Evaluasi PPKM Mikro, Inilah Jumlah Insentif Untuk RT dan RW

Pemerintah Kabupaten Bogor mengadakan evaluasi PPKM mikro, kebijakan yang berlaku sejak 9 Februari 2021 lalu. Evaluasi mengenai kebijakan tersebut, bertempat di ruang gugus tugas Covid-19, Cibinong, pada Senin (01/03) kemarin. 

Menurut Bupati Bogor, Ade Yasin, kasus positif Covid-19 mengalami penurunan drastis di Kabupaten Bogor, sejak PPKM mikro berlaku. Rata-rata pertambahan kasus positif Covid-19 berjumlah sekitar 87 per harinya, di Kabupaten Bogor, menunjukkan ada penurunan drastis sejak berlaku PSBB. 

Karena, pengendalian virus Covid-19 terbilang sukses, Ade Yasin memberikan apresiasi berupa penghargaan untuk 200 aparatur yang berada di kawasan wilayahnya. Karena, kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak ada kerjasama yang terjalin dari semua pihak. 

Berikut ini adalah rangkuman pers yang disampaikan oleh Ade Yasin, setelah memimpin rapat evaluasi.  Rapat tersebut terselenggara di Gedung Setda, Kabupaten Bogor. 

Tidak Sebanding Dengan Pengorbanan Tenaga Pengaman

Ade Yasin selaku ketua satgas penanganan Covid-19 wilayah Kabupaten Bogor mengungkapkan, penghargaan akan diberikan bagi tenaga pengaman di wilayah. Walaupun, penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bogor tidak senilai dengan jasa dan pengorbanan tenaga pengaman di setiap wilayah. 

Apresiasi Kepada Pendukung Kebijakan PPKM Mikro 

Setelah mengadakan evaluasi PPKM mikro, Bupati Bogor juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat pelaksanaan kebijakan ini. Dalam pelaksanaannya, kebijakan PPKM mikro melibatkan sejumlah tokoh masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. 

Pihak-pihak yang dimaksud oleh Ade Yasin selaku Bupati Bogor adalah, RT, RW, Babinsa, Lurah atau Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, camat, polsek. Termasuk Koramil yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan PPKM mikro pada Kabupaten Bogor. 

Menambah Insentif untuk RT dan RW

Bupati Bogor mengungkapkan hal ini, setelah rapat evaluasi PPKM mikro, tujuannya untuk memperkuat ketahanan wilayah. Pemerintah Kabupaten Bogor, akan menambah insentif RT dan RW sebanyak Rp 500.000 setiap bulannya, setara dengan 6 juta dalam setahun. 

Untuk mengeluarkan insentif sejumlah 500 ribu setiap bulannya, pemerintah Kabupaten Bogor membutuhkan anggaran sekitar 114 miliar, dari APBD. Berdasarkan data, jumlah RT dan RW berada pada kawasan Kabupaten Bogor berjumlah sekitar 18.952 orang 

Insentif dan BPJS untuk Kepala Desa serta Pihak Lainnya

Berdasarkan rapat evaluasi PPKM mikro, pemerintah Kabupaten Bogor juga berencana memberikan insentif dan BPJS kepada kepala desa. Insentif ini tidak hanya diberikan kepada kepala desa, namun perangkatnya juga, seperti, sekretaris desa, kaur, kadus, dan kepala seksi. 

Pemerintah Kabupaten Bogor, juga memberikan tunjangan dan operasional untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan desa, bisa disebut sebagai parlemennya desa.

Anggota BPD adalah wakil yang berasal dari penduduk desa terkait berdasarkan dari keterwakilan wilayah, yang ditetapkan dengan musyawarah. Anggotanya terdiri dari, ketua RW, pemangku adat, pemuka agama, golongan profesi, serta pemuka atau tokoh lainnya. 

Perlindungan masyarakat (linmas), dan guru mengaji juga mendapatkan insentif. Selain itu, posyandu juga mendapatkan tunjangan operasional. Tunjangan, operasional, insentif, tersebut merupakan anggaran yang terdapat pada APBD Kabupaten Bogor. Perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikannya sebesar 352 juta. 

Pemerintah Kabupaten Bogor berencana memberikan insentif pada sejumlah tokoh masyarakat, yang dibahas dalam evaluasi PPKM mikro. Insentif atau apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan kepada sejumlah pihak yang turut membantu pelaksanaan kebijakan PPKM mikro. 

Karena, kebijakan PPKM mikro dianggap berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor. Hal ini tidak dapat berjalan tanpa kerjasama dari semua pihak yang menginginkan pandemi berlalu.