Ade Yasin Mengadu Ke Kemensos: Ratusan Ribu Warga Bogor Belum Dapat Bantuan

Bogor 8 Juli 2020 - Pemerintah Kabupaten Bogor mengadukan pembagian bantuan yang tidak sampai kepada penerima bantuan yang seharusnya. Setelah didata, ada kurang lebih 171 ribu orang yang merupakan anggota keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 . Tercatat mereka belum mendapatkan satu bantuan pun. Karena itu,  pemkab Bogor sedang mengusahakan kepada Kemensos untuk tambahan kuota.

Pertemuan Ade Yasin dan Juliari P Batubara

Saat Menteri Sosial, Juliari P Batubara melakukan kunjungan ke Sukaraja, Bupati Bogor Ade Yasin menyempatkan diri untuk menemuinya pada 6 Juli 2020. Secara gamblang, Ade Yasin mengungkapkan bahwa bantuan tidak sampai ke semua penerima yang berhak. Karena itu, ia meminta pihak Kemensos untuk dapat menambah kuota bantuan selama pandemi Covid-19 belum berakhir. 

Tambahan kuota untuk warga Kabupaten Bogor adalah sebesar 171 ribu bantuan. Ade mengatakan kepada menteri sosial bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan bagi mereka yang terdampak oleh pandemi. Karena itu, Ade Yasin berharap bantuan dapat diberikan secepatnya. 

Detail Penambahan Kuota Bantuan Sosial Bagi Warga Kabupaten Bogor

Ade menjelaskan bantuan sosial tersebut dengan lebih rinci. Ia menyebutkan bahwa tambahan tersebut adalah termasuk program dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu, ada pula bantuan untuk non-DTKS. 

Ia juga menambahkan bahwa masih ada sejumlah besar calon dari Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang sampai saat ini masih belum mendapatkan bantuan. Ade mengatakan bahwa mereka bahkan belum mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah.

Ia melanjutkan bahwa terdapat kurang lebih 54 ribu keluarga yang meurpakan calon Keluarga Penerima Manfaat. Mereka seharusnya sudah mendapatkannya dari program DTKS. Dan, lanjut Ade, penerima bantuan yang tergabung dalam non DTKS ada pada angka kisaran 117 ribu orang. 

Bantuan Terlihat Banyak, Tetapi Belum Diterima Warga Yang Berhak

Ade menambahkan bahwa saat ini Keluarga Penerima Manfaat  dari program DTKS lebih dari delapan ribu enam ratus jiwa. Sedangkan dari KPM ada sekitar dua ratus ribu lebihyang mendapat bansos dari non-DTKS. Ade memang mengatakan bahwa jumlah tersebut terlihat sangat banyak. 

Tetapi, ia mengatakan bahwa jumlah tersebut sebenarnya hanya sekian persen saja dari total penduduk yang mencapai hampir 6 juta jiwa—tepatnya 5,8 juta jiwa. Ade melanjutkan bahwa jumlah ini cukup sedikit, apalagi penerima bantuan juga sangat membutuhka bantuan ini dengan cepat. 

Respon cepat dari Juliari juga disambut gembira oleh Ade. Menurut Ade, respon cepat dan positif sangatlah ia butuhkan saat ini. Hal ini karena banyak sekali warga Kabupaten Bogor yang telah kehilangan pekerjaan dan juga mengalami penurunan pendapatan selama pandemi.

Juliari mengatakan bahwa ia dan jajarannya sudah merumuskan hal ini. Ia berujar bahwa anggaran akan dihitung kembali, sehingga memungkinkan untuk kuota tambahan bantuan. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa tambahan kuota akan dikhususkan untuk bantuan sosial yang dialokasikan kepada DTKS. Contohnya, lanjut Juliari adalah bantuan pangan non tunai kemudian PKH dan lain-lainnya.

Juliari sendiri mengatakan bahwa permintaan dari pemerintah Kabupaten Bogor adalah permintaan yang sangat wajar. Ia mengatakan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor cukup banyak. Hal ini jika dibandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia. Biasanya, satu kota atau kabupaten memiliki penduduk tidak sampai 3 juta jiwa. 

Editor: Shara Nurrahmi