Kasus dugaan pemerasan Rp450 juta terkait Surat Keputusan (SK) dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor kembali mencuat. Seorang ibu bernama Heni Aisawa mengaku diminta bayar mahal hanya untuk mengambil dokumen resmi yang seharusnya gratis dan transparan. Kejadian ini bikin banyak pihak geleng-geleng kepala soal integritas proses birokrasi program bergengsi ini.
Heni awalnya mengajukan permohonan perizinan dapur MBG 3T lewat jalur resmi. Berkasnya sudah diproses selama sekitar satu bulan. Minggu lalu, tepatnya Senin (2/3/2026), ia diberi tahu bahwa SK PT Sangkuriang sudah selesai diverifikasi dan ditandatangani. Tapi bukannya diambil di kantor, ia malah disuruh ke hotel di kawasan Sentul.
SK “Hilang” dan Muncul Permintaan Uang Gila
Sesampainya di hotel, Heni kaget mendengar kabar bahwa SK-nya sudah diambil orang lain. “Ketika saya tanya soal SK PT Sangkuriang, saya diberi tahu bahwa SK tersebut sudah diambil oleh keponakan kepala badan,” kata Heni dikutip wartawan media ini Jumat (6/3/2026). Feeling-nya langsung nggak sreg, makanya ia balik lagi ke kantor Badan Gizi Nasional (BGN) buat klarifikasi.
Di kantor BGN, tiba-tiba tiga orang asing mendatanginya. Mereka langsung nanya apakah Heni mau ambil SK PT Sangkuriang. Setelah Heni mengiyakan, salah satunya blak-blakan bilang ada “biaya” yang harus dibayar. “Salah satu dari mereka mengatakan kalau saya mau mengambil SK harus bayar. Ketika saya tanya berapa, mereka menyebut Rp450 juta,” ujar Heni.
Alasan Fantastis dan Penolakan Keras
Penjelasan mereka makin absurd: uang Rp450 juta itu katanya karena SK yang diterbitkan berjumlah lima dokumen. Heni minta dipertemukan langsung sama pihak yang disebut mengambil SK tadi, tapi ditolak mentah-mentah. Malah mereka minta Heni serahkan duit dulu, nanti mereka yang ambilkan dokumennya. “Dia bilang tidak bisa bertemu sembarang orang. Saya diminta menyerahkan uang kepada mereka, nanti mereka yang mengambilkan SK-nya. Saya langsung menolak,” kata Heni.
Heni akhirnya memutuskan melapor kejadian ini langsung ke Badan Gizi Nasional supaya ditindaklanjuti serius. Dugaan praktik percaloan dan pemerasan ini jelas bikin citra program MBG yang seharusnya pro-rakyat jadi ternoda.
Kasus kayak gini mengingatkan kita: kadang birokrasi yang mulia pun bisa jadi lahan subur buat oknum yang haus duid, tapi semoga keberanian Heni jadi angin segar buat bersih-bersih dari dalam.
0Komentar