Pembangunan Underpass Kebonpedes Bogor Tunggu Restu Jokowi

Proyek pembangunan perlintasan tidak sebidang di pintu kereta Kebonpedes, Kecamatan Tanahsareal hingga saat ini masih belum bisa terlaksana. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim karena masih menunggu persetujuan dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP).

Padahal Detail Engineering Design (DED) dari perlintasan tidak sebidang Kebonpedes itu sudah diajukan ke pemerintah pusat, bersama dengan 12 proyek pembangunan Pemkot Bogor lainnya.

“Kita mengajukan DED ini pernah kita ajukan ke pusat. Kan ada 12 proyek dari Pemkot Bogor melalui KSP, berdasarkan pembicaraan tindak lanjut permintaan Pemkot Bogor kepada presiden RI pada saat itu. Sekarang ini masih dalam proses,” katanya.

Lebih lanjut, Dedie mengungkapkan dalam pembangunan perlintasan tidak sebidang ini, terdapat banyak kendala. Seperti pandemi Covid-19, refocusing anggaran, hingga pengalihan prioritas.

Nantinya dari 12 program tersebut, pemerintah pusat akan mengeksekusi atau memilih berapa program yang bisa dilaksanakan.

“Jadi artinya sampai saat ini usulan itu sudah ada di pemerintah pusat. Tinggal pemeirntah pusat bagaimana nanti mengeksekusi atau memilih satu, dua, tiga, atau sepuluh dari 12 program yang kita usulkan. Salah satunya adalah underpass atau fly over Kebonpedes,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi, memaparkan, 10 proyek pembangunan yang diajukan ke kantor staf presiden diantaranya adalah penataan sekitar Pasar Bogor, pembangunan dan pembebasan lahan underpass K.S Tubun, penataan GOR Padjajaran, pembangunan/rekonstruksi jembatan Otista dan pembangunan dan pembebasan lahan underpass jalan Kebon Pedes.

Lalu, pembangunan fly over MA Salmun, pembangunan fly over Jembatan Merah, pembebasan lahan dan pembangunan jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), pembangunan underpass Baranangsiang dan pembangunan trem.

“Kami harap ada pengaruhnya karena kan presiden tinggal disini, jadi pengajuan kita bisa segera di setujui,” ujar Rudi.

Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan salah satu janji presiden Joko Widodo kepada Pemkot Bogor adalah penataan kawasan Pasar Bogor. Dimana akan ada pembangunan park and ride, alun-alun dan pembangunan underpass penyeberangan dari pedestarian Suryakencana menuju ke Kebun Raya Bogor.

“Iya kan itu kan janjinya Presiden. Kita susun janji presiden dan kita ajukan,” ujarnya.

Pengembangan kawasan Pasar Bogor tentunya akan bersinggungan dengan penataan kawasan Suryakencana, dimana saat ini Pemkot Bogor sudah mengajukan Rp30 miliar untuk menata tujuh koridor yang ada di Suryakencana.

Meski Rudi mengaku belum tau kapan akan mendapatkan jawaban atas pengajuan proyek pembangunan ini, ia berharap ada beberapa proyek bisa segera dikerjakan yang menjadi prioritas dari Kemenko Maritim.

“Intinya begini, pemda mengajukan ke pemerintah pusat terkait dengan surat terdahulu pada 2019. Sekarang di pusat dikoordinatori oleh Menko Maritim. Jadi kita berharap ada beberapa program yang bisa jado prioritas,” pungkasnya.(dil/c/ryn)

Sumber: Metropolitan