Pemerintah siap menggelar seremoni penyerahan unit atau akad rumah subsidi secara massal pada Senin (29/9/2025) dengan melibatkan 25 ribu debitur.
"Kami akan melaksanakan untuk pertama kali akad minimal 25 ribu rumah subsidi pada Senin, tanggal 29 September 2025,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu malam.
Seremoni akad massal itu akan digelar di Bogor, Jawa Barat, yang kini jadi sorotan nasional. Menurut Ara, Bogor dipilih lantaran proses pengembangan dan kualitas rumah subsidi di kawasan ini sudah memadai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi, jadi perlu langkah nyata.
Bogor Jadi Magnet Rumah Subsidi
Ara menegaskan, pemilihan Bogor bukan sekadar kebetulan. Kota hujan ini dikenal memiliki akses transportasi oke, infrastruktur terus tumbuh, dan geliat ekonomi yang makin pesat. “Ini bisa jadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya. Warga Bogor tentu merasa bangga, apalagi program ini membuka peluang hunian layak dengan harga ramah kantong.
Di kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut acara akad massal KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tersebut bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. “Ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan kami akan mengundang Bapak Presiden untuk bisa hadir pada kegiatan akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah,” tutur Heru dengan nada penuh optimisme.
Meski seremoni terpusat di Bogor, akad massal bakal digelar serentak di 90 titik yang tersebar di 30 provinsi Indonesia. Warga dari berbagai penjuru Tanah Air akan merasakan momen bersejarah ini. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kabar ini tentu jadi angin segar, ibarat “rejeki nomplok” di tengah harga rumah yang terus naik.
Rencana Rumah Subsidi di Kota Besar
Tak hanya fokus di Bogor, pemerintah juga menyiapkan skema rumah subsidi untuk kota-kota besar, termasuk Jakarta. Koordinasi ini melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Konsepnya akan berbeda, karena rumah subsidi di area perkotaan bakal berupa rumah susun (rusun), bukan rumah tapak, demi menyesuaikan keterbatasan lahan.
Strategi tersebut diharapkan membuat masyarakat kota, termasuk kaum muda atau pasangan baru, tetap bisa memiliki hunian layak. Pemerintah percaya, hunian vertikal bisa jadi solusi kekurangan lahan, tanpa mengurangi kualitas hidup. Warga pun bisa menikmati fasilitas lengkap tanpa harus keluar biaya besar, alias harga tetep “ngabret” sesuai kantong MBR.
Adapun realisasi KPR rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 15 September 2025 tercatat sebanyak 221.047 unit. Sementara jumlah KPR yang masih dalam proses pembangunan, ready stock, hingga akad kredit tapi dana belum cair mencapai 45.385 unit rumah. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang terus meningkat.
Sedangkan untuk realisasi penyaluran KPR FLPP, mulai dari akad kredit dengan dana pinjaman cair sampai akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera khusus PNS, sudah terbangun dan akad kredit sebanyak 175.662 unit rumah. Data ini jadi bukti nyata bahwa program rumah subsidi makin diminati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Dengan semua upaya itu, Bogor bukan hanya jadi lokasi seremoni, tapi juga simbol harapan baru bagi banyak keluarga. Dari kota hujan ini, pemerintah menunjukkan komitmen menghadirkan hunian terjangkau yang bisa jadi “puseur” inspirasi bagi daerah lain. Sebuah gebrakan yang bikin masyarakat bersorak, “Mantap pisan!”—layaknya hujan rezeki yang menyegarkan.
0Komentar