Masih ada 5.617 kepala keluarga di Kabupaten Bogor yang belum kebagian kompensasi penutupan tambang sebesar Rp3 juta dari Pemprov Jabar. Ini jadi perhatian utama karena prosesnya ternyata panjang banget, terutama gara-gara berkas administrasi yang masuk belum rapi dan verifikasi faktual di lapangan sering kendala.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi, bilang total ada 18.231 KK yang lolos verifikasi dari sekitar 22 ribuan usulan. Sisanya yang 5.617 KK ini bakal diproses di bulan puasa, sambil nunggu penyediaan rekening dan buku tabungan di BJB.
Kendala Administrasi Bikin Proses Makin Lama
Proses kompensasi ini emang terbilang panjang dan harus bertahap, karena berkas administrasi yang masuk belum tertata rapi. Usulan dari perangkat desa soal data warga terdampak juga berjalan lambat. "Jadi kemarin itu banyak yang mungkin mereka ingin cepat saja prosesnya, jadi antara file yang dikirim, Kartu Keluarga dengan KTP itu tidak disusun. Misalkan nama Agus nomor 1 di KK, nah diharapkan oleh kami itu nomor 1 Agus juga di KTP-nya, jadi kita gak sulit mencari. Nah ini nomor 1 di dokumen KK Agus, di KTP-nya yang lain, jadi kan mencari dulu tuh. Jadi agak lama itu ya," tuturnya.
Kendala ini bikin tim harus ekstra sabar buat matching data satu per satu. Padahal warga di kawasan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang udah lama nunggu bantuan ini pas aktivitas tambang ditutup sementara.
Target Rampung Februari, Fokus Satu Bulan Dulu
Ade menargetkan proses buat 5.617 KK ini bisa selesai dalam waktu dekat. "Ya justru kami targetkan di Februari ini selesai yang 5.617 itu. Nah sampai dengan kemarin, kan penyediaan buku ya tentu di bjb, penyediaan buku rekening ya, nah itu menunggu sedia ya. Nah mudah-mudahan di awal puasa itu sudah tersedia, dan nanti bjb akan melaporkan kesiapan penyalurannya," katanya.
Sebelumnya, pada 2025 sudah banyak warga yang kebagian, termasuk 2.938 KK di Desember lalu. Rencana awal Gubernur Dedi Mulyadi memang mau kasih kompensasi selama tiga bulan, tapi sekarang prioritasnya dulu tuntaskan satu bulan buat seluruh KK terdampak yang belum cair, sekitar 15.293 KK. Sisanya bakal disiasati setelah hitung posisi kas daerah.
Intinya, meski agak lelet karena urusan birokrasi, Pemprov Jabar tetep gaspol biar warga terdampak nggak kecewa lama-lama—karena di balik setiap angka, ada cerita keluarga yang lagi berjuang cari nafkah baru.
0Komentar