Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah yang diambil dalam roda pemerintahan Kabupaten Bogor selalu dilakukan melalui koordinasi bersama Bupati Bogor. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor BPN Kabupaten Bogor dan mencantumkan namanya dalam sejumlah tuntutan massa.
Menurut Jaro Ade, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, pemerintah daerah menghormati setiap bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Meski demikian, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga suasana yang kondusif. Menurutnya, penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara santun dan mengedepankan dialog yang konstruktif.
"Kabupaten Bogor adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dibangun secara kolektif. Pemerintah daerah akan melayani setiap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab kami," ujarnya.
Pemkab Bogor Ikuti Perkembangan Persoalan Lahan PT BSS
Terkait persoalan lahan PT BSS yang berada di wilayah Cigombong dan Cijeruk, Jaro Ade menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mengikuti perkembangan kasus tersebut secara menyeluruh. Isu tersebut bahkan telah menjadi salah satu aspirasi yang muncul dalam berbagai forum perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, persoalan lahan tersebut bukan isu baru karena telah beberapa kali disampaikan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memahami seluruh aspek yang berkembang agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kewenangan.
Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas
Jaro Ade menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari masyarakat. Namun, ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi yang baik sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Di tengah dinamika yang berkembang, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal sekaligus memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah agar pembangunan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan sauyunan demi kepentingan bersama.
0Komentar