Pemerintah Kabupaten Bogor kini selangkah lebih maju dalam menghadirkan solusi hunian untuk masyarakatnya. Dalam rangka menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, Pemkab Bogor memperoleh alokasi sebanyak 1.000 unit rumah subsidi. Ini bukan sekadar program pembangunan biasa, tapi sebuah langkah strategis untuk menjawab keresahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini sulit memiliki hunian tetap.
“Kabupaten Bogor mendapat kuota 1.000 unit rumah dari program rumah subsidi yang disiapkan untuk Provinsi Jawa Barat,” kata Penata Layanan Operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Rifqi melalui keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025). Pernyataan ini menandai sebuah terobosan baru dalam peta perumahan murah di wilayah Bogor Raya.
Di tengah tantangan urbanisasi yang makin masif, program ini menjadi harapan nyata. Melalui inovasi yang mereka beri nama Imah DPKPP, Pemkab Bogor menyasar masyarakat dengan penghasilan terbatas yang selama ini terpinggirkan dari akses kepemilikan rumah. Dalam skema ini, pemerintah memberikan subsidi agar harga rumah tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas hunian.
Tak hanya menyasar masyarakat umum, program ini juga menyentuh kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga non-ASN yang kerap luput dari perhatian dalam urusan perumahan. Rifqi menegaskan, “Kami juga tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar program ini menyentuh kalangan aparatur sipil dan tenaga kontrak daerah yang selama ini belum terakomodasi dalam skema perumahan.” Ini menunjukkan bahwa program Imah DPKPP tidak eksklusif, melainkan inklusif.
Salah satu keunikan dari rumah-rumah subsidi Imah DPKPP ini adalah teknologinya yang menggunakan sistem knockdown berbasis baut. Dalam istilah awam, ini semacam ‘rumah rakitan’ dengan standar tinggi yang bisa dibangun hanya dalam dua minggu. Waktu pembangunan yang cepat ini membuat program jadi sangat cocok untuk diterapkan dalam kondisi darurat maupun kebutuhan reguler. Pihak swasta pun dilibatkan, seperti PT Anugrah Jaya yang bertanggung jawab menyediakan komponen penting seperti platform, wall panel, dan vinil interior.
“Imah DPKPP ini merupakan kelanjutan dari konsep yang ditampilkan pada Bogor Fest 2023 lalu. Jika tahun sebelumnya kita menampilkan struktur dasar rumah untuk korban bencana, tahun ini kami hadirkan bentuk rumah yang sudah selesai secara menyeluruh, termasuk bagian finishing-nya,” kata Rifqi, menjelaskan bagaimana proyek ini terus berkembang dari tahun ke tahun.
Proses pendaftaran pun tidak lagi dibuat rumit. Dengan semangat digitalisasi, warga Kabupaten Bogor yang berminat bisa mendaftar secara online. DPKPP menyediakan tautan Google Form serta membuka jalur melalui situs resmi sikumbang.tapera.go.id. “Kami membuka pendataan untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Bogor, yang ingin memiliki rumah bersubsidi. Pendaftarannya bisa dilakukan secara online setelah memilih lokasi rumah di situs resmi sikumbang.tapera.go.id,” ujar Rifqi. Ini adalah bentuk kemudahan layanan publik di era digital.
Respons masyarakat terhadap program ini pun sangat positif. Dalam waktu singkat sejak diperkenalkan, tercatat sudah lebih dari 300 warga Kabupaten Bogor yang melakukan pendaftaran. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring semakin luasnya penyebaran informasi mengenai program ini di berbagai kanal digital dan komunitas masyarakat.
Namun, tidak semua pendaftar bisa langsung memperoleh rumah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan proses verifikasi data secara menyeluruh. Tujuannya, untuk memastikan bahwa rumah subsidi ini benar-benar jatuh ke tangan yang tepat, yaitu mereka yang tergolong sebagai MBR. Langkah ini penting untuk menjaga integritas dan ketepatan sasaran program.
Dengan pendekatan yang kolaboratif, efisiensi pembangunan yang tinggi, serta pengawasan data yang ketat, program Imah DPKPP menjelma menjadi wajah baru kebijakan perumahan di Kabupaten Bogor. “Dengan pendekatan kolaboratif dan efisiensi pembangunan, Imah DPKPP jadi wujud komitmen nyata Pemkab Bogor dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, baik dalam kondisi darurat maupun dalam mendukung pemerataan akses perumahan layak bagi masyarakat,” ucap Rifqi.
Langkah ini sekaligus menjadi model yang bisa direplikasi oleh daerah lain di Indonesia. Di tengah beban backlog perumahan nasional yang masih tinggi, inovasi seperti ini menawarkan alternatif solusi yang praktis, cepat, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pemerintah daerah tak sekadar mengikuti instruksi pusat, tetapi mengemasnya dengan pendekatan lokal yang lebih membumi.
Melihat situasi saat ini, keberadaan rumah subsidi berbasis teknologi knockdown di Kabupaten Bogor tak hanya menjawab kebutuhan dasar, tapi juga menciptakan ekosistem baru dalam tata kelola perumahan rakyat. Jika sebelumnya rumah dianggap sesuatu yang jauh dari jangkauan, kini persepsi itu mulai bergeser. Warga bisa bermimpi memiliki rumah sendiri tanpa harus terjebak cicilan mahal bertahun-tahun.
Program Imah DPKPP ini juga memberikan nilai lebih karena mengusung prinsip keberlanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan. Dalam jangka panjang, rumah subsidi berbasis knockdown ini bisa menjadi solusi untuk kawasan rawan bencana, daerah padat penduduk, atau wilayah dengan lahan terbatas.
Selain itu, pemerintah juga punya peluang besar untuk menjadikan program ini sebagai stimulus ekonomi lokal. Keterlibatan perusahaan swasta lokal dalam produksi komponen rumah menciptakan efek domino terhadap industri konstruksi kecil dan menengah. Inilah yang dimaksud pembangunan inklusif — ketika proyek publik bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hadirnya 1.000 unit rumah subsidi di Kabupaten Bogor lewat program Imah DPKPP bukan sekadar kebijakan formalitas. Ini adalah manifestasi nyata dari visi pemerintah untuk menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan cepat dibangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi antar instansi, pemanfaatan teknologi, dan penyederhanaan akses menjadi fondasi kuat yang patut diapresiasi. Jika terus dipertahankan dan dikembangkan, program ini akan menjadi contoh ideal bagaimana sebuah daerah bisa menjawab tantangan urbanisasi tanpa mengorbankan keadilan sosial.
0Komentar