Banyak pimpinan partai politik hingga kepala daerah belakangan ini menyerukan pentingnya gaya hidup sederhana bagi birokrat maupun politisi. Seruan itu bukan tanpa alasan, sebab masyarakat kian sensitif melihat pejabat yang hura-hura atau flexing, apalagi di tengah situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjadi salah satu tokoh terbaru yang secara resmi mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bergaya hidup mewah. Melalui Surat Edaran, ia menekankan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor harus mampu memberi teladan dengan tidak mempertontonkan gaya berlebihan, baik dalam keseharian maupun di media sosial.
Surat Edaran bernomor 100.3.4.2/490-BKPSDM itu diterbitkan pada Kamis. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Bogor Nomor 200.1.1/26-Bakesbangpol, yang secara garis besar menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat agar tidak muncul kecemburuan sosial atau keresahan publik.
“Menumbuhkan sikap hidup sederhana, hemat, dan bersahaja, menghindari perilaku flexing atau mempertontonkan gaya hidup mewah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan keresahan masyarakat serta menunda perjalanan ke luar negeri,” demikian salah satu poin dalam edaran tersebut.
Selain mengatur soal gaya hidup, ASN di Kabupaten Bogor juga diingatkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, kebersamaan, serta gotong royong. Mereka ditegaskan untuk menempatkan kepentingan negara jauh di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Imbauan untuk ASN: Disiplin dan Jadi Teladan
Surat edaran itu juga menyerukan agar ASN melaporkan kepada atasan bila menemukan hal-hal yang berpotensi membahayakan keamanan negara maupun merugikan keuangan publik. Dengan begitu, peran ASN bukan sekadar menjalankan administrasi, tetapi juga ikut menjaga stabilitas nasional dari ancaman yang mungkin timbul.
Lebih jauh, isi edaran menekankan agar ASN senantiasa menaati aturan hukum, melaksanakan tugas dengan penuh integritas, serta berupaya menjadi teladan. Baik di lingkungan kantor maupun kehidupan sehari-hari, pegawai negeri sipil diminta menjaga sikap agar selalu memberi contoh positif kepada masyarakat luas.
“ASN diharapkan menghindari segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor,” tertulis dalam edaran yang ditandatangani Bupati Bogor tersebut.
Tak hanya aspek etika publik, para ASN juga diajak memperkuat sisi spiritualitas. Mereka didorong meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai agama masing-masing. Praktiknya bisa dengan memperbanyak doa, ibadah, serta kegiatan keagamaan yang dapat menumbuhkan sikap damai, welas asih, dan rasa kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat.
Seruan semacam ini sebenarnya bukan hanya muncul di Bogor. Sejumlah kepala daerah lain di berbagai provinsi juga mengambil langkah serupa. Intinya, pejabat dan ASN diminta untuk lebih berhati-hati menjaga citra, sebab publik kini dengan mudah menyoroti perilaku mereka melalui media sosial yang serba cepat.
Pesan Serupa dari Bantul: Jangan Boros Anggaran
Di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Abdul Halim Muslih juga mengeluarkan pesan seirama. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi di lingkungan pemerintahannya untuk mempertimbangkan menunda kegiatan seremoni yang dianggap berlebihan. Menurutnya, efisiensi anggaran jauh lebih penting dibanding citra mewah dari acara formalitas.
"Perlu saya sampaikan agar pemerintah daerah untuk mempertimbangkan menunda kegiatan-kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan," kata Bupati Halim di Bantul, Kamis. Ucapannya ini mendapat atensi publik karena memang sering muncul keluhan soal acara resmi yang dinilai terlalu menguras keuangan daerah.
Selain soal efisiensi, Halim juga menyinggung gaya hidup pejabat yang acap kali jadi sorotan publik. Menurutnya, pejabat daerah sebaiknya tidak mempertontonkan barang-barang mewah, meski pembelian dilakukan dengan uang pribadi. Pasalnya, masyarakat bisa saja tersinggung bila melihat kesenjangan yang terlalu mencolok dengan kondisi mereka sehari-hari.
"Para pejabat daerah jangan flexing, jangan pamer barang mewah walaupun dibeli dengan uang pribadi, sebaiknya tidak dipertontonkan, karena bisa melukai perasaan masyarakat," tegasnya. Seruan ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya sensitivitas sosial seorang pejabat terhadap kondisi rakyat yang dipimpinnya.
Bupati Bantul juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat saat berbicara di depan publik. Walau isi pernyataan benar, penggunaan diksi yang tidak tepat justru bisa menimbulkan sentimen negatif. Menurutnya, komunikasi publik adalah seni yang harus dijaga, agar pesan sampai tanpa menyinggung masyarakat.
"Tidak semua hal yang benar jika disampaikan dengan narasi yang tidak tepat akan diterima baik. Itu justru bisa menimbulkan respons negatif dari masyarakat," kata Halim. Pernyataan ini memberi pesan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga bagaimana menyampaikan gagasan dengan bahasa yang membumi.
Fenomena ini menunjukkan tren baru di kalangan pemimpin daerah: mengajak pejabat publik hidup lebih sederhana, tidak pamer, serta berhati-hati dalam berucap. Dengan begitu, diharapkan muncul kepercayaan publik yang lebih kuat, karena masyarakat merasa pemimpinnya benar-benar peduli dan tidak sekadar bergaya.
0Komentar