Musibah tanah longsor kembali mengguncang kawasan Puncak, Bogor. Tepatnya di Kampung Sukatani, Minggu pagi (6/7/2025), sebuah vila roboh tertimbun longsor dan menewaskan dua orang wisatawan. Tiga lainnya dilaporkan luka-luka. Kejadian ini bukan cuma duka, tapi juga memantik amarah publik.
Vila yang berdiri di atas perbukitan curam itu diduga kuat melanggar aturan lingkungan. Kini pemiliknya harus siap-siap menghadapi ancaman pidana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, langsung turun tangan dan memastikan proses hukum akan dijalankan.
Inspeksi Mendadak di Lokasi Longsor
Pagi Senin (7/7/2025), Menteri Hanif datang langsung ke lokasi bersama aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Bogor. Mereka menyusuri reruntuhan vila yang hancur tertimbun tanah. Bukan sekadar kunjungan simbolik, ini adalah bentuk awal dari proses penyidikan resmi.
“Pagi ini, sesuai laporan dari teman-teman Polres Bogor, ada korban jiwa di lokasi ini. Tamu vila menjadi korban. Kita cek langsung ke lapangan,” ujarnya kepada wartawan.
Vila tersebut dibangun di kawasan yang masuk zona lindung. Berdasarkan aturan, pendirian bangunan permanen di sana dilarang keras. Tapi seperti biasa, aturan bisa kalah oleh kepentingan ekonomi. Dan kini, nyawa menjadi taruhannya.
Pidana Lingkungan, Ancaman Penjara Mengintai
Hanif menegaskan bahwa pemilik vila bakal dijerat pasal pidana lingkungan. Ia menyebutkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 akan digunakan sebagai dasar hukumnya. Hukuman penjara minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun. Denda? Bisa tembus hingga Rp10 miliar.
“Ini tidak diperbolehkan. Kami akan lakukan tindakan hukum lingkungan dengan menggunakan Pasal 98, dengan ancaman penjara 3 sampai 10 tahun dan denda Rp 3 miliar hingga Rp 10 miliar,” tegas Hanif.
Tim dari KLHK sudah mulai bekerja. Mereka akan melakukan simulasi ahli di lokasi dan menyusun pemberkasan hukum. Target penyidikan selesai dalam waktu tiga bulan. Hasil penyidikan ini yang nantinya akan menjadi landasan hukum untuk membawa kasus ini ke pengadilan.
Proses Evakuasi dan Realita Lapangan
Medan longsor di Sukatani bukan main-main. Curam, licin, dan penuh reruntuhan. Tim SAR dan para relawan harus bekerja ekstra untuk mengangkat korban dari bawah tumpukan tanah. Beberapa alat berat pun diterjunkan, tapi akses menuju lokasi menyulitkan manuver.
Evakuasi ini memakan waktu hingga malam. Tim di lapangan tak hanya menghadapi bahaya longsor susulan, tapi juga cuaca yang kurang bersahabat. Namun kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil: seluruh korban berhasil ditemukan, meski dua di antaranya dalam kondisi tak bernyawa.
Tata Ruang Amburadul di Puncak
Tragedi ini menyulut kembali kritik tajam soal pembangunan vila-vila mewah yang menjamur di Puncak. Banyak dari bangunan itu berdiri tanpa izin yang jelas. Bahkan sebagian besar dibangun di atas tanah yang masuk kawasan konservasi atau resapan air.
Fenomena ini bukan hal baru. Puncak sudah lama jadi ladang basah investasi properti. Sayangnya, pengawasan dari pemerintah daerah kerap dianggap lemah. Warga setempat pun sudah sering menyuarakan kekhawatiran mereka, tapi tak banyak yang berubah.
Selain mengacaukan tata ruang, bangunan liar seperti itu juga menambah risiko bencana. Dalam kasus Sukatani, kita semua melihat bukti nyatanya. Hanya butuh satu hujan deras untuk mengubah vila mewah jadi puing-puing dan kuburan massal.
Komitmen Pemerintah dan Jalan Panjang Penertiban
Pemerintah pusat berjanji akan menertibkan pembangunan liar yang merusak kawasan lindung, termasuk di Puncak. Hanif menyatakan bahwa penegakan hukum tidak akan tebang pilih, dan akan melibatkan kolaborasi antarlembaga: dari kepolisian, kejaksaan, hingga dinas tata ruang.
“Simulasi ahli dan pemberkasan sedang disiapkan. Lokasi akan diamankan dan segera dilakukan rehabilitasi,” tambahnya.
Langkah rehabilitasi ini penting, karena bukan hanya bangunan yang rusak—ekosistem kawasan itu pun ikut terganggu. Jika tidak segera dipulihkan, kawasan yang rusak bisa memicu bencana baru di kemudian hari.
Edukasi dan Pengawasan Harus Jalan Bersama
Kejadian ini juga jadi alarm keras bagi masyarakat dan investor. Edukasi soal pentingnya tata ruang dan keselamatan lingkungan harus diperkuat. Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran sejak awal.
Tanpa kolaborasi antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, penertiban semacam ini hanya akan jadi wacana musiman. Butuh konsistensi dan transparansi agar kawasan seperti Puncak tidak menjadi korban ambisi segelintir orang yang hanya peduli cuan.
Menteri Hanif menegaskan, pendekatan represif bukan satu-satunya cara. Preventif dan edukatif tetap diperlukan. Tapi jika nyawa sudah melayang, hukum harus ditegakkan setegas-tegasnya. “Kami tidak akan kompromi,” katanya lugas.
Penutup: Alam Tak Pernah Lupa
Tragedi Sukatani adalah contoh pahit bagaimana kerakusan manusia bisa memicu bencana. Vila megah tak berarti apa-apa saat tanah bicara. Semoga ini jadi peringatan, bukan sekadar berita harian yang cepat terlupa. Karena satu hal yang pasti: alam tak pernah lalai mencatat kesalahan manusia.
0Komentar