Bansos Kabupaten Bogor Pakai Data 11 Tahun Lalu, Bupati Minta Maaf

Bupati Bogor Ade Yasin meminta maaf karena data bantuan sosial atau bansos untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bermasalah dan tidak tepat sasaran. 

Buruknya pendataan penerima bansos tersebut mencuat setelah puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor mendatangi Kantor Bupati Bogor pada Rabu (29/4/2020). 

Para kepala desa itu meminta agar data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan karena bantuan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.

Mereka mengatakan, sebagian data yang dipakai Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak adalah data lama, yaitu data tahun 2009. Bupati Bogor mengatakan, rencananya bantuan dikirim sebelum puasa. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena terkendala birokrasi dan ketersediaan bantuan. 

Hingga Rabu (29/4/2020), bantuan tersebut belum terealisasikan. "Iya saya mohon maaf tadinya (bantuan) sebelum puasa dikirim, tapi banyak kendala (dihadapi) seperti birokrasi dan ketersediaan bantuan," kilah Ade Yasin saat meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub-Divisi Regional II, Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2020).

Rencananya, Pemkab Bogor membagikan bantuan beras kepada lebih dari 200.000 keluarga penerima manfaat (KPM) baik yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), non-DTKS, dan non-KTP Kabupaten Bogor, Kamis (30/4/2020). 

Ade mengatakan, pihaknya harus mengantre karena bantuan logistik beras dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diambil dari Gudang Bulog Sub-Divisi Regional Dramaga. "Tapi, yang jelas saya pastikan, besok semuanya mulai didistribusikan, terutama bantuan beras dari kami," ucapnya.

Bantuan beras akan menyasar 200.000 rumah tangga selama tiga bulan ke depan. Setiap rumah tangga akan menerima 30 kilogram beras yang diklaim oleh Ade setara dengan Rp 315.000.

Namun, Ade meminta agar warga bersabar karena pengiriman akan dilakukan secara bertahap.

"Karena Kabupaten Bogor ini sangat luas. Jadi kita bertahap distribusinya untuk yang lebih membutuhkan dulu," jelasnya.

Gunakan data tahun 2009

Bagian Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, banyak pihak yang melakukan protes karena menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai.

Protes datang tidak hanya dari ketua RT, tetapi juga warga.

Tak hanya dana bansos yang jadi masalah. Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa juga menimbulkan masalah jika datanya tak sesuai.

"Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan Dana Desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

Ia mengaku, para kepala desa menjadi bahan amukan warga yang marah dan komplain karena bantuan tidak tepat sasaran.

"Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan ( kades), warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Menurut Lukman, sebagian data yang dipakai Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak adalah data lama, yaitu data tahun 2009.

Padahal, menurut Lukman, pihaknya sudah memberikan data terbaru lewat kecamatan.

Namun, hingga saat ini data tersebut tidak banyak berubah.

Ia mengatakan, di lapangan, ada warga yang namanya diajukan adalah data sejak 11 tahun silam.

"Kami kasih data yang terbaru tapi keluar data lama, ada data tahun 2009. Kan ini aneh. Data tidak update, padahal kita sendiri diminta data terbaru, tapi ketika kita serahkan yang keluar itu (data lama) ini yang kemudian menjadi komplain kami," beber dia.

"Jadi kita kan ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat, jadi kalau kemudian ada keganjelan, ya kita sampaikan bahwa faktanya begini," tukasnya.

[next]

Satu desa hanya satu penerima

Lukmanul Hakim menjelaskan, tidak semua keluarga yang datanya diberikan mendapat bantuan. Ia mencontohkan di kecamatannya, ada lebih dari 1.000 keluarga dari tujuh desa yang diajukan untuk mendapat bantuan.

Namun kenyataannya, yang mendapatkan bantuan hanya 300-an warga. Hal tersebut menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Kecamatan kami datanya ada tujuh desa dapat 1.000 sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami Desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah 100 itu cuma 45 dan 30 saja," ungkapnya.

Tak hanya itu. Lukman bercerita di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung, hanya satu warga yang mendapatkan bantuan dari presiden.

Hal yang sama terjadi di beberapa desa lainnya. Bahkan bantuan yang dijanjikan tak juga turun.

"Di kami ada Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, juga bantuan presiden hanya dua, yang lain ada 12, jadi apa ini. Paling aneh itu gubernur menjanjikan ketika PSBB diberlakukan janjinya hari Rabu bantuan akan segera disalurkan, tapi sampai sekarang belum juga ada. Itu yang kemudian kami pertanyakan," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menyoal Bantuan di Kabupaten Bogor yang Bermasalah, Gunakan Data 11 Tahun Lalu ", https://regional.kompas.com/read/2020/05/01/04050001/menyoal-bantuan-di-kabupaten-bogor-yang-bermasalah-gunakan-data-11-tahun

Editor : Rachmawati