Demi Atasi Kepadatan, Wakil Walikota Bogor Usul Terapkan Kebijakan Ini

Permasalahan transportasi di Kota Bogor merupakan satu dari enam skala prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang belum mampu diselesaikan.

Di antaranya soal belum efektifnya kebijakan rerouting dan konversi angkutan umum, serta revitalisasi Perusahaan DJT yang masih diupayakan.

“Selain itu, penambahan kendaraan, khususnya roda dua, meningkat pesat. Ditambah, penambahan ruas dan panjang jalan yang tidak sepadan dengan penambahan laju kendaraan. Belum lagi, pola kawasan yang masuih terpusat, membuat beban lalu lintas (lalin) Kota Bogor makin tak terkendali,” kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman belum lama ini.

Pria 56 tahun ini menambahkan, sebaiknya Pemkot Bogor mengupayakan kebijakan lalin, dengan mengadopsi kebijakan transportasi yang diterapkan Pemerintah DKI Jakarta. Menurutnya, pemberlakuan aturan kendaraan Ganjil Genap perlu diterapkan di Kota Hujan sebagai alternatif mengurangi kepadatan beban lalu lintas.

“Sebab masuk akal dan argumentatif. Beban lalin daerah wilayah batas ibu kota itu bagian tak terpisahkan dari ibu kota itu sendiri, yaitu kebijakan transportasi Jabodetabekjur,” ucapnya.

Ia pun mengusulkan Pemkot Bogor membahas hal itu bersama unsur Muspida dan stakeholder, untuk melakukan batasan kendaraan ganjil genap di Kota Hujan.

“Seperti penerapan di DKI Jakarta, melihat poin-poin utama permasalahan transportasi di kita yang tadi disebutkan,” imbuhnya.

Menurutnya, meskipun secara luasan dan panjang jalan, Kota Bogor berbeda dengan DKI Jakarta, hal itu bukan menjadi masalah.

Buatnya, aturan ganjil genap bukan terkait jalan.

“DKI mungkin jalan tertentu. Kita mah bisa semua lah, kan Kota Bogor sih kecil. Dampaknya saya prediksi 50 persen kendaraan dijalan berkurang,” ungkapnya.

Maka, angkutan kota dan seharusnya, PDJT jadi andalan transportasi lokal. 3412 angkot yang ada akan mampu memfasilitasi untuk semua trayek yang sudah ada. Hal itu menandakan tidak sinerginya kebijakan dinas dan kondisi PDJT.

“Walaupun jauh lebih baik dari pada bangunannya, kumuh dulu dan terbengkalai, sebaiknya PDJT segera manfaatkan shelter-shelter tersebut dengan membuka kembali koridor, Cidangiang-Rancamaya. Sangat disayangkan shelter-shelter yang sudah bagus tidak dimanfaatkan. Padahal anggaran ratusan juta sudah terpakai,” ujarnya.

Sumber : Pojokjabar