Pemkot Bogor fokus atasi persoalan data penerima bantuan sosial

 

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat fokus mengatasi persoalan data penerima bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin yang dari tahun ke tahun sudah semakin berkurang.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kota Bogor, Rabu, mengatakan motivasi telah diberikan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) dalam rangkaian Capacity Building di eMTe Highland and Resort, Ciwidey, Bandung yang diselenggarakan pada Selasa (14/2) malam.

"Perubahan sudah terlihat dari data. Contohnya, dari pengaduan yang jumlahnya ribuan, dari tahun ke tahun semakin berkurang. Mudah-mudahan semakin berkurang. Artinya apa, kita bekerja," katanya.

Dedie Rachim saat memberikan materi dan motivasi kepada ASN di lingkup Dinsos setempat mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) Kota Bogor masih banyak, sehingga butuh SDM yang berintegritas.

Menurutnya, persoalan data juga masih menjadi PR besar. Maka dari itu, perlu kerja keras dari para penggiat sosial untuk bisa mengentaskan permasalahan data tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang bersama - sama. Tugasnya luar biasa membantu masyarakat, jangan pernah bosan dan putus asa, tapi insya Allah, Allah akan tambahkan keberkahan dan balas berlipat ganda kebaikan bapak ibu semua," katanya.

Menurut laporan Dinsos Kota Bogor, warga setempat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang terlaporkan ke Kemensos pada tahun DTKS 2022, masih sama dengan tahun 2021. Untuk PKH sebanyak 30.199 keluarga dan penerima BPNT berjumlah 60.793 keluarga.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyayangkan anggaran penghematan dewan sebesar Rp19 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi 2.800 warga miskin semasa pandemi COVID-19 tahun 2022 batal disalurkan Dinsos.

Menurut data Dinas Sosial Kota Bogor saat itu, dari 2.800 data yang masuk di sistem informasi Dinsos Kota Bogor dan terhubung dengan Kemensos pada akhir 2021, terdapat 1.500 data warga yang sudah dikabulkan menjadi calon penerima bansos.

Sedangkan 1.300 data warga sisanya menjadi stok Kemensos jika ada penambahan kuota bantuan sosial bagi Kota Bogor, sehingga dana penghematan dewan tidak jadi disalurkan kepada ribuan warga tersebut.

Kepala Dinsos Kota Bogor Fahrudin mengakui persoalan data juga masih menjadi fokus Dinsos saat ini, terutama pada data masyarakat penerima bantuan sosial.

Namun demikian, kata Fahrudin, data Dinsos Kota Bogor mengalami tren penurunan jumlah pengaduan tentang masalah sosial. Hal itu berkat kerja keras dan intensitas penanganan sosial yang cukup tinggi dari aparatur Dinsos Kota Bogor.

"Ini orang-orang hebat yang setiap hari membantu menyelesaikan urusan data bantuan sosial 2020, karena terdampak COVID-19. Kita kelabakan saat itu, karena memang tidak ada data yang akurat, sehingga banyak keluhan warga yang tidak mendapatkan bantuan, juga banyak warga miskin yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan," kata Fahrudin.

Sumber : ANTARAMEGAPOLITAN