Walikota Bima Arya Siap Dipecat!

Sumber Foto: Kompas Regional

Sehubungan dengan pilihan Walikota Bogor mengenai PilPres 2019 ini, ada berbagai Pro Kontra dari berbagai kalangan. Khususnya dari parta pengusung Bima Arya yaitu PAN.

Wali Kota Bogor Bima Arya yang akhirnya menunjukkan sikap belotnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini dan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu dengan lugas mendukung pasangan capres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dukungan Bima terhadap pasangan 01 ini disam­­paikannya secara langsung pada acara yang bertema “Speak Up Satukan Suara” di lokasi Gedung Puri Bengawan Kota Bogor, beberapa hari lalu.

Bima yang mengenakan kaos ber­warna merah dengan gambar logo 01, menga­takan, bahwasannya hidup itu adalah sebuah pilihan, dan ia menyadari jika ia memilih Jokowi pada pilpres kali ini.

“Insyaallah saya sudah siap dengan segala resikonya,” jelas Bima kepada awak media.

Ia mengakui telah siap menghadapi konsekuensi, dengan ”melawan” kepu­tusan dari partainya yang berseberangan dengan pilihan politik dirinya.

Salah satu resiko yang akan ia terima yaitu dipecat dari PAN, partai yang sudah membesarkannya selama ini. Sebagaimana yang diketahui dalam Pilpres 2019, PAN adalah pendukung utama pasangan capres - cawapres no urut 02 Prabowo-Sandi.

“Apapun segala resiko insyaallah saya siap dengan segala keputusannya. Untuk saya tidak ada pilihan yang lain,” jelasnya.

Menurut Bima, ia memilih pasangan 01 adalah karena sejalan dengan warna partai, yang dianggapnya lahir dari rahim reformasi, yaitu platform dari nasionalis dan pluralis.

“Menurut saya kalau bicara mengenai hal tersebut, seharusnya PAN itu ada di 01,” ungkapnya.

Bima mengakui dirinya tidak khawatir apabila akhirnya ia akan keluar dari partai yang telah mengantarkannya terpilih sebagai Wali Kota Bogor periode 2019–2024 tersebut.

Bahkan ia juga mengaku jika sudah banyak partai yang mengajaknya untuk ikut bergabung. Namun sampai saat ini belum ada rencana eksodus untuk beralih ke partai lain.

“Kalau yang ajak sudah banyak, namun saya belum berpikir untuk pindah dari PAN, hati saya masih dan tidak terbesit untuk keluar dari PAN,” ungkapnya.

Lalu mengapa baru saat ini terang - terangan resmi mendukung Jokowi dan Ma'aruf?, Bima mengaku jika ia sengaja mendeklarasikan dukungannya tersebut pascapurna jabatan sebagai Wali Kota Bogor untuk periode 2014-2019 dengan alasan ingin menghormati Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

“Sebab janji saya kepada ketum untuk netral. Namun saat sekarang saya bukan kepala daerah,” jelasnya.

Deklarasi dukungannya juga hadir dari sejumlah tokoh, artis dan petinggi partai PDIP. Di antaranya ada Ustaz Yusuf Mansyur, aktivis 98 Wanda Hamidah, Budiman Sujatmiko dan Gisel.

Sebelumnya, DPP PAN tentu akan bersikap tegas apabila ada kepala daerah dari partainya yang mendukung selain dari Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 ini. Sekjen PAN Eddy Soeparno akan menje­wer setiap kepala daerah tersebut apabila diketahui membelot.

“Jika ada kepala daerah PAN, kemudian sudah diberi kebebasan seperti itu masih mendukung calon yang tidak didukung oleh PAN, maka jelas saya sebagai sekjen punya hak dan juga wewenang untuk menjewer satu persatu yang belot itu. Dan tentu saja sanksi organisasi akan kami berlakukan, tanpa terkecuali. Walaupun dari kader unggulan, dia berada di daerah yang sangat strategis, tidak disiplin maka organisasi akan saya tegakkan. Dan saya akan konsekuensi,” jelas Eddy dalam acara diskusi di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, beberapa waktu lalu.

Eddy mencontohkan pemberlakuan sanksi salah satunya kepada di Sumatra Barat yang menyatakan ia telah memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Eddy lalu memberikan pilihan kepada kader tersebut untuk memilih mengundurkan diri atau kah dipecat.

“Kami akan berikan kepada yang bersangkutan pilihan, ‘Pak Bupati, Anda memiliki karier politik masih panjang, silahkan Anda pilih saja, Anda mengundurkan diri, atau kami pecat’. Akhirnya Bupati tersebut memilih untuk mengundurkan diri. Begitu pula di beberapa tempat lain. Seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, ada juga di Labuhan Batu Selatan, semua itu ada mekanisme organisasi yang harus tetap dijalankan,” ungkapnya.

Eddy menjelaskan bahwa sanksi organisasi akan diberlakukan bagi siapa saja dan setiap kader PAN yang melanggar aturan organisasi.