari akademisi yang meliputi lembaga masyarakat dan praktisi yang memungkinkan pembangunan Kota Bogor tidak luput dari 'Kacamata Birokrasi.'

Hanafi juga menjelaskan, pembangunan RPJMD ini dimulai pada tahun 2019, berbeda dengan pembangunan RPJM Nasional. RPJM Nasional dimulai pada tahun 2020. Ada rentan waktu yang cukup jauh diantara keduanya. Dengan adanya kebijakan baru, harus menyesuaikan diri dengan kondisi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam.

Wali Kota Bogor Bima Arya sendiri menegaskan, mereka tidak mengubah visi dan misinya, melainkan merubah rencana pembangunan sesuai target. Visi dan misi utamanya tidak akam pernah berubah, melainkan hanya rencana dan strategi dalam pembangunan. Visi Kota Bogor tetap akan dijadikan sebabai Kota Ramah Lingkungan, sesuai yang diungkapkan beliau pada Selasa kemarin. Sehingga, warga tidak perlu risau dengan visi yang pernah diungkapkan.

Sesuai yang diungkapkannya pada Selasa (26/1/2021) Visi dan misi tetap tidak akan berubah, hanya rencana pembangunan saja yang dirubah. Visinya masih tetap sama yaitu menjadikan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga, dan visi tersebut tetap menjadi visi ke depannya.

Tahapan Dalam perubahan RPJMD

Satu tahapan yang akan dilaksanakan, yakni konsultasi publik  yang akan dilaksanakan di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor hari ini, baik secara luring maupun daring. Aspirasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan aspek penting dalam perubahan rencana pembangunan RPJMD. Pendapat dari berbagai lembaga masyarakat merupakam poin yang sangat bernilai di mata dunia yang mengsukseskan pembangunan.

Perubahan ini terjadi karena adanya Kebijakan Nasional terbaru yang mengharuskan untuk bisa menyesuaikan diri dengan pemetaan program tersebut, dan juga diharuskan secermat dan seteliti mungkin agar program tersebut berjalan dengan baik diikuti pembangunan yang berjalan lancar.

Dalam penyelenggaraan konsultasi publik, rancangan awal dalam perubahannya dibagi menjadi tiga hari, dengan fokus pada pembahasan yang berbeda.

Hari pertama, pada Selasa (26/1) fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek menjadi pemicu utama pada hari pertama.

Hari kedua, pada Rabu (27/1) difokus pada pembahasan pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing daerah berbasis potensi lokal yang harus dibahas secara rinci. Serta hari ketiga, pada Kamis (28/1) memfokuskan pada pembahasan reformasi birokrasi dengan narasumber dari Bappenas, Kemenristek, Kememdagri, dan Bappeda Provinsi Jawa Barat. 

Pabrik Ban Goodyear Bogor Dilanda PHK Massal, Karyawan Ngamuk


PT Goodyear Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 44 karyawannya. Karyawan yang terkena PHK menolak karena menilai keputusan tersebut sepihak dari perusahaan.

Koordinator karyawan terkena PHK, Agus Ramdhan Pashya bingung dengan keputusan tersebut, pasalnya ia dan rekan-rekannya mengaku tidak memiliki kesalahan sebagai dasar bagi perusahaan memecatnya.

"44 orang itu nggak buat kesalahan apapun, nggak dalam kondisi hukuman, surat peringatan, skorsing atau apapun nggak ada," kata Agus kepada CNBC Indonesia, Selasa (26/1/21). 

Tidak terima dengan keputusan itu, karyawan yang terkena PHK mencoba berbagai cara agar bisa bekerja kembali, mulai dari melakukan mediasi dengan manajemen, Wali Kota Bogor Bima Arya hingga DPRD Kota Bogor, namun hasilnya nihil, tidak ada titik temu karena perusahaan enggan mempekerjakan kembali karyawan yang telah di-PHK.

Enggan menyerah, para karyawan tersebut beberapa kali melakukan aksi demo, di antaranya di depan pabrik. Teranyar, aksi berjalan pada awal Januari 2021 silam. Aksi itu berbuntut dengan mediasi oleh Intelkam Polres Bogor tapi hasilnya tetap nihil.

Terus berlanjut, karyawan yang terkena PHK juga melakukan mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Agus mengklaim bahwa Disnaker Kota Bogor meminta PT Goodyear Indonesia kembali mempekerjakan karyawan yang telah di-PHK sejak 22 Juni 2020 tersebut, dan jangan mengambil keputusan sebelum adanya putusan inkrah dari Pengadilan.

"Ada tiga tuntutan, bayarkan upah kami dari 22 Juni sampai Desember, karena belum ada putusan inkrah. harusnya lakukan kewajiban masing-masing, perusahaan nggak mau, kita udah nggak boleh masuk ke perusahaan, area kerja, tuntutan kita kedua berikan bonus tahunan yang tercatat di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang biasanya dapat di bulan Desember, kemudian pekerjakan kami kembali karena sesuai anjuran Disnaker," sebutnya.

