Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memimpin upacara HUT ke-54 KORPRI tingkat Kota Bogor di Lapangan Sempur, Senin 1 Desember 2025. Suasana pagi terasa sumanget, mencerminkan komitmen aparatur yang terus berbenah untuk memperkuat pelayanan publik di tengah dinamika pemerintahan modern.
Pada momen puncak tersebut, Dedie menyerahkan SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada 3.868 pegawai Pemkot Bogor. Langkah ini dipandang sebagai penguatan struktur kerja birokrasi, memastikan fungsi strategis pemerintahan tetap berjalan lancarna tanpa meninggalkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Rincian formasi meliputi 200 Guru, 17 Tenaga Kesehatan, serta 3.651 Tenaga Teknis yang terbagi dalam empat jabatan utama. Komposisi itu menunjukkan kebutuhan besar pada lini teknis operasional yang selama ini menggerakkan roda pelayanan publik, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan warga.
Peran KORPRI sebagai Garda Pelayanan
Pengangkatan tersebut berpijak pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 sebagai implementasi UU Nomor 20 Tahun 2023 terkait penataan tenaga non-ASN. Kebijakan ini menandai upaya panjang pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi pegawai yang selama ini menjadi tulang punggung layanan daerah.
Di tataran daerah, penetapan PPPK Paruh Waktu dituangkan melalui SK Wali Kota Bogor Nomor 800.1.2.5/Kep.472-BKPSDM/2025 dengan TMT 1 Oktober 2025 dan SPMT 1 Januari 2026. Regulasi tersebut menegaskan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam penataan aparatur.
Mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI dalam Mewujudkan Indonesia Maju”, Dedie menegaskan pentingnya KORPRI sebagai fondasi birokrasi. Spirit kolektivitas menjadi semangat utama dalam menghadapi tantangan pelayanan yang semakin kompleks, terutama di kota berkembang seperti Bogor.
“Di sinilah KORPRI memegang peranan strategis sebagai pelayan masyarakat dan garda terdepan dalam mewujudkan mimpi serta harapan warga Kota Bogor. Semua itu hanya bisa terwujud jika seluruh anggota KORPRI memiliki niat yang baik, kesungguhan, pengabdian, dedikasi, dan integritas yang tinggi,” ujarnya.
Optimalisasi Pelayanan Publik di Era Modern
Dedie menekankan pentingnya keberadaan PPPK Paruh Waktu sebagai penyeimbang beban kerja birokrasi. Menurutnya, struktur pemerintahan modern membutuhkan kolaborasi peran, bukan hanya mengandalkan tenaga penuh waktu. Model ini mencerminkan adaptasi dinamis terhadap perubahan kebutuhan pelayanan.
“Tanpa PPPK Paruh Waktu rasanya agak sulit juga jika hanya mengandalkan PPPK. Sehingga ini adalah bagian dari dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan,” tambahnya.
Selain soal kinerja, Dedie juga mengajak seluruh PPPK untuk meningkatkan kepedulian lingkungan. Kota Bogor yang kerap terdampak bencana hidrometeorologi dinilai membutuhkan kontribusi aktif aparatur untuk mendorong mitigasi dan kesadaran ekologis sebagai bagian dari etos pelayanan publik.
“Oleh karena itu, perlu dipersiapkan mitigasinya, kemudian langkah-langkahnya. Dan yang paling penting adalah pencegahannya,” ujarnya.
Pada akhir sambutan, Dedie menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Dalam konteks sabilulungan atau kerja bersama, seluruh unsur masyarakat dipandang memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memelihara alam dan mencegah bencana.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud kontribusi nyata terhadap keamanan kota. “Tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat harus berperan aktif,” tutupnya.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, langkah-langkah strategis ini menjadi pijakan untuk menghadirkan wajah pelayanan publik Bogor yang lebih responsif, adaptif, dan manusiawi—sebuah perjalanan yang terus bergerak maju seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti mencari muaranya.
0Komentar