Longsor Pamijahan yang terjadi di kawasan Tanjakan Cikuluwung, Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, hingga kini masih menyisakan kekhawatiran. Meski peristiwa tersebut terjadi sekitar empat bulan lalu, belum terlihat adanya penanganan permanen yang mampu mengurangi risiko bencana susulan di lokasi tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian karena titik longsor berada di ruas jalan kabupaten yang memiliki peran penting sebagai jalur penghubung masyarakat. Setiap hari, jalan tersebut digunakan oleh kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas dari wilayah Pamijahan menuju perbatasan Kabupaten Sukabumi.
Ancaman longsor susulan dinilai masih cukup tinggi mengingat kondisi tebing di sekitar lokasi belum mendapatkan penguatan struktur. Saat musim hujan tiba atau curah hujan meningkat, potensi pergerakan tanah kembali terjadi menjadi kekhawatiran yang terus menghantui warga serta pengguna jalan yang melintas.
Jalur Strategis Belum Dilengkapi Pengaman Tebing
Wakil Ketua II LSM Barak Kabupaten Bogor, Adi Chandra, menyoroti lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur pengaman di area terdampak. Hingga saat ini, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) maupun Dinding Penahan Tanah (DPT) yang dinilai krusial masih belum terealisasi.
“Kami sangat prihatin karena sudah sekitar empat bulan sejak longsor terjadi, namun belum ada realisasi pembangunan TPT atau DPT. Padahal kondisi tebing di lokasi masih rawan dan berpotensi mengalami longsor susulan,” ujar Adi Chandra kepada media, Selasa (9/6/2026).
Menurut Adi, persoalan tersebut sebenarnya sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor melalui sejumlah instansi terkait. Mulai dari Bupati Bogor, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor telah menerima informasi mengenai kondisi tersebut.
Namun demikian, masyarakat mengaku belum melihat langkah nyata berupa pembangunan fisik yang dapat memberikan perlindungan terhadap tebing yang longsor. Situasi ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan percepatan penanganan yang seharusnya menjadi prioritas mengingat fungsi jalan yang sangat vital bagi aktivitas warga.
Bagi masyarakat sekitar, keberadaan jalan tersebut bukan sekadar akses transportasi biasa. Jalur ini menjadi urat nadi mobilitas warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor dengan kawasan perbatasan Sukabumi sehingga keberlanjutan fungsinya sangat penting untuk dijaga.
LSM Barak Desak Pemkab Bogor Segera Bertindak
Adi menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat sebelum terjadi kejadian yang lebih serius. Menurutnya, menunda pembangunan pengaman tebing justru dapat meningkatkan risiko kecelakaan maupun bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa di masa mendatang.
“Jalan ini merupakan jalan kabupaten yang menjadi akses penting dan tembus ke arah Sukabumi. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa baru dilakukan penanganan. Kami meminta pemerintah segera membangun TPT atau DPT agar longsor susulan tidak terjadi,” tegasnya.
Desakan tersebut muncul karena kondisi geografis kawasan Pamijahan yang dikenal memiliki kontur perbukitan dan tebing cukup curam. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika intensitas hujan meningkat, wilayah semacam ini memang memiliki tingkat kerawanan longsor yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah dataran rendah.
LSM Barak Kabupaten Bogor berharap pemerintah melalui instansi teknis terkait segera melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi tebing yang longsor. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar percepatan pembangunan TPT atau DPT sehingga risiko bencana dapat ditekan sedini mungkin.
Selain melindungi keselamatan warga, pembangunan pengaman tebing juga dinilai penting untuk memastikan konektivitas transportasi antara Bogor dan Sukabumi tetap berjalan lancar. Jangan sampai jalur strategis ini berubah menjadi titik rawan yang terus menimbulkan rasa waswas bagi masyarakat setiap kali melintas di sana.
0Komentar