41 Persen Warga Bogor Kehilangan Pekerjaan Akibat PPKM
Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor, memberikan dampak besar terhadap sektor perekonomian.
Hal itu berdasarkan survei persepsi masyarakat Kota Bogor terhadap pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dengan IPB University pada 3-9 Agustus 2021.
Dari hasil survei terhadap 20.819 responden bahwa pendapatan masyarakat Kota Bogor turun sekitar 65 persen. Tak hanya itu, dampak kebijakan PPKM juga telah menyebabkan sebanyak 41 persen responden telah kehilangan pekerjaan.
"PPKM itu tidak boleh sembarangan. Artinya tidak bisa langsung saja dilaksanakan baru dipikirkan tentang ekonomi berikutnya. Tidak bisa," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Minggu (15/8/2021).
Menurutnya, hampir semua sektor yang terdampak bahkan beberapa di antaranya ada yang luput perhatian dari pemerintah. Ia mencontohkan, buruh harian, pekerja lepas, dan pelaku jasa pariwisata yang juga merasakan kena dampak penetapan PPKM ini.
"Bantuan itu harus didesain dari awal. Sebelum diberlakukan PPKM itu kita harus sudah tahu siapa saja yang akan terdampak," ucapnya.
Dengan begitu, beban mereka tidak akan terlalu berat ketika menjalani masa PPKM, yang harus diam di rumah selama beberapa waktu.
"Jangan sampai ada PPKM mereka tidak dapat bantuan, (malah) yang mendapatkan bantuan bukan yang terpapar secara ekonomi," terangnya.
Ia menyinggung bantuan sosial yang digulirkan Kemensos. Selama ini yang mendapat bantuan hanya yang sudah tercatat dari data sebelumnya. Padahal, adanya kebijakan PPKM ini terdapat masyarakat miskin baru, seperti karyawan hotel, kafe, restoran dan mal. Mereka di rumahkan dan tidak digaji.
Meski masuk kategori masyarakat miskin baru, namun sayangnya mereka tidak masuk ke dalam daftar penerima manfaat dari pemerintah.
"Jadi kan enggak nyambung. Penerima bansos-nya sudah ada di PKH atau DTKS, tapi kita melihat ada miskin-miskin baru karena PPKM tidak dapat bantuan," imbuhnya.
"Nah ini yang akan kita antisipasi, kita mendesain. Untuk ke depan turun dulu lah, ngobrol dulu sama pemerintah daerah sebelum menerapkan kebijakan," tambahnya.
"PPKM itu tidak boleh sembarangan. Artinya tidak bisa langsung saja dilaksanakan baru dipikirkan tentang ekonomi berikutnya. Tidak bisa," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Minggu (15/8/2021).
Menurutnya, hampir semua sektor yang terdampak bahkan beberapa di antaranya ada yang luput perhatian dari pemerintah. Ia mencontohkan, buruh harian, pekerja lepas, dan pelaku jasa pariwisata yang juga merasakan kena dampak penetapan PPKM ini.
"Bantuan itu harus didesain dari awal. Sebelum diberlakukan PPKM itu kita harus sudah tahu siapa saja yang akan terdampak," ucapnya.
Dengan begitu, beban mereka tidak akan terlalu berat ketika menjalani masa PPKM, yang harus diam di rumah selama beberapa waktu.
"Jangan sampai ada PPKM mereka tidak dapat bantuan, (malah) yang mendapatkan bantuan bukan yang terpapar secara ekonomi," terangnya.
Ia menyinggung bantuan sosial yang digulirkan Kemensos. Selama ini yang mendapat bantuan hanya yang sudah tercatat dari data sebelumnya. Padahal, adanya kebijakan PPKM ini terdapat masyarakat miskin baru, seperti karyawan hotel, kafe, restoran dan mal. Mereka di rumahkan dan tidak digaji.
Meski masuk kategori masyarakat miskin baru, namun sayangnya mereka tidak masuk ke dalam daftar penerima manfaat dari pemerintah.
"Jadi kan enggak nyambung. Penerima bansos-nya sudah ada di PKH atau DTKS, tapi kita melihat ada miskin-miskin baru karena PPKM tidak dapat bantuan," imbuhnya.
"Nah ini yang akan kita antisipasi, kita mendesain. Untuk ke depan turun dulu lah, ngobrol dulu sama pemerintah daerah sebelum menerapkan kebijakan," tambahnya.
Sumber: Liputan6
0 Komentar