Pemkab Bogor Genjot Penyelesaian 1.600 Huntap, Komisi III DPRD Tekankan Target 2026

Pembangunan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Bogor mulai memasuki babak penting. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharom, mendorong percepatan proses penyelesaiannya di sejumlah titik. Ia menyoroti pentingnya kehadiran rumah layak bagi warga yang terdampak bencana beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini tengah mengupayakan pembangunan sekitar 1.600 unit huntap. Lokasi pembangunannya tersebar, terutama di wilayah Barat dan Timur Kabupaten Bogor—wilayah yang selama ini rawan bencana. Pembangunan ini menjadi jawaban konkret atas kebutuhan dasar yang tertunda.

“Kurang lebih 1.600 huntap yang akan dibangun, yang tersebar di seluruh wilayah, terutama yang terdampak bencana 2020 dan bencana 2024 yang terjadi di Bojongkoneng,” kata Aan, Selasa (5/8/2025). Pernyataan ini mempertegas komitmen DPRD dalam memastikan masyarakat terdampak mendapat haknya.

Fokus Pemerintah: Tuntaskan Huntap Bencana Lama

Percepatan ini bukan sekadar pembangunan fisik. Aan juga menggarisbawahi bahwa proyek tersebut adalah bentuk tanggung jawab terhadap korban bencana 2020 dan 2024 yang hingga kini masih menanti kejelasan. Mereka butuh lebih dari sekadar janji.

Di tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Bogor telah memulai pembangunan 400 unit huntap di dua kecamatan. Rinciannya, 300 unit dibangun di Cileuksa, Kecamatan Sukajaya dan 100 unit di Kecamatan Nanggung—dua daerah yang sempat porak-poranda akibat bencana lima tahun lalu.

“Kalau tahun ini itu sudah dicukupkan di 400 unit, 300 di Cileuksa, 100 di Kecamatan Nanggung, dan itu pun belum menyelesaikan persoalan huntap bencana 2020,” ungkap Aan. Ini menunjukkan bahwa program ini masih jauh dari selesai dan membutuhkan komitmen berkelanjutan hingga tuntas.

DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi III, memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap progres yang telah berjalan. Bukan hanya soal jumlah unit yang dibangun, tapi juga mengenai kecepatan distribusi dan kesiapan sarana penunjang lainnya yang jadi bagian dari kehidupan pascabencana.

Harapan Baru: Huntap Rampung Total Tahun 2026

Masuk ke tahun 2026, Aan menginginkan pembangunan huntap dituntaskan tanpa menyisakan PR lagi. Ia mendorong pemerintah agar menyelesaikan pembangunan 1.600 unit sisa berikut dengan seluruh kebutuhan fasilitas penunjangnya, atau yang dikenal sebagai PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas).

“Huntap dengan segala PSU-nya itu harus sudah dilaksanakan dan selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terdampak. Tadi yang disampaikan Dinas itu untuk 2026 huntap 1.600 unit sisa,” tegasnya. Ini bukan permintaan biasa, melainkan desakan agar tidak ada warga yang terus-menerus tinggal dalam ketidakpastian.

Aan pun menyoroti khusus wilayah Sukajaya yang masih punya tunggakan sekitar 800 unit huntap. Jumlah itu cukup besar dan tidak bisa dibiarkan menggantung. Ia berharap pemerintah benar-benar serius menyusun strategi pembangunan yang realistis tapi progresif.

“Termasuk penyelesaian yang di Sukajaya kurang lebih sekitar 800 unit, sisanya di beberapa wilayah yang terdampak bencana,” tutup Aan. Komitmen seperti ini menjadi pengingat bahwa urusan pascabencana bukan hanya soal bantuan cepat, tapi juga soal keberlanjutan dan pemulihan jangka panjang.

Masyarakat tentu menunggu realisasi janji-janji tersebut. Apalagi sebagian dari mereka sudah hidup bertahun-tahun dalam kondisi serba darurat. Mereka butuh kepastian tempat tinggal yang layak, aman, dan permanen—bukan sekadar tenda darurat atau tempat tinggal sementara.

Langkah Aan ini menjadi semacam pengingat bagi pemerintah daerah bahwa proyek huntap bukan hanya pekerjaan fisik, tapi juga tanggung jawab moral. Apalagi bicara soal bencana bukan cuma soal kerugian materi, tapi juga luka psikologis yang membekas pada para korban.

Dengan target penyelesaian 100 persen di 2026, pekerjaan rumah masih cukup banyak. Namun jika semua pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga kontraktor pembangunan kompak dalam gerak, bukan tidak mungkin mimpi warga terdampak bencana untuk punya rumah sendiri segera jadi kenyataan.

Mudah-mudahan, saat kalender beralih ke 2026 nanti, tak ada lagi warga Kabupaten Bogor yang terpaksa tidur dalam ketidakpastian. Karena rumah bukan sekadar bangunan berdinding, tapi juga ruang pulih yang sangat manusiawi. Dan semoga, hunian ini bukan sekadar proyek, tapi wujud kasih nyata dari pemerintah.