Rp3 Triliun APBD belum Terpakai

Uang sekitar Rp3,9 triliun masih mengendap di kasda Kabupaten Bogor. Kurang dari dua bulan jelang tutup tahun, Pemkab Bogor baru menyerap APBD 2018 tak lebih dari 61%. Alasannya klasik, penyedia jasa belum mengambil uang termin atau tagihan atas hasil pekerjaam fisik, yang termuat dalam pos belanja langsung.

APBD 2018 Kabupaten Bogor mencapai lebih dari Rp7,6 triliun dan baru terserap Rp4,7 triliun. Anggaran yang terserap pun didominasi pada pos belanja tidak langsung, sebagian besarnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengungkapkan, anggaran paling banyak mengendap yaitu belanja langsung. Dari alokasi Rp3,9 triliun, baru terserap Rp1,6 triliun. Sementara pada belanja tidak langsung, dari alokasi Rp3,7 triliun, telah terserap Rp3 triliun atau 80%.

"Banyak yang belum melakukan penagihan. Tapi kasda akan hingga akhir tahun kok. Meski rata-rata pekerjaan selesai atau kontrak berakhir 26 Desember," kata Didi kepada INILAH, Selasa (28/11/2018).

Dia mencatat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi yang paling rendah dalam menyerap APBD, yang terjadi setiap tahun. "Masih PUPR paling banyak tagihan di situ," kata Didi.

Sebelumnya, Bupati Nurhayanti optimis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) 2018 lebih rendah dibanding 2017. "Itu kan (serapan rendah) di pekerjaan fisik yang besar-besar yah. Biasanya karena penyedia jasa belum mencairkan uang termin mereka," kata dia.

Pada 2017 lalu, SiLPA Kabupaten Bogor menyentuh Rp680 miliar atau 9% dari APBD Rp6,070 triliun. "Harus lebih rendah dari tahun lalu (SiLPA). Maka saya dorong terus kepala SKPD untuk mendorong percepatannya," ujar Yanti.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengungkap, SKPD dengan serapan paling minim dipegang Dinas PUPR serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Diperdagin).

"PUPR biasa karena penyedia jasa belum mencairkan uang termin. Kalau Disperdagin karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa diserap, seperti anggaran pembangunan kios PKL Puncak Rp10 miliar," kata Adang. 

Sumber : Inilahkoran.com

#BogorChannel