Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi menerapkan relaksasi jam operasional truk tambang di kawasan Parungpanjang dan wilayah timur Kabupaten Bogor. Kebijakan ini berlaku selama proses perbaikan jalan berlangsung demi menjaga arus kendaraan tetap lancar meski kondisi jalur sedang dalam tahap pembangunan yang cukup padat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, menegaskan keputusan ini muncul usai rapat koordinasi penanganan konflik operasional truk tambang yang dipimpin Bupati Bogor Rudy Susmanto di Pendopo Bupati Cibinong, Jumat. Menurut Bayu, langkah ini jadi solusi sementara agar jalan tidak semakin macet dan aktivitas warga tetap berjalan.
Strategi Sementara di Tengah Perbaikan
Relaksasi diberlakukan karena beberapa ruas jalan strategis sedang diperbaiki serentak oleh Pemkab Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini membuat kapasitas jalur menurun drastis dan berpotensi memicu kemacetan parah. Truk kosongan diizinkan melintas pukul 09.00–11.00 WIB serta 13.00–16.00 WIB, sedangkan truk bermuatan hanya boleh beroperasi malam hari pukul 22.00–05.00 WIB.
“Relaksasi ini berlaku sementara sampai Desember, menyesuaikan masa pembangunan jalan. Kalau tidak diatur, semua kendaraan bisa menumpuk dan lumpuh,” kata Bayu. Ia menambahkan, jalur yang diperbaiki dikerjakan bergantian kiri-kanan sehingga ruas menjadi lebih sempit dan rawan “stuck” yang bikin masyarakat kesel.
Bayu juga menegaskan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama. Jembatan Leuwiranji yang semula jadi jalur alternatif ditutup total setelah kajian Dinas PUPR menyatakan tidak layak dilintasi kendaraan berat. “Kalau dipaksakan tetap digunakan, risikonya fatal. Jembatan bisa ambruk dan menimbulkan korban. Karena itu diarahkan ke jalur utama Parungpanjang,” jelasnya.
Penjagaan Ketat di Lapangan
Untuk memastikan aturan berjalan, Dinas Perhubungan menyiagakan personel tambahan di berbagai titik. Mereka bekerja bareng kepolisian untuk menindak pelanggaran. Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menegaskan kesiapan aparat. “Kami akan menurunkan personel di titik-titik rawan agar situasi tetap terkendali,” katanya, menegaskan komitmen menjaga ketertiban.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menambahkan pembangunan ini mencakup 13 ruas jalan yang dikerjakan paralel. “Ada sekitar 17 kilometer yang dikerjakan, enam kilometer di antaranya oleh provinsi. Maka relaksasi jam siang menjadi solusi sementara,” ujarnya. Menurut Ajat, tanpa relaksasi, antrean truk bisa menghambat mobilitas warga dan membuat ekonomi masyarakat “ampir lumpuh”.
“Kalau menumpuk semua, ekonomi masyarakat bisa lumpuh. Karena itu dicari titik kompromi dengan pengaturan jam,” tegas Ajat. Pemerintah berharap kebijakan ini menyeimbangkan kepentingan pengusaha tambang dan kebutuhan masyarakat. Relaksasi bersifat sementara, dan setelah perbaikan selesai, aturan akan kembali mengikuti Peraturan Bupati secara penuh.
Ajat menutup dengan penekanan pentingnya keselamatan. “Yang paling penting adalah keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat tetap terjaga sampai pembangunan selesai,” pungkasnya. Kebijakan ini diharapkan jadi jalan tengah yang win-win, ibarat pepatah Sunda “ulah ngadu ayam dina kandang”, artinya jangan saling bentrok di wilayah sendiