Warga Bogor Desak Prabowo Tinjau Ulang Penyegelan Kawasan Wisata Puncak

Ratusan warga Kabupaten Bogor mendesak Presiden Prabowo Subianto agar meninjau ulang kebijakan penyegelan sejumlah kawasan wisata di wilayah Puncak. Mereka menilai kebijakan itu menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup berat bagi masyarakat setempat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup di sektor pariwisata.

Audiensi warga berlangsung Kamis siang, 9 Oktober 2025, bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi. Dalam pertemuan yang penuh suasana guyub, Mulyadi mendengarkan langsung keluhan masyarakat dan para pelaku usaha yang terkena imbas kebijakan tersebut. Banyak di antara mereka kini kehilangan sumber penghasilan utama.

“Ribuan kesempatan kerjanya hilang, dirumahkan, bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian, ada multiplayer effect, UMKM, persatuan hotel dan restoran juga komplain karena menurun omzet dan seterusnya. Belum lagi yang penting, pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah,” ujar Mulyadi dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Jumat, 10 Oktober 2025.

Dampak Sosial dan Ekonomi Mengkhawatirkan

Menurut Mulyadi, penyegelan kawasan wisata tidak hanya menurunkan omzet para pelaku usaha, tapi juga mengancam kestabilan sosial. Ia menyebut warga yang sehari-hari bekerja di sekitar kawasan Puncak kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Banyak di antara mereka beralih profesi secara terpaksa, bahkan sebagian kehilangan arah.

“Upami kitu terus-terusan,” kata salah satu warga yang hadir dalam pertemuan itu dengan nada khawatir. Warga lain mengaku, kebijakan ini membuat banyak keluarga terpaksa menjual aset demi bertahan hidup. Suasana Puncak yang biasanya ramai kini tampak sepi siga leuweung isuk-isuk—sunyi dan kehilangan denyut ekonominya.

Harapan dari Warga dan Legislator

Politisi Partai Gerindra itu memperingatkan bahwa bila situasi ini dibiarkan berlarut-larut, angka kriminalitas dan kemiskinan di wilayah Bogor bisa meningkat. Ia menilai kebijakan ini perlu dikaji secara komprehensif, bukan hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari sisi keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

“Kami berharap Pak Presiden mengevaluasi ini sehingga masyarakat bisa terselamatkan. Mereka bisa berputar kembali roda ekonominya, pekerjaannya kembali dibuka dan seterusnya. Dan iklim investasi dan destinasi wisata sebagai wilayah unggulan di Kabupaten Bogor bisa semakin kondusif,” tandasnya.

Mulyadi menegaskan, kebijakan pemerintah seharusnya berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat agar keputusan besar seperti ini tidak menimbulkan efek domino yang justru merugikan masyarakat.

Bagi warga Puncak, kawasan wisata bukan sekadar tempat hiburan, melainkan urip jeung pangupa jiwa—sumber kehidupan. Mereka berharap pemerintah bisa membuka kembali akses wisata dengan pengawasan ketat, bukan menyegelnya sepenuhnya. Menurut mereka, langkah itu akan jauh lebih bijak dan manusiawi.

Kini, masyarakat menanti langkah konkret dari Presiden Prabowo. Mereka berharap evaluasi segera dilakukan, agar denyut ekonomi di kawasan Puncak bisa kembali berdetak. Sebab, seperti pepatah Sunda bilang, “henteu aya hujan anu teu eureun”—tidak ada hujan yang tak berhenti. Dan semoga, badai ekonomi di Puncak ini pun segera reda dengan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. 🌿