Krisis tata ruang Bogor kembali jadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di wilayah ini tidak bisa dianggap sepele. Dampaknya bukan cuma lokal, tapi bisa menjalar hingga Jakarta, bahkan wilayah hilir lain seperti Bekasi dan Karawang.
Menurut Dedi, perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan resapan air dan perbukitan menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi bencana di Bogor dalam beberapa tahun terakhir. “Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Fenomena ini dinilai bukan kejadian tiba-tiba, melainkan akumulasi kebijakan tata ruang sebelumnya yang kurang memperhatikan keseimbangan ekologis. Alih fungsi lahan yang dulunya hijau kini berubah jadi kawasan permukiman menjadi pemicu utama terganggunya sistem alami penyerapan air di wilayah tersebut.
Alih Fungsi Lahan Jadi Biang Masalah
Dedi menjelaskan bahwa lahan hijau yang semestinya berfungsi sebagai resapan air dan penahan longsor kini banyak dialihfungsikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, perubahan tersebut terjadi dalam skala luas dan cenderung kebablasan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi lingkungan sekitar.
Kondisi ini membuat kemampuan tanah dalam menyerap air hujan menurun drastis. Akibatnya, air lebih cepat mengalir ke bawah, memicu banjir, sekaligus meningkatkan potensi longsor di wilayah perbukitan. Situasi ini jelas jadi alarm serius yang tidak bisa lagi di-ignore begitu saja.
Dampak dari kerusakan tata ruang ini, kata Dedi, tidak berhenti di Bogor saja. “Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan posisi strategis Bogor sebagai daerah penyangga ekosistem regional.
Dengan kata lain, jika Bogor mengalami kerusakan lingkungan, maka wilayah hilir otomatis ikut terdampak. Ini semacam efek domino yang bikin persoalan jadi makin kompleks, apalagi jika tidak segera ditangani secara serius dan terintegrasi oleh berbagai pihak terkait.
Sukamakmur Jadi Contoh Nyata
Dedi secara khusus menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah yang sebelumnya didominasi perbukitan kini banyak berubah menjadi kawasan perumahan, yang secara tidak langsung meningkatkan risiko longsor dan banjir.
Perubahan lanskap ini membuat struktur tanah menjadi lebih rentan. Air hujan yang seharusnya terserap kini langsung mengalir deras ke bawah, membawa material tanah dan berpotensi menyebabkan bencana. Kondisi ini bisa dibilang teu cageur alias tidak sehat untuk keseimbangan lingkungan.
Melihat situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah upaya mengembalikan fungsi tata ruang di Bogor agar keseimbangan lingkungan bisa pulih secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu,” katanya. Langkah ini jadi sinyal bahwa pemerintah mulai serius menangani akar masalah, bukan sekadar dampaknya saja.
Pemulihan tata ruang ini juga dinilai sebagai kunci penting dalam melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas, termasuk Jakarta. Tanpa perbaikan dari hulu, upaya penanganan banjir di hilir hanya akan jadi solusi sementara yang kurang efektif.
Dedi pun mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan. Ia menekankan pentingnya menghentikan eksploitasi ruang yang mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian alam.
“Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya,” pungkasnya.
Pada akhirnya, menjaga Bogor bukan cuma soal wilayah, tapi tentang merawat keseimbangan hidup yang dampaknya bisa terasa sampai jauh—karena alam selalu punya cara balik ngegas saat diabaikan.
0Komentar