Puluhan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bogor kini menghadapi tantangan serius, terutama soal lahan seribu meter yang dianggap ideal untuk operasional. Hingga awal pekan ini, baru dua wilayah—Cilendek Timur dan Ciparigi—yang progres pematangan lahannya terlihat berjalan, meski sebagian lainnya masih stagnan.
Situasi ini disampaikan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dalam informasi Diskominfo Kota Bogor, Selasa. Ia menegaskan bahwa ada KKMP yang tetap bisa bergerak walaupun tidak memiliki lahan luas. “Namun ada KKMP yang tidak memiliki lahan seluas seribu meter tetapi sudah beroperasi,” ujarnya sambil mencontohkan KKMP Bantarjati.
Bantarjati Jadi Model Gerakan, Meski Lahannya Mini
Menurut Jenal, KKMP Bantarjati sudah berjalan baik meski hanya berdiri di atas lahan 150 meter. “Contohnya Bantarjati yang saya resmikan, itu sudah berjalan. Ada gerai dengan luas lahan hanya 150 meter, tetapi semangatnya mumpuni. Itu pun harus ada solusi,” katanya. Dalam istilah Sunda, semangat itu terasa ngahéngkér tapi kuat.
Selain lahan, imbuhnya, persoalan pembiayaan juga menjadi ganjalan. Pinjaman yang bisa mencapai Rp3 miliar ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk dicairkan. Semua pengurus wajib lolos BI Checking, dan jika satu saja bermasalah, prosesnya langsung gagal. Kondisi ini sering menjadi pacobaan bagi banyak KKMP di lapangan.
Meski begitu, Pemkot Bogor memastikan solusi akan dikawal bersama pemerintah pusat. Keberadaan Satgas KKMP yang melibatkan enam camat dan OPD terkait diyakini dapat membantu percepatan operasional. “Segera koordinasikan dengan Satgas di tingkat yang lebih tinggi, baik provinsi maupun pusat,” ujar Jenal menegaskan.
Satgas KKMP pada Senin (8/12) juga telah mengikuti pembekalan terkait target operasionalisasi koperasi. Salah satu harapan besar datang dari KKMP Bantarjati, yang menjadi KKMP pertama beroperasi sejak 10 November lalu dan kini dijadikan contoh percontohan bagi kelurahan lain di Kota Bogor.
Bantarjati Jadi Harapan Baru Ekosistem Ekonomi Warga
Sejak dikukuhkan pada Juli lalu, KKMP hadir di 68 kelurahan di enam kecamatan, namun sebagian masih dalam pembangunan. Bantarjati menjadi pionir yang paling siap dan dipandang bisa mereuahkeun geliat ekonomi warga. Saat peresmiannya, Jenal berharap kemitraan yang solid membuat koperasi ini menjadi model untuk wilayah lain.
“Pemkot Bogor siap memfasilitasi koperasi dengan mitra, termasuk bersinergi dengan program Makan Bergizi Gratis,” kata Jenal, menegaskan komitmen pemerintah kota. Ia juga menyebut KKMP sebagai bagian dari Gerakan Nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dari tingkat bawah.
Peresmian KKMP Bantarjati turut dihadiri Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Pembiayaan Rudi Wijaya. Ia berharap koperasi ini menjadi penghubung seluruh koperasi di Kota Bogor yang kini mulai terdigitalisasi. “Kita butuh semua koperasi yang terdigitalisasi. Kita bisa memantau terkait kebutuhan koperasi, keanggotaan, simpanan, dan kegiatan perekonomian,” ujarnya.
Di KKMP Bantarjati kini tersedia kebutuhan pokok, jasa simpan pinjam, hingga layanan transaksi digital yang memudahkan warga. Ketua KKMP Bantarjati, Sopian, menegaskan bahwa koperasi ini lahir untuk memacu minat warga agar lebih percaya pada gerakan ekonomi kolektif. “Kami akan membuktikan bahwa masyarakat Bantarjati ingin menjadi anggota koperasi, dengan harapan perekonomian bisa berkembang,” katanya.
Di tengah segala keterbatasan, Bantarjati justru menjadi gambaran bahwa gerakan ekonomi lokal bisa tumbuh dari lahan kecil, semangat besar, dan kolaborasi yang sakedik-sakedik tapi mantap, menutup perjalanan ini dengan harapan sebuah koperasi kecil bisa memantik perubahan besar.
0Komentar