Pangkas Jabatan Eselon, Bima Minta Presiden Untuk Kaji Ulang

Sumber Foto: Radar Bogor

Adanya keinginan dari Presiden Jokowi untuk melakukan pengurangan dan jugat pemangkasan jabatan tingkat eselon akan berdampak luas pada kalangan ASN. Kemungkinan diperkirakan, ada 430 ribu ASN yang akan kehilangan jabatannya apabila hal ini sampai benar dilakukan.

Tentu hal ini juga akan berdampak terhadap ASN yang berada dalam ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Tercatat sampai bulan Oktober, jumlah ASN Kota Bogor ada sebanyak 7.016 orang.

Masalah ini, Wali Kota Bima Arya meminta kepada pihak pemerintah pusat untuk kembali mengkaji jika pemangkasan PNS akan direalisasikan.

“Harapan saya betul-betul melakukan kembali kajian, menerjemahkan keinginan Pak Jokowi ini, dengan memberikan masukan yang sesuai. Saya belum mendapatkan gambaran apabila nanti ada pemangkasan dan hanya dua level tingkat ASN. Saya ingin mendengar dahulu konsepnya seperti apa,” jelas Bima.

Dirinya menilai, jika eselonisasi sengaja diciptakan untuk kebutuhan pembinaan dan juga pematangan ASN dalam birokrasi. Sehingga, tidak serta merta setiap orang bisa memasuki jabatan yang tinggi tanpa melalui jenjang atau pembinaan dahulu.

“Menurut saya, perlu untuk dikaji dulu karena eselonisasi untuk kebutuhan pembinaan. Ada proses pembinaan di situ, pematangan, jenjang itu proses pembinaan. Tidak setiap orang bisa jadi kepala dinas, semua harus melalui proses. Buat layanan cepat tidak harus memangkas eselon, saya ingin hal ini dikaji dulu,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan adanya rencana pemangkasan eselonisasi perlu untuk dikaji lebih mendalam oleh pemerintah pusat. Karena, lanjut Bima, pemerintah harus membangun sistem yang kuat dahulu dalam birokrasi reformasi.

“Menurut saya perlu kajian yang serius, saya berharap kepada MenPAN-RB yang baru tidak hanya berorientasi hanya kepada outcomenya saja. Namun juga ingat kita harus membangun satu sistem kuat, jangan sampai setiap ganti presiden sistemnya berubah lagi,” ungkapnya.

Bima mengaku jumlah ASN di Kota Bogor cukup banyak. Karena membutuhkan tenaga ahli seperti, akuntan, IT, guru dan dokter.

“Tetapi di sisi lain bagaimana agar tidak membebani negara dengan pembiayaan yang besar dengan menggunakan belanja tidak langsung ini, makanya kajiannya harus pas betul,” urainya.

Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan, rencana untuk perampingan birokrasi secara besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas struktur jabatan eselon dari semula empat tingkat menjadi dua level saja.

Sehingga untuk struktur jabatan tersebut akan diganti dengan jabatan fungsional sesuai keahlian dan juga kompetensi masing-masing pegawai.

“Akan jadi regulasi dan diperlukan kesiapan, walaupun dari kita semua tidak perlu ada kekhawatiran, yang penting tetap bekerja sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemberi layanan, itu yang harus ditanam dalam diri,” tandasnya.

Hal itu menjadi pertimbangan bagi Bima untuk tetap meminta peninjauan kembali kepada Presiden agar bisa posisi eselon tersebut tidak dipangkas agar kinerja dalam pemerintahan tetap berkualitas.

Tidak hanya ASN yang ada di wilayah Bogor saja, kalangan ASN yang menyebar di seluruh Indonesia akan bersiap apabila memang perintah untuk memangkas pejabat eselon menjadi lebih ramping. Tentu hal tersebut bukan tanpa maksud dan tujuan, jika dilihat dari fungsi memang tidak dapat dipungkiri eselon memiliki pekerjaan masing - masing. Namun secara manfaat apakah sudah memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat di bawah?. Sudahkan mereka mewakili aspirasi dari kebutuhan rakyat selama ini. 

Apapun keputusan yang diminta oleh Presiden pastinya itu yang terbaik walau memang perlu adanya pengkajian kembali.