Desakan audit revitalisasi Jembatan Otto Iskandardinata atau Otista di Kota Bogor semakin menguat akhir-akhir ini. Badan Pemeriksa Keuangan diminta membuka data anggaran secara transparan karena publik masih bingung dengan nilai proyek yang beredar, entah Rp52 miliar atau Rp101 miliar. Audit independen diharapkan bisa memberikan kepastian yang dibutuhkan masyarakat setempat.
Ketimpangan Infrastruktur yang Terlihat Jelas
Sorotan ini muncul setelah Komunitas Bogoh Bumi Sunda meninjau Gang Lebak Pasar yang terletak persis di sisi jembatan baru tersebut. Mereka menemukan akses jalan menurun curam dengan permukaan licin tanpa pagar pengaman maupun drainase terpisah yang layak. Kondisi gang ini mah jadi perhatian utama warga sekitar euy.
Gang selebar kurang dari dua meter tersebut melayani tiga Rukun Warga dengan total sekitar 1.500 jiwa yang tinggal di kawasan itu. Mereka melintasi gang ini setiap hari untuk ke pasar, sekolah, dan tempat kerja tanpa pilihan lain yang lebih aman. Ketua komunitas melihat adanya ketimpangan antara bagian atas yang megah dan bawah yang berisiko.
Ketua Komunitas Bogoh Bumi Sunda Supendy menyoroti ketimpangan besar antara kemegahan infrastruktur di bagian atas dengan risiko yang ada di kawasan permukiman bawah. Pembangunan jembatan terlihat impresif namun menyisakan persoalan serius pada akses di bawahnya. “Tanya sama warga Gang Lebak Pasar, mereka akan bilang bahwa jembatan baru memang lebar, tapi pulang ke rumah jadi lebih ngeri,” kata Supendy dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Februari 2026.
Dari ujung gang tersebut, jembatan baru terlihat sangat kokoh dengan empat lajur lengkap dan ornamen kolonial yang dipertahankan dengan baik. Namun akses di bagian bawahnya dinilai belum mendapatkan perhatian yang setara selama proses perencanaan proyek berlangsung. Perbedaan angka anggaran ini menjadi sorotan besar.
Polemik Anggaran yang Bikin Publik Gelisah
Komunitas Bogoh Bumi Sunda menilai penyebutan nominal tanpa uraian komprehensif memunculkan banyak tanda tanya besar di benak publik. Mereka meminta penjelasan rinci mengenai setiap komponen biaya serta sumber pendanaan yang dipakai dalam proyek revitalisasi ini. Supendy menyebut kondisi ini sebagai sinyal yang patut diaudit oleh otoritas terkait.
Supendy menegaskan bahwa kejelasan data anggaran sangat penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Publik cuma melihat angka yang berbeda-beda, tanpa penjelasan utuh. Dalam bahasa audit keuangan negara, ini namanya red flag, tanda bahaya,” jelasnya. Ia menjelaskan istilah itu bukan tuduhan korupsi melainkan dorongan untuk rekonsiliasi dan klarifikasi menyeluruh.
Audit juga dibutuhkan untuk memeriksa kepatuhan standar teknis seperti kemiringan maksimal delapan sampai sepuluh persen sementara di Gang Lebak Pasar disebut melebihi lima belas persen. “Revitalisasi ini punya tujuan mulia, yakni untuk mengurai kemacetan. Tapi pertanyaannya, apakah keselamatan warga ikut membaik?” tanya Supendy. Komunitas menilai evaluasi keselamatan harus jadi prioritas utama.
Mereka juga menyoroti beberapa dampak ikutan yang belum tertangani sepenuhnya seperti area bekas pembongkaran bangunan yang masih berantakan di sekitar lokasi. Potensi risiko kecelakaan serta persoalan drainase dianggap harus dievaluasi secara mendalam oleh pihak berwenang agar proyek ini benar-benar bermanfaat bagi semua.
Supendy merujuk pada kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang memberikan hak penuh untuk pemeriksaan. Komunitas meminta agar pemeriksaan difokuskan pada rekonsiliasi angka Rp50 miliar Rp52 miliar serta Rp101 miliar termasuk evaluasi alokasi lahan dan standar keselamatan.
Supendy menegaskan permintaan audit bukan bentuk tudingan apapun terhadap pemerintah. Ia menyatakan komunitas mendukung penuh pembangunan yang berpihak pada masyarakat luas. “Kami tegaskan, bahwa kami tidak menuduh. Komunitas Bogoh Bumi Sunda bukan lembaga anti-pemerintah. Kami justru mendukung pembangunan,” tegasnya. Menurutnya audit bisa memastikan akuntabilitas dan memperkuat legitimasi kebijakan.
Komunitas Bogoh Bumi Sunda menyatakan siap memfasilitasi data serta menghadirkan warga terdampak bila pemeriksaan dilakukan di lokasi. Mereka berencana menyurati DPRD Kota Bogor, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, dan Inspektorat untuk mendorong agar audit berjalan lancar.
Di ujung Gang Lebak Pasar, kontras antara jembatan megah dan akses licin di bawahnya menjadi simbol persoalan utama yang ada saat ini. Komunitas menilai pembangunan infrastruktur harus menjamin keselamatan bagi seluruh lapisan masyarakat di sekitar lokasi proyek tanpa terkecuali.
Komunitas mendesak audit dilakukan secara menyeluruh dan terbuka. Mereka meminta pemeriksa turun langsung ke lapangan mendengar suara warga terdampak. “Kami tidak ingin jembatan ini jadi monumen kesombongan. Kami ingin jembatan ini jadi simbol bahwa negara hadir untuk semua, termasuk yang tinggal di gang sempit dengan risiko jatuh tiap hari,” pungkas Supendy.
Dari gang licin yang bikin deg-degan tiap hari, lahir harapan jembatan Otista bukan cuma megah di atas, tapi juga adil dan aman buat semua yang lewat di bawahnya.
0Komentar