Antisipasi Penyebaran Omicron, Pemkot Bogor Aktifkan RW Siaga

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar berhati-hati, terhadap potensi penyebaran Covid-19 varian Omicron. Pemkot pun mengaktifkan kembali RW Siaga

"Semuanya harus bersiap-siap, saya minta instansi terkait termasuk pemerintah kecamatan terus melakukan monitoring terhadap potensi penyebaran Covid-19 varian Omicron," kata Bima.

Bima Arya juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor untuk melakukan persiapan, sebagai langkah antisipatif jika Covid-19 varian Omicron terdeteksi masuk ke Kota Bogor.

"Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bogor segera melakukan persiapan untuk tempat tidur dan tempat isolasi pasien. Pastikan juga ketersediaan oksigen dan obat-obatan dalam kondisi siap," ujarnya.

Bima Arya juga meminta kepada pemerintah wilayah agar melakukan rapat dan konsolidasi untuk mengaktivasi RW Siaga. Aparatur wilayah Camat dan Lurah juga diminta untuk membantu pengecekan RW Siaga yang ada di wilayah masing-masing, bagi RW Siaga yang tidak aktif agar diingatkan.

Posko Gedung Organisasi Wanita (GOW) di Jalan Sudirman, Bogor Tengah, juga diminta Bima Arya untuk dipersiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

“Kita konsolidasi dan antisipasi lonjakan yang akan muncul di minggu kedua dan ketiga Januari 2022. Pelajari dulu tren Covid-19 varian Omicron, apabila sampai minggu kedua atau ketiga Januari 2022 situasi dan kondisi aman, Insya Allah bisa kita buka ruang publik seperti taman-taman kota. Jika sebaliknya tentu kita sesuaikan dengan kebijakan PPKM yang berlaku,” ungkapnya.

Hingga saat ini, pasien Covid-19 yang masih mendapatkan perawatan hanya delapan orang. Penambahan kasus pun dalam beberapa pekan terakhir tidak menunjukan angka-angka signifikan dengan kisaran 0-2 kasus per harinya.

"Setiap ada lonjakan kasus, khususnya di atas tiga atau lima kasus semua harus duduk bersama membahas dan mempelajari untuk kemudian menentukan penanganannya. Tes genome sequencing akan dilakukan Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Kesehatan," tutupnya.

Sumber: BeritaSatu.com