Demo Mahasiswa Bogor Tuntut Transparansi Dinas Kesehatan Untuk Covid-19 - Bogor Channel

Demo Mahasiswa Bogor Tuntut Transparansi Dinas Kesehatan Untuk Covid-19


Bogor 21 Juli 2020 - Mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII se Kabupaten Bogor melakukan demo di sekitar kantor Dinkes atau Dinas Kesehatan. Puluhan mahasiswa tersebut menggelar aksinya pada siang hari, 20 Juli 2020.

Tuntutan mereka adalah transparansi dari Dinas Kesehatan, terkait dengan alokasi dana untuk penanganan Covid-19 dan upaya yang sudah dilakukan. Hal ini dikarenakan dana yang turun dari pemerintah pusat untuk penanganan pandemi ini sangat besar jumlahnya.

Aksi Tuntut Pertanggungjawaban Kadinkes

Jumlah fantastis dari anggaran penanganan virus corona menggerakkan keinginan para mahasiswa tersebut untuk mengetahui detail penggunaannya. Pada aksi tersebut, demonstran mahasiswa berorasi dan membakar ban di depan kantor Dinkes. Tidak ada bentrokan saat itu, namun pengawalan kepolisian tentu terlihat.

Para mahasiswa menyebut Kadinkes tidak mau transparan dalam memberikan pertanggungjawaban untuk penggunaan anggaran selama pandemi. Mereka menuntut Kadinkes keluar saat itu juga untuk menemui mereka, karena mereka membutuhkan transparansi. Orator juga berkali-kali meneriakkan kata-kata transparansi kepada Kadinkes.

Pada demo tersebut, demonstran turut  menunjukkan aspirasi mereka melalui spanduk dengan nada protes. Beberapa di antaranya adalah ‘Kadinkes Jangan Main Duit Rakyat’, ‘Jangan Ada Korupsi di Tengah Pandemi’ serta banyak poster bernada ketidakpuasan lainnya. 

Mahasiswa PMII tersebut hendak meminta kejelasan Kadinkes untuk mengklarifikasi semua penggunaan anggaran Covid-19 yang dikucurkan pemerintah pusat.  Menurut Imam Shodiqul Wa’, Ketua PC PMII Kabupaten Bogor sebanyak 169 miliar anggaran untuk Covid-19 saja. Transparansi untuk penggunaannya harus ditunjukkan kepada publik. Ia menegaskan bahwa transparansi harus dilakukan karena hal ini menyangkut rakyat yang tengah dilanda resesi.

Orasi secara bergantian dilakukan hingga sore hari, dengan kawalan polisi secara ketat meskipun tidak ada tendensi akan adanya bentrokan.

Sempat terjadi aksi panjat pagar serta lemparan telur busuk ke arah kantor Dinkes. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Hanya saja, para mahasiswa mengaku akan terus melakukan demo apabila klarifikasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tidak segera dibeberkan kepada publik.

Tuntut DPRD Bentuk Pansus Covid-19

Pada kesempatan tersebut, Imam juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor untuk membentuk panitia tersendiri atau Panitia Khusus Covid-19. Menurut Imam, hal ini sangat mendesak untuk dilakukan. Ia menyatakan bahwa transparansi dari alokasi sekaligus penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Total dari anggaran tersebut mencapai hingga 377,3 miliar rupiah.

Imam mengatakan unjuk rasa yang dilakukan organisasi yang diketuainya ini beralasan. Masyarakat mengetahui bahwa penanganan dari semua kasus Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bogor justru lebih sering ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah tidak terlalu menunjukkan tindakan signifikan dalam penanganannya.

Imam juga mempertanyakan dana insentif yang sudah ada, terutama untuk penanganan pasien Kabupaten Bogor. Ia mempertanyakan apakah semua pasien yang dirawat karena kasus positif Covid-19 juga sudah ditangani oleh Kabupaten Bogor sendiri.

Imam Minta Ade Yasin Mengevaluasi Kinerja Mike Kaltarina


Ia juga menuntut Ade Yasin, Bupati Bogor untuk melakukan evaluasi dari kinerja Dinas Kesehatan, terkhusus kepala dinasnya, yakni Mike Kaltarina. Ia mengatakan bahwa upaya penanganan penyakit ini tidak transparan, terutama kepada publik. Karena itulah, Imam juga meminta DPRD Kabupaten Bogor untuk bertindak, karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak. Anggaran dari pemerintah pusat adalah juga uang rakyat, pungkas Imam

Sebagai informasi, Pemkab Bogor hingga kini sudah mengeluarkan 196 miliar rupiah untuk insentif bagi para tenaga kesehatan. Selain itu sejumlah 17,5 miliar juga sudah dialokasikan untuk pembangunan rumkit darurat yang terletak di Wisma Diklat Kementerian Dalam Negeri, di Kecamatan Kemang.

Editor: Shara Nurrahmi

Bagikan info ini

Silakan tulis komentar Anda