Kota Bogor Berencana Ganti Angkot dengan Bus Listrik


Untuk membenahi semrawutnya angkutan kota (angkot) dan kemacetan di Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menerapkan skema buy the service yang diinisiasi Kementerian Perhubungan.

Bima Arya, Wali Kota Bogor, mengatakan, sebagai awalan pihaknya akan memulai dengan proyek bus listrik.

Menurutnya, rencana ini sedang digodok bersama pihak-pihak terkait, terutama dalam mewujudkan green transportation.

Bus listrik medium Inka E-Inobus

“Jadi bus-bus awal dalam skema buy the service ini kita ingin sekali menggunakan bus listrik, tidak lagi bahan bakar premium,” ujar Bima, dalam webinar yang disiarkan Youtube BPTJ 151 (28/4/2021).

“Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, ke sananya sulit lagi tantangannya," kata dia.
Dipilihnya bus listrik tentu akan menyedot anggaran yang cukup besar, apalagi harga bus listrik saat ini masih terbilang mahal.

Meski begitu, Bima mengatakan, bahwa proyek itu dapat terealisasi dengan penyesuaian anggaran dan perencanaan.


Sejumlah penumpang terlantar di Simpang Tugu Kujang, Kota Bogor, Rabu (27/04/2016). Para sopir angkutan perkotaan di Kota Bogor melakukan aksi unjuk rasa dan sweeping sebagai bentuk penolakan penerapan kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Sejumlah penumpang terlantar di Simpang Tugu Kujang, Kota Bogor, Rabu (27/04/2016). Para sopir angkutan perkotaan di Kota Bogor melakukan aksi unjuk rasa dan sweeping sebagai bentuk penolakan penerapan kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

"Kita sedang dalam tahap pembahasan bersama beberapa mitra potensial, rasanya tahun-tahun ini bisa turun ke jalan semua bus listrik dalam skema buy the service,” ucap Bima.

“Saya kira ini akan menjadi daya tarik mungkin untuk program green transportation ini berjalan dengan baik," tuturnya.

Untuk diketahui, Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) merupakan salah satu program pemerintah pusat.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi Mall Boxies 123 mengalami kemacetan di Jalan Raya Tajur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/1/2020).

Program ini merupakan pelayanan di bidang transportasi angkutan massal perkotaan, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui operator angkutan umum.

Pemerintah akan memberikan subsidi biaya operasional kendaraan sebesar 100 persen agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terjamin, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas secara maksimal.

Sumber: kompas

0 Komentar