Bus Trans Pakuan Siap Beroperasi Kembali



Sumber Foto : Radar Bogor

Hampir waktu lama tidak beroperasi, dalam waktu dekat pihak Perusahaan Daerah Jasa Transportasi atau (PDJT) akan siap mengoperasikan lima unit bus Trans Pakuan yang didapat dari bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hampir lama bus yang selama ini terparkir begitu saja di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

Perusahaan bus Pakuan saat ini sedang mengurus segala data administrasi Biaya Balik nama (BBN) dan sebagainya, biaya untuk balik nama saja dikenakan biaya sebesar Rp22 juta per armada. Apabila dikalikan dengan lima unit bus berarti dana yang harus dikeluarkan PDJT sekitar Rp110.000.000.

Dijelaskan oleh tima Pelaksana Tugas (Plt) PDJT, Endang Suherman mengatakan, dari delapan unit bus yang terparkir di halaman Dishub, lima diantaranya sedang dalam proses pengurusan administrasi agar bus tersebut bisa beroperasional.

Endang menceritakan apabila pihaknya saat ini hanya mampu mengusahakan untuk lima bus saja, hal ini dikarenakan pendanaan dari keuangan PDJT dilakukan secara mandiri dan hanya berharap pemasukan dari operasional Bus Trans Pakuan dengan rute Cidangiang – Belanova dan Pariwisata.

“Untuk itu kami hanya bisa mengoperasikan bus Pakuan secara bertahap. Kami akan keluarkan bus bantuan dari Kemenhub, karena memang keuangan pihak kami yang masih kurang cukup untuk menambah bus lainnya,” ungkapnya, Selasa (19/3/2019).

Endang memastikan, jika operasional bus Pakuan dapat berjalan lancar maka pihaknya akan merencanakan di bulan April atau Mei mendatang bisa mengaspal di Kota Bogor. “Jurusan lima unit itu akan kita uji coba melalui rute Ciawi – Baranangsiang – Bubulak dan Ciawi – Jalan Pahlawan – BTM – Bubulak, dan akan ada kemungkinan sebagian bus digunakan sebagai bus pariwisata,” ungkapnya.

Untuk karyawan yang bertugas baru ada sekitar 18 orang yang bekerja. Hal itu meliputi dari delapan orang sopir untuk dua shift dan ditambah satu orang untuk cadangan serta delapan orang kondektur dengan satu orang cadangannya. Sedangkan gaji mereka saat ini masih dibayar per setiap minggunya. Karena sambil melihat bagaimana perkembangan perusahaan.

Sementara untuk jam operasional bus diberlakukan dengan cara dua shift yaitu shift pagi mulai dari pukul 06.00 sampai 14.00 WIB, kemudian shift kedua mulai pukul 14. 00 sampai 21.00 WIB.

“Jika nantinya penumpang semakin bertambah makan akan kami berikan penambahan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk gaji pekerja per minggu berkisar Rp700 sampai dengan Rp800 ribu untuk sopir, sedangkan untuk kondektur agak di bawah pendapatan supir, ” jelas Endang.

Saat ini program konversi 3:1 di Kota Bogor akan tetap kami jalankan dan kami selalu dukung. Karena pihak PDJT sudah bekerjasama dengan badan hukum Kauber dan Kopata, lanjutnya.

Endang menjelaskan bahwa sudah ada dukungan dan ungkapan setuju secara lisan dari berbagai pihak. Hanya tunggu pematangan secara teknis saja di lapangan agar semua proses bisa berjalan dengan lancar.

“Kami sudah memberikan tawaran mengenai konversi 3:1, hanya tinggal dijajaki saja dengan pihak terkait, ” ungkapnya.

Dengan demikian diharapkan kerjasama yang sudah terjalin bisa dilakukan dengan baik, hanya tinggal menyesuaikan saja dengan jam operasional angkutan dan pekerjanya, jelas Endang.

“Saat ini pegawai kami sudah bekerja sama dengan pegawai PDJT dengan badan hukum, termasuk hasi dari operasionalnya,” jelasnya.

Sementara, Walikota Bogor, Bima Arya juga mengatakan, akan terus melakukan pengkajian mengenai program operasional transportasi Trans Pakuan. Karena saat ini, dari 49 bus hibahan dari pihak Kementerian Perhubungan, hanya 5 bus saja yang beroperasi dan sedang dikelola oleh pelaksana Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).

" Pihaknya akan mencarikan cara agar konsep PDJT semakin matang dan bisa kami realisasikan tidak hanya dengan 5 bus itu saja," jelas Bima.

Terkait terbengkalainya aset negara yaitu Trans Pakuan, Kepala Dinas Perhubungan, Rakhmawati menyebutkan apabila hal tersebut harusnya sudah menjadi tanggung jawab dari pihak PDJT.

Dishub Kota Bogor, jelas Rakhma, hanya menyediakan sarana prasarana pendukung saja seperti halte Trans Pakuan. Namun disayangkan, sejak operasional bus Trans Pakuan di beberapa rute terhenti, halte Bus Trans Pakuan juga turut menjadi terbengkalai.

“Sebetulnya masalah tersebut menjadi tanggung jawab PDJT, pihak kami sudah berusaha untuk bisa mendapatkan dana anggaran untuk PDJT tetapi ditolak,” ungkap Rakhma.

Sementara itu, menurut pengamat transportasi Kota Bogor Budi Arif menjelaskan, apabila saat ini Pemerintah Kota Bogor butuh komitmen yang serius apabila benar - benar ingin terus menjalankan program transportasi umum bagi Kota Bogor.

Budi berpendapat, jika elemen Pemerintah Kota Bogor saat ini belum sejalan dalam menjalankan program tersebut, sehingga program transportasi massal seperti Trans Pakuan terkesan terbengkalai dan hanya menjadi aset yang sia - sia.

“Padahal program itu sudah lama ingin dijalankan, namun hanya butuh komitmen saja, khususnya dari pihak Walikota, Muspida, juga dari DPRD. Seharusnya bisa dicari secara bersama di mana masalahnya, apakah dari pihak manajemen, pengurusnya atau hal lain, karena hal ini memang harus diselesaikan bersama - sama,” jelas Budi.

0 Komentar