Namun, nampaknya pihak perusahaan enggan membawa kasus ini di jalur mediasi dan memilih jalur hukum. Pasalnya, Goodyear memilih untuk mendaftarkan kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung sejak 26 Oktober silam.

Sembari kasus ini bergulir, ada pertanyaan mengapa 44 orang karyawan langsung terkena PHK. Agus mengatakan bahwa perusahaan mengklaim telah terkena imbas Covid-19. Namun, para karyawan tersebut menilai perusahaan belum melakukan maksimal langkah pencegahan jika terjadi krisis keuangan.

"Serikat Pekerja menawarkan saran, jika benar krisis keuangan belum tertanggulangi juga pihak karyawan bersedia dipotong upah sekian % asal jangan sampai PHK, itu pun ditolak mentah-mentah perusahaan. Tetap PHK, seolah-olah gampangnya krisis keuangan dibebankan 44 karyawan. Ini nggak logis kerugian perusahaan jadi beban 44 orang," sebut Agus.

Pihak PT. Goodyear Indonesia pun buka suara terhadap kasus ini dan mengakui bahwa perusahaan telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung

"Jadi ya kami terpaksa harus melakukan itu karena situasi Covid-19 ini kita berimbas juga kan, kena juga gitu," kata Head of Communication PT. Goodyear Indonesia Wicaksono Soebroto kepada CNBC Indonesia, Selasa (26/1/21).

Pemkab Dapat Dana Program PEN Rp64,4 Miliar

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali menerima dana program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tahun 2021. Bantuan tersebut sekitar Rp64,4 miliar.

Bantuan tahun ini nominalnya relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan bantuan hibah m Kemenparekraf tahun lalu. Tahun lalu Kemenparekraf memberikan bantuan senilai Rp80,9 miliar, yang dikhususkan untuk membantu sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Hal ini disampaikan oleh Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, hari Minggu lalu.

Pemanfaatan Dana Program PEN Kabupaten Bogor

Ade Yasin mengatakan, dari total bantuan senilai Rp64,4 miliar, akan digunakan untuk tiga kegiatan dalam tiga unit perangkat regional (SKPD).

Pertama, untuk pembangunan alun-alun di Cibinong. Tepatnya di Kelurahan Cirimekar.  Pembangunan alun-alun saat ini macet, karena alokasi anggaran aktivitas fisik telah mengalami peninjauan ulang akibat pandemi Covid-19.

Kedua, bantuan akan digunakan dalam peningkatan bagian jalan Cigudeg-Kiarasari-Cisangku. Letaknya di Kecamatan Cigudeg.

Ketiga, bantuan anggaran dari pemerintah pusat juga akan digunakan untuk revitalisasi pasar Cisarua.

Apa yang pemerintah Kabupaten Bogor ajukan banyak untuk mendapatkan bantuan dari dana program PEN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid19 disingkat oleh Satgas Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Dia berharap bahwa kegiatan pengembangan yang didanai dapat berjalan dengan baik. Terutama anggaran pendanaan pada awal 2021. Dengan cara itu, pemerintah kabupaten Bogor lebih bebas untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Politisi PPP juga telah meminta tiga dinas di Kabupaten Bogor untuk mempersiapkan segalanya dengan matang. Dinas tersebut yaitu Badan Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Ruang (PUPR), Departemen Perumahan dan Perumahan Lahan (DPKPP) dan Departemen Perdagangan dan Industri (Disperdagin).

Akhir Tahun Lalu Pemkot Bogor Juga Ajukan Dana Program PEN

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menyerahkan permohonan bantuan pemulihan ekonomi nasional kepada pemerintah pusat November lalu. Total bantuan yang diajukan kepada pemerintah pusat sekitar Rp500 miliar.

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan secara detail, uang Rp. 500 miliar digunakan untuk pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Regional Bogor (RSUD) baru. Selain itu juga untuk pelebaran Jembatan Otista, pengembangan wilayah Suryakencana, dan pemeliharaan Jembatan Sempur. Ia berharap bahwa empat hal yang diajukan oleh pemerintah kota Bogor dapat berjalan di masa depan.

Pemkot Bogor berharap rencana itu bisa berjalan semuanya. Tapi ini masih tahap proses dengan pusat. Pusat akan mempelajarinya satu per satu.

Sebelumnya, diketahui bahwa dana program PEN yang diajukan oleh pemerintah kota Bogor adalah Rp768 miliar. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk merevitalisasi daerah GOR Pajajaran. Namun, saat ini jumlahnya berubah menjadi Rp500 miliar dan dialihkan untuk hal-hal lain.

Mengenai nasib revitalisasi GOR Pajajaran, Bima Arya mengatakan akan menunggu bantuan lain dari pemerintah pusat, atau dianggarkan ke Anggaran Pengeluaran Regional (APBD). Namun, dengan jumlah yang dikurangi.

Sebelumnya, anggota Kota Bogor DPRD memberikan masukan mengenai bantuan yang direncanakan untuk diajukan yakni sebesar Rp768 miliar. Sebab, bantuan hanya dimaksudkan untuk pembangunan GOR Pajajaran.

Atang Trisnanto selaku Ketua DPRD Kota Bogor  juga menganggap pembangunan GOR belum mendesak dan belum diprioritaskan. Karena, di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19, pemerintah kota Bogor harus lebih memperhatikan beberapa hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya pembangunan rumah sakit, menambah jalan, dan infrastruktur lainnya.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, kondisi mendesak untuk membangun rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan bersama. Selain itu juga dibutuhkan sumber daya manusia untuk sektor kesehatan. Tujuannya agar dapat menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat.

Terungkap di Bogor Modus Penyeludupan Narkoba Via Jasa Pengiriman

Bogor, 26 Januari 2021 - Modus penyelundupan narkoba melalui layanan pengiriman kembali terjadi. Tidak terkecuali di Bogor, modus ini sering digunakan oleh pelaku bisnis haram.

Buktinya, dalam waktu kurang dari seminggu, Kantor Bea Cukai Bogor berhasil menggagalkan aksi kriminal ini. Pelaku berusaha menyelundupkan obat-obatan terlarang jenis psikotropik. Ditemukan pula obat-obatan terlarang jenis prekursor (NPP) yang terbuat dari cannabinoid sintetis. Cannabinoid sintetis ini juga dikenal dengan tembakau gorila. Pelaku berusaha menyembunyikan obat-obatan terlarang tersebut melalui paket pengiriman.

Edwan Isrin selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Bea Cukai Bogor menjelaskan, proses penegakan itu terakhir dilakukan pada hari Jumat lalu. Di mana, satu paket berisi 109 gram ganja. Paket tersebut berusaha dikirim melalui layanan pengiriman J & T. Tujuannya adalah ke area Bogor.

Aksi Penyelundupan Narkoba Berhasil Digagalkan Kepolisian

Pihak Kepolisian berhasil menggagalkan pengiriman paket atas nama Haji dari Garut. Tujuan pengiriman paket adalah ke daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Pengiriman paket melalui J & T Expedition Services. Selain Bogor, terdapat pula paket yang ditujukan ke Sukabumi. Hal ini disampaikan oleh Edwan, pria yang basis kerjanya di Jalan Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor pada hari Senin lalu.

Upaya penyelundupan narkoba ini, kata Edwan, dilakukan dengan modus memberi tahu jenis barang yang salah. Obat-obatan terlarang disembunyikan dalam paket pengiriman barang dengan potongan kain.

Penegakan terhadap tindak kriminal ini dilakukan dengan melakukan controlled delivery (CD) ke alamat penerima barang. Selain itu juga diselidiki alamat pemilik barang. Dari kasus ini, para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Edwan mengabarkan, para pelaku dan bukti kemudian diserahkan ke polisi. Saat ini tengah dilakukan penyidikan terhadap pelaku secara lebih mendalam.

Penyelundupan Narkoba Melalui Jasa Pengiriman Paket Terjadi di Bogor dan Sukabumi

Sebelumnya, pada hari Senin (18/01), Kantor Bea Cukai Bogor bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sukabumi dan Unit Pengulangan Polisi Bogor mengungkapkan peredaran obat terlarang. Diduga jenis obat tersebut adalah Ganja Gorila. Barang bukti ditemukan di dua tempat yang berbeda, yaitu Sukabumi dan Bogor.

Di daerah Sukabumi, tim melakukan pemeriksaan paket dari Tangerang. Paket tersebut dikirim melalui agen PTJ (Perusahaan Jasa Titipan). Dari hasil pemeriksaan, ditemukan terdapat 10 gram tembakau iris yang dicurigai gorilla ganja. Barang tersebut diselundupkan bersama dengan sebungkus mie instan.

Dengan modus yang sama, penegakan NPP dilakukan pula di wilayah Bogor. Tepatnya di salah satu PJT di Parung Panjang, Kab. Bogor. Untuk menipu petugas, barang-barang terlarang yang dikirim dari daerah Serang, Banten itu dikemas sedemikian rupa. Pada paket tertulis pemberitahuan di dalamnya berisi aksesori. Namun, ketika dibongkar, ditemukan obat-obatan terlarang di dalamnya.

Untuk paket mencurigakan itu, pemeriksaan telah dilakukan. Ditemukan di dalam paket berisi kaus kaki satu anak. Di dalam kaus kaki anak tersebut terdapat bungkus plastik pita lakban coklat. Ternyata barang tersebut adalah plastik klip berisi tembakau. Diduga berat ganja tersebut mencapai 70 gram. Hal tersebut dijelaskan oleh Edwan.

Edwan menarik kesimpulan dari kejadian kriminal di tengah masa pandemi ini. Munculnya modus penyelundupan narkoba melalui layanan pengiriman dalam periode pandemi Covid-19, tidak meredam semangat bea cukai untuk mencegah dan menegakkan. Hal tersebut dilakukan demi menyelamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia.

Kota

Kabupaten

Pemerintah