Banyaknya Ruang Kelas Terancam Ambruk,

Ini Dia Tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menuturkan, agar mitra kerjanya di Komisi IV, yang membidangi pendidikan untuk melakukan pengawasan secara serius dan bisa mengecek ke lapangan kondisi tersebut.

“Nanti kita lihat di mana pengurangan dananya, sebab, saya juga belum tahu detailnya. Namun, anggaran pendidikan tetap harus menjadi prioritas, terutama SD dan SMP,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Ade Jaro -sapaannyamenjelaskan, jika terdapat 3.168 unit ruang kelas yang rusak, artinya terdapat keteledoran yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang terkesan tak bekerja dan tidak mengusulkan anggaran perbaikannya saat itu.

“Saya pikir, sekarang dengan kepala dinas pendidikan yang baru, inventarisasi data di lapangan, ruang kelas yang harus diperbaiki harus menjadi skala prioritas, karena para siswa harus nyaman belajar di kelas,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti peran UPT pendidikan yang berada di setiap kecamatan. Pasalnya, dia juga tidak mengetahui data pasti jumlah sekolah rusak di Kabupaten Bogor. Padahal, hal itu penting untuk melakukan usulan perbaikan.

“Untuk proposal itu ususlan terakhir, asalkan UPT melaporkan ke dinas, sehingga Disdik bisa terjun untuk melakukan verifikasi. Yang terpenting database dulu,” tegasnya.

Ade juga menyoroti data yang dimiliki Disdik, seharusnya bisa akurat sehingga dalam pembahasan anggaran bisa dipresentasikan ke DPRD. Sementara itu, Kepala Disdik Kabuparen Bogor TB Lutfie Syam membantah adanya pengurangan anggaran untuk perbaikan sekolah rusak.

“Anggaran tidak berubah. Kan masih ada proses perubahan yang masih dalam pembahasan,” tukasnya.

(radar bogor/dka/ded)