Berbeda dengan Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Tolak Belajar Tatap Muka

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto berbeda pendapat dengan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim, terkait pembukaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Saat Bima setuju, Dedie justru sebaliknya.

Dedie yang juga sebagai Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor menilai, perlu ada kajian teknis dan mendalam sebelum menggelar kegiatan belajar tatap muka.

Pasalnya dalam tiga hari terakhir, penambahan positif baru di Kota Bogor di atas 5.000 kasus. Dia menerangkan, persiapan matang, termasuk izin dari orang tua sangat dibutuhkan sebelum mengembalikan pendidikan ke taraf normal.

"Jadi perlu kerja komprehensif dan konsepnya harus matang. Termasuk harus ada usulan atau izin dari orang tua siswa dan komite sekolah. Jadi jangan gegabah," kata Dedie, Senin (23/11).

Kemudian, sekalipun komite sekolah dan orang tua siswa telah setuju, pihak sekolah tetap harus bersurat ke Pemerintah Kota Bogor jika ingin menggelar belajar tatap muka. Karena harus ada verifikasi mengenai kesiapan protokol kesehatan di sekolah.

"Sarana prasarana harus memadai. Seperti alat cuci tangan, thermo gun dan lainnya. Termasuk jumlah siswa dalam ruangan belajar. Apakah full seperti biasa atau dibagi beberapa shift juga alat kesehatan dan fasilitasnya bagaimana," ujarnya.

Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto berencana membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai Januari 2021 pada semua jenjang pendidikan di Kota Bogor.

Meski begitu, Bima tetap menegaskan, protokol kesehatan dan keselamatan para peserta didik tetap dikedepankan saat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Namun, dia masih ingin melihat persetujuan dari komite sekolah sebelum membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dia menerangkan, jika ada komite sekolah tidak setuju, rencana ini tidak akan berjalan.

"Jika ada sekolah yang tidak disetujui oleh komite sekolahnya, tidak akan berjalan," katanya, Minggu (22/11).

Bima menjelaskan, tetap ada prioritas sekolah yang akan diperbolehkan menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Sekolah pun diminta untuk menyiapkan dan mengajukan permohonan.

"Yang diprioritaskan itu murid yang akan menghadapi ujian nasional. Seperti kelas 6 SD, kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA. Sementara yang lainnya bertahap. Apakah sistem shift pagi dan siang atau beda kelas atau beda hari," tutupnya.

Sumber: Merdeka