Mutasi Besar-Besaran Pejabat Pemkot Bogor: Dedie Rachim Lakukan Perombakan Usai HJB ke-543

Setelah perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 resmi ditutup pada Sabtu, 28 Juni 2025, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim langsung tancap gas dengan melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Langkah ini jadi sorotan karena merupakan gebrakan awal Dedie pasca dilantik menjadi wali kota.

Mutasi dan rotasi kali ini jadi yang pertama kalinya dilakukan Dedie sejak dirinya resmi menjabat Wali Kota Bogor pada 20 Februari 2025. Pelantikan para pejabat baru rencananya akan digelar Senin, 30 Juni 2025. Tak tanggung-tanggung, perombakan menyentuh sejumlah posisi strategis eselon II dan eselon III.

Salah satu nama yang cukup mencuri perhatian adalah Denny Mulyadi, atau yang akrab disapa Demul. Ia akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor menggantikan posisi sebelumnya. Sebelumnya, Denny menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor. Perpindahannya ke posisi Sekda menandai babak baru kepemimpinan birokrasi Kota Hujan.

Saat dikonfirmasi awak media, Denny tak menampik kabar pelantikan dirinya. “Insya Allah Senin (dilantik),” ujar Denny, Sabtu, 28 Juni 2025. Kepastian ini membuat banyak pihak menanti gebrakan barunya di posisi Sekda, yang notabene jadi motor penggerak roda pemerintahan kota.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa belasan pejabat eselon II akan menempati posisi baru. Perombakan ini telah mendapatkan restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang berarti prosesnya sudah melalui prosedur administrasi dan teknis secara legal.

Berikut daftar lengkap rotasi pejabat eselon II Pemkot Bogor yang akan dilantik pada 30 Juni 2025:

1. Pupung W. Purnama digeser menjadi Staf Ahli. Sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat Daerah.

2. Irwan Riyanto diangkat menjadi Kepala Inspektorat Daerah menggantikan Pupung. Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).

3. Heri Karnadi diangkat menjadi Kepala Disdik menggantikan Irwan. Sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM.

4. Marse Hendra Saputra digeser menjadi Kepala DPPKB. Sebelumnya menjabat Kepala Dishub.

5. Sujatmiko Baliarto diangkat menjadi Kepala Dishub menggantikan Marse. Sebelumnya menjabat Kepala Disnaker.

6. Rudiyana diangkat menjadi Kepala Diskominfo. Sebelumnya menjabat Kepala Diarpus.

7. Rahmat Hidayat diangkat menjadi Kepala Dinkukmdagin. Sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo.

8. Taufik diangkat menjadi Kepala Diarpus menggantikan Rudiyana. Sebelumnya menjabat Kepala Dispora.

9. Agustian Syah digeser menjadi Staf Ahli. Sebelumnya menjabat Kasatpol PP.

10. Dudi Fitri Susandi dipromosikan menjadi Kasatpol PP menggantikan Agustian. Sebelumnya menjabat Camat Bogor Barat.

11. Firdaus digeser dari Kepala Dinkukmdagin menjadi Kepala Disparbud.

12. Anas S. Rasmana diangkat menjadi Kepala Dispora menggantikan Taufik. Sebelumnya menjabat Kepala DPPKB.

13. Rakhmawati diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial. Sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Setda.

14. Hidayatulloh (Dayat) diangkat menjadi Wakil Direktur RSUD Kota Bogor. Sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD.

15. Rr. Juniarti Estiningsih diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR. Sebelumnya menjabat Kepala Disperkimkim.

16. Chusnul Rozaqi diangkat menjadi Kepala Disperkimkim menggantikan Juniarti. Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

17. Doddy Ahdiat diangkat menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggantikan Chusnul. Sebelumnya menjabat Kepala DP3A.

Dari perombakan di atas, terlihat bahwa Dedie tidak hanya menyegarkan komposisi jabatan, tapi juga merotasi pejabat dengan pengalaman lintas sektor. Beberapa kepala dinas berpindah ke bidang berbeda, menunjukkan kepercayaan terhadap kapasitas adaptif para pejabat.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan strategi Dedie untuk mempercepat akselerasi pelayanan publik. Dengan menempatkan figur-figur lama di posisi baru, Dedie memberi kesempatan untuk munculnya inovasi sekaligus efisiensi birokrasi. Ia tampaknya tak sekadar menempatkan “orang dekat”, tapi mempertimbangkan rekam jejak dan kinerja.

Namun, hingga saat pelantikan berlangsung, daftar ini masih bisa berubah. Mutasi merupakan dinamika wajar dalam pemerintahan, tapi tetap menarik diamati karena efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama dari segi pelayanan publik. Warga pun menanti apakah wajah-wajah baru ini membawa perubahan positif.

Kabar mutasi ini sekaligus jadi momen “uji nyali” bagi para pejabat baru, apakah mereka siap kerja, siap digedor tuntutan publik, dan siap memberikan terobosan. Dedie tentu tak ingin mutasi ini cuma jadi pergeseran formalitas tanpa perubahan nyata. Ia butuh tim kuat yang bisa mendukung arah kepemimpinannya lima tahun ke depan.

Kini, semua mata tertuju pada tanggal 30 Juni 2025. Apakah susunan ini akan final atau masih ada kejutan tambahan? Yang pasti, mutasi ini bukan sekadar ganti nama, tapi juga pertaruhan kinerja dan kepercayaan. Mari kita tunggu, akankah langkah ini jadi angin segar atau hanya sekadar formalitas jabatan?

Karena seperti pepatah Sunda bilang, “hade goreng kudu dirasakeun, asal boga tangtungan pikeun maju,”—perubahan itu perlu, asal jelas arahnya.