Beda Nasib Proyek Alun-Alun Kota Bogor dengan Revitalisasi Jembatan Otista di RAPBD 2021

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 untuk segera ke DPRD Kota Bogor, awal pekan depan.

Namun beberapa rencana kegiatan yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat yang gagal terealisasi pada tahun ini, dipastikan tidak akan muncul kembali pada 2021.

“Salah satunya rencana revitalisasi Jembatan Otista, yang semula ada di 2020, lalu kena refocusing jadi batal. Pada tahun depan juga belum ada karena keterbatasan keuangan disananya,” kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi, saat ditemui Metropolitan.id di ruangannya, Jumat (6/11).

Namun, ia memastikan salah satu rencana pembangunan yang dibiayai Pemprov Jawa Barat, yakni pembangunan Alun-Alun Kota Bogor di lahan eks Taman Topi, muncul dalam RAPBD 2021.

“Nilai untuk Alun-Alun itu kurang lebih Rp15 miliar. Itu nggak kena perubahan terdampak refocusing ya,” ujar mantan Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor itu.

Sebelum dibawa ke DPRD, sambung dia, kondisi RAPBD 2021 memang harus seimbang. Sebab, mengacu pada aturan baru menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Dulu waktu pakai Simral, kita bisa-bisa saja bawa RAPBD dalam keadaan defisit, lalu dibalance-kan. Sekarang di SIPD, kita bawa ke dewan harus sudah balance. Itu salah satu kendala jadi baru bisa dibawa ke dewan bulan ini. Kedua, hambatan teknis kementerian,” papar Hanafi.

Di tengah situasi pandemi yang belum usai, pemkot memfokuskan lima program prioritas pada RAPBD tahun depan.

“Ini masih RAPBD, harus balance pada saat dibawa ke DPRD. Nah angka total yang akan kita ajukan ke dewan itu Rp2.226.688.063.671,” katanya

Lima program prioritas yang tetap akan ada di RAPBD 2021 yakni bidang kesehatan sebesar Rp18,4 miliar, bidang Pendidikan sebanyak Rp21,9 miliar hingga Pemulihan Ekonomi sebesar Rp36 miliar.

“Pemulihan ekonomi itu disebar ke banyak SKPD, diantaranya Disperindag, DPMPTSP, Disparbud, Disnaker, Dispora dan lainnya. Ini masih berhubungan dengan dampak pandemi. Kalau tahun ini kita dipaksa refocusing sampai enam kali, tahun depan ya kita sudah punya ancang-ancang untuk dampak itu,” jelas Hanafi.

Selain itu, ada porsi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur hingga reformasi birokrasi, yang dijatah Rp621,9 miliar.

“Terakhir, alokasi terkait janji politik wali kota, yang jumlahnya mencapai Rp94,3 miliar. Mencakup beberapa program seperti Bogor Lancar, Bogor Merenah, Bogor Kasohor, Bogor Motekar, Bogor Samawa, Abdi Bogor dan beberapa kegiatan lainnya,” tuntasnya.

Sumber: Metropolitan