Pemkot Bogor Ingin Percepat Pembangunan, Opsi Kementrian Keuangan

Sumber Foto : Radar Bogor

Dilansir beberapa informasi bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam menggelar Sosialisasi Obligasi Daerah.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, pada hari Selasa (30/04/2019).

Dalam sambutannya Dedie menjelaskan, pada perbincangan awal dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu yang memberi masukkan agar Kota Bogor kedepannya harus memiliki banyak perubahan, terutama dalam infrastruktur bangunan. Pertama modalitas dan yang kedua menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2017 tentang pembangunan LRT (Light Rail Transportation) yang nanti lelangnya akan dilaksanakan pada tahun ini.

Pemerintah memberikan pilihan dalam pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana LRT terintegrasi. Dedie mengungkapkan, jumlah pengguna LRT perharinya bisa mencapai 120 ribu orang. Sedangkan stasiun akhirnya direncanakan akan sampai di stasiun Baranangsiang.

“Tanpa adanya LRT saja sudah macet apalagi ada LRT, 30 persen dari mereka akan diprediksi mulai berpindah dari commuter line ke LRT,” jelasnya.

Ia menjelaskan, secara de facto Kota Bogor adalah Ibu Kota Indonesia karena Presiden menetap dan melaksanakan tugasnya di Kota ini. Untuk itu, percepatan pembangunan tentu saja harus segera dilakukan.

“Hal ini agar Kota Bogor dapat cepat berubah dan kami melakukan komunikasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah mengenai formulasi atau rumus yang tepat sehingga Kota Bogor dapat berlari,” jelas Dedie.

Dia menyatakan, selain juga berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, Pemkot Bogor juga sudah melakukan pertemuan dengan banyak pihak, contohnya seperti Jasamarga, PT KAI, PT Inkai dan lain sebagainya guna membahas mengenai moda transportasi alternatif.

“Sekiranya akan ada tidak alternatif untuk Kota Bogor. Dan solusinya adalah adanya monorail yang melintas di Kota Bogor ini. Untuk monorail ini dibutuhkan biaya dan juga anggaran sekitar Rp. 700 miliar. Karena dari itu pihak Bapenda harus berusaha mencari,” ungkapnya.

Dedie juga menyinggung mengenai pembangunan GOR. Menurutnya Kota Bogor saat ini belum memiliki GOR yang cukup memadai. Jadi Pemkot akan berencana membangun stadion yang kapasitasnya 30.000 penonton. Dengan adanya stadion baru ini diharapkan bisa mengadakan banyak pertandingan tingkat regional dan internasional tidak hanya di stadion Patriot Bekasi dan stadion Pakansari Cibinong, tetapi juga dapat dilaksanakan di stadion di Kota Bogor.

Demikian pula halnya dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kedepannya kelak RSUD harus terus dikembangkan fasilitasnya. Dimana untuk pengembangan ini membutuhkan dana setidaknya Rp. 400 miliar.

“Dan itu semua kami pikir juga harus dicarikan anggarannya,” ungkapnya. Sehingga dengan adanya anggaran yang sesuai pembangunan dapat segera terealisasi dengan baik dan cepat.

Hadir Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan para pimpinan perangkat daerah.

Hal ini jelas akan dibuatkan segera rencana anggaran dan juga mengenai waktu dan sebagainya akan dilakukan pembicaraan dengan pihak terkait. Sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di Bogor bisa lebih cepat dan berkembang seperti daerah lainnya.

Mengingat saat ini pembangunan kota Bogor terutama di Kabupaten memang butuh pemugaran, karena sudah banyak daerah lain seperti Bekasi, Cikarang yang sudah mulai mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Hal tersebut sangat diharapkan oleh Pemkot Bogor untuk pembangunan yang maksimal dan modern.