Besok, Pengusaha Kontruksi di Kota Bogor Ancam Demo Besar-Besaran

Kekesalan para pengusaha kontruksi Kota Bogor sudah sampai pada titik puncak. Rencananya, para pengusaha yang bernaung di Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor itu akan melakukan aksi demo ke empat titik berbeda di Kota Bogor pada esok hari (31/10/17). Aksi yang bakal melibatkan masyarakat jasa kontruksi Kota Bogor itu rencananya diikuti sekitar 200 orang.

Ketua Satgas Kadin Kota Bogor, Agus Lukman mengatakan, aksi damai yang dilkukan merupakan usaha untuk mengubah kekeliruan yang selama ini terjadi pada bidang kontruksi di Kota Bogor. Kegiatannya bakal dilakukan bersama masyarakat Jasa Kontruksi Kota Bogor, sesuai UU Jasa Kontruksi No. 02 Tahun 2017.

“Aksi damai tanggal 31 itu merupakan puncaknya dari kekecewaan kami. Berbagai hal sudah kita lakukan untuk mengubah masalah-masalah kekeliruan dari jasa kontruksi. Tapi mereka (dinas) tidak menanggapinya tidak serius. Oleh karena itu ini jalan terakhir dari kita. Dengan sangat terpaksa kami melakukan itu,” jelasnya kepada Radar Bogor (Pojoksatu.id Group), Minggu (29/10/2017).

Menurutnya persaingan usaha jasa kontruksi di Kota Bogor sudah sangat tidak sehat. Hal itu sesuai dengan yang dialami para pengusaha kontruksi asal Bogor yang bernaung di Kadin Kota Bogor.

Pasalnya, para pengusaha yang terdiri dari sekitar 20 Asosiasi itu kerap kali tidak mendapatkan informasi dari dinas terkait soal pelaksanaan proyek penunjukkan langsung (PL). “Makanya ini adalah aksi dari masyarakat jasa kontruksi. Menggambarkan betapa bobroknya usaha jasa kontruksi di Kota Bogor,” terangnya.

Ada empat titik yang menjadi sasaran aksi, di antaranya yaitu Gedung DPRD Kota Bogor di Jalan Kapten Muslihat, Balaikota Bogor dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Djuanda, serta Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor. “Sementara khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kita suarakan di Balaikota,” kata Agus.

Anggota Satgas Kadin, Tumpal Panjaitan menambahkan, aksi tersebut merupakan wujud kekecewaan terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif. Untuk itu, melalui aksinya nanti, dirinya berharap agar dapat direspon oleh para penegak hukum.

“Kami menghimbau kepada para aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Tuntutan kita salah satunya agar mekanisme Penunjukkan Langsung ini dikembalikan kepada fitrohnya,” ujarnya.

Kekecewaannya ditambah ketika mengetahui proyek pokok-pokok pikiran (pokir) pada Anggaran APBD Perubahan sudah dimiliki oleh segelintir pengusaha yang menurutnya tak jelas asal-usulnya.

“Kami 20 asosiasi ini merasa kecewa dengan eksekutif dan legislatif. Kami merasa heran paket pekerjaan ini dikemanakan. Anggaran Perbahan saja belum disahkan, kok proyek ini sudah ada pemiliknya. Ini artinya sudah jelas-jelas melanggar aturan,” ungkapnya.

Jika aksi tersebut tidak direspon oleh Pemkot Bogor maupun penegak hukum, pihaknya bersedia untuk melakukan aksi damai dengan skala peserta yang lebih banyak. “Apabila tidak mendapat respon dari pemerintah Kota Bogor maupun aparat penegak hukum, kami akan melakukan aksi damai yang lebih besar lagi. Karena kami ingin ada perubahan di Kota Boogor ini,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bidang Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur, Rikardo Hermes Batlolone mengaku siap pasang badan untuk mendukung pembenahan usaha jasa kontruksi di Kota Bogor. Pasalnya, serapan anggaran Dinas PUPR Kota Bogor pun menjadi menurutnya benar-benar harus diperhatikan.

“Ingat ketika anggran APBD diserap dengan maksimal maka dampak nyata pun terasa di masyarakat, namun kenyataanya berbalik, anggaran tidak maksimal diserap dengan tingginya silpa,” ujarnya.

Menurutnya sebuah hal yang wajar jika pengusaha kontruksi akan mengadakan aksi. Pasalnya, dengan semangat pembenahan tersebut maka akan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kota Bogor.

(radar bogor/rp1/c)