DPRD Kota Bogor Usul Sekolah Tatap Muka Ditunda
Bogor, 24 Desember 2020 – Pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka masih menjadi kontroversi. Tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya tentu saja karena pandemi Covid-19 yang belum kunjung reda di Indonesia, khususnya Kota Bogor.
Atang Trisnanto, selaku Ketua DPRD Kota Bogor menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar secara tatap muka harus dipertimbangkan kembali secara matang. Demi tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya nanti.
Pertimbangan Aspek Epidemiologi, Sarana Prasarana, dan Protokol Kesehatan
Ia mengungkapkan, Pemerintah harus memikirkan dengan dasar pertimbangan pada aspek epidemiologi, kesiapan sarana prasarana kesehatan, serta penerapan protokol kesehatan di lembaga pendidikan atau di sekolah.
Ketua DPRD Kota Bogor menilai, aspek epidemiologi ini dapat ditinjau dari angka penyebaran yang meluas dan jumlah kasus positif yang juga terus meningkat. Ia meneruskan, selain aspek epidemiologi, dari kesiapan sarana dan prasarana medis juga harus dipikirkan, mengingat ketersediaan ruang perawatan Rumah Sakit saat ini sudah menjelang penuh.
Yang dikhawatirkan, jika rencana pembelajaran tatap muka di awal 2021 ini benar-benar dilakukan, akan terjadi hal yang ditakutkan yaitu klaster baru dari pandemi ini akibat kurangnya pertimbangan yang matang dari keputusan tersebut.
Sementara itu, mempersiapkan penambahan ruang perawatan juga butuh waktu untuk dapat mewujudkannya. Ditambah dengan keterbatasan proporsi tenaga medis yang sudah berjuang secara terus menerus selama 10 bulan ini, namun angka kasus positif belum juga turun.
Dari kedua pertimbangan yang disampaikan tadi, Ia memberi masukan agar rencana pembelajaran tatap muka di sekolah ditunda selama beberapa waktu ke depan. Hingga resiko yang sejalan dengan rencana tersebut diiringi oleh kesiapan yang matang.
Sambil meninjau saat di pertengahan semester pada bulan Maret nanti, apakah ada kemungkinan baik dalam penerapannya. Diharapkan kasus penyebaran nantinya akan mulai turun, terlebih jika sudah ada vaksin telah disiapkan oleh Pemerintah, yang telah lulus uji klinis dan keberhasilannya dalam melawan Covid-19.
Assessment Pada Tiap Lembaga Pendidikan dan Sekolah
Ia menambahkan, pihak sekolah dan pemerintah mulai bisa menyiapkan diri dan melakukan penilaian terkait kesiapan dalam penerapan protokol kesehatan pada tiap-tiap sekolah dan lembaga pendidikan tempat berlangsungnya pembelajaran secara tatap muka. Dengan demikian, diharapkan kebijakan tersebut mulai bisa diberlakukan setelah persiapannya pun matang.
Kekhawatiran ini juga dinyatakan oleh Anggota Panitia Khusus Penanganan Dampak Covid-19 DPRD Kota Bogor, Devi Prihatini Sultani. Saat ditemui usai rapat kerja antara Pansus DPRD dan Pemkot Bogor pada Senin, 21 Desember 2020, Ia mengusulkan agar Pembelajaran Tatap Muka dilakukan dahulu di daerah zona hijau atau kuning.
Politisi Partai Nasdem ini mengingatkan juga untuk para guru pengajar harus dipastikan kesehatannya dengan terlebih dahulu mengikuti tes swab. Dibutuhkan juga persetujuan dari komite sekolah dan orang tua siswa. Jika ada yang tidak setuju anaknya mengikuti PTM maka tidak boleh ada paksaan, sehingga sekolah harus menyediakan alternatif pembelajaran jarak jauh.
Dedie A. Rachim, sebagai Wakil Wali Kota Bogor memberikan respon, terkait data mengenai persiapan sekolah tatap muka masih akan di analisis kembali karena adanya anggota Pansus yang tidak setuju dengan rencana tersebut.
Data kasus penularan Covid-19 pun masih meningkat secara signifikan sehingga dijadikan pertimbangan. Pihak terkait yakni Dinas Pendidikan diberikan keleluasaan oleh Pemkot Bogor dalam menyiapkan skenario terbaik pelaksaan PTM tersebut.
0 Komentar