Wacana DOB Bogor Barat, Perjuangan Panjang yang Belum Usai

Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat ternyata bukan hal anyar. Warga di 14 kecamatan barat Bogor sudah memperjuangkannya sejak awal 2000. Nama bupati terdahulu seperti Rachmat Yasin, Nurhayanti, hingga kini Rudy Susmanto ikut tercatat mendukung pemekaran tersebut dengan penuh semangat.

Empat belas kecamatan yang masuk daftar calon DOB antara lain Dramaga, Tenjolaya, Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Tenjo, Parung Panjang, hingga Rumpin. Warga di wilayah itu merasa kebijakan pemekaran kudu direalisasikan agar pembangunan lebih merata dan akses pelayanan publik jadi lebih cepat.

Jika benar terealisasi, Kabupaten Bogor Barat bakal memiliki luas sekitar 1.318,45 kilometer persegi atau setara 44,15 persen dari Kabupaten Bogor saat ini. Angka itu mencakup semua kecamatan calon DOB yang memang sudah dipetakan pemerintah daerah. Skala luas ini tentu memberi potensi pembangunan cukup besar.

Jumlah penduduk yang akan menghuni DOB Bogor Barat diperkirakan mencapai 1,59 juta jiwa atau sekitar 29,30 persen dari total penduduk Kabupaten Bogor. Kondisi ini dianggap realistis sebab ada beberapa kecamatan padat seperti Dramaga, Ciampea, serta Cibungbulang yang sudah lama disebut sebagai episentrum pertumbuhan.

Fokus Infrastruktur dan Rencana Pusat Pemerintahan

Bupati Bogor Rudy Susmanto menaruh perhatian serius. Sejak masih menjabat Ketua DPRD, ia tahu perjuangan ini sudah lama digaungkan tokoh masyarakat. Bahkan kini, tahapannya sudah masuk level Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Dukungan itu membuat wacana pemekaran semakin terasa rame di publik.

Rudy juga memastikan anggaran penyiapan infrastruktur untuk Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Barat akan mulai digarap pada 2026. Lokasi ibu kota rencananya berada di Kecamatan Cigudeg, wilayah yang posisinya berada di tengah sehingga dianggap strategis. Rencana ini membuat masyarakat lebih optimistis.

Pemkab Bogor sebagai kabupaten induk pun tidak tinggal diam. Mereka tengah menyiapkan alokasi dana pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan Bogor Barat di tahun 2026. Tak hanya itu, proyek pembangunan di berbagai kecamatan barat juga terus berlanjut demi menunjang kesiapan wilayah calon DOB.

Dalam waktu bersamaan, Rudy fokus meningkatkan infrastruktur di semua kecamatan, termasuk 14 wilayah calon DOB. Belum lama ini, ia menggelar kejurnas sepeda Tour Malasari di Nanggung. Event ini bukan hanya olahraga, tapi juga cara mengenalkan potensi wisata yang ada di barat Kabupaten Bogor ke level nasional.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara ketika dimintai tanggapan tak memberi detail banyak. “Untuk DOB, masih menunggu moratorium pusat,” ujarnya singkat. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat KPPKBB Haryanto Surbakti menegaskan, “Pemekaran bagi warga Bogor Barat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan.”

Menurut Haryanto, Bogor Barat sudah diperjuangkan sejak 2000 dan masuk Amanat Presiden SBY. Namun, saat paripurna DPR RI digelar, voting menghasilkan keputusan menunda pemekaran. “Saat itu, bukan hanya Bogor Barat, tapi puluhan calon DOB tertunda semua. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium,” jelasnya.

Indramayu Barat, Perjuangan yang Seakan Terhenti

Tak hanya Bogor, wacana pemekaran juga muncul di Indramayu Barat. Ketua FKMIB Sukamto menegaskan pihaknya tidak pernah surut memperjuangkan pemekaran. “Indramayu Barat itu sejak awal reformasi sudah ada tuntutan pemekaran. Hanya nasibnya sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ucapnya.

Padahal, Indramayu Barat sudah masuk kategori CDOB dan hanya menunggu keputusan pemerintah serta DPR RI. “Tinggal selangkah lagi sebenarnya,” kata Sukamto. Namun, faktor utama penghambat adalah moratorium sejak 2014. Andai kebijakan itu tidak ada, Indramayu Barat mungkin sudah terbentuk.

Karenanya, FKMIB bersama masyarakat Indramayu Barat kini menuntut pencabutan moratorium. Mereka menilai semua tahapan CDOB sudah selesai, bahkan diajukan ke DPRD Jawa Barat, DPR RI, hingga pemerintah pusat. “Kami, bersama daerah lain di Jawa Barat yang sudah berstatus CDOB, mendesak percepatan pemekaran,” tegas Sukamto.

Alasan pemekaran Indramayu Barat bukan hanya pelayanan publik seperti KTP. Luasnya wilayah membuat pemerataan pembangunan sulit tercapai. Indramayu saat ini tercatat sebagai daerah terluas di Jawa Barat. “Pemekaran itu untuk akselerasi dan pemerataan pembangunan. Tidak semata soal pelayanan publik,” ujar Sukamto.

Sukamto menambahkan, pemekaran akan membuka momentum pemerataan. Selama ini, ada ketimpangan antara pusat pemerintahan dengan wilayah selatan yang relatif tertinggal. “Wilayah selatan Indramayu relatif jauh tertinggal. Ini karena rentang kendalinya secara geografis jauh dan sebagian terhalang wilayah hutan,” ujarnya lagi.

Karena itu, bersama tuntutan pemekaran, masyarakat Indramayu Barat juga meminta penentuan calon ibu kota pemerintahan. Dengan begitu, arah pembangunan bisa lebih jelas dan terukur. Aspirasi ini menjadi bagian penting agar wilayah luas seperti Indramayu bisa lebih cepat berkembang.

Akhirnya, perjuangan panjang soal DOB Bogor Barat maupun Indramayu Barat ibarat perjalanan “saeutik-saeutik jadi bukit”. Meskipun moratorium masih jadi batu sandungan, semangat warga untuk mewujudkan daerah baru tidak pernah padam. Seakan ada keyakinan bahwa pemekaran hanyalah menunggu waktu yang tepat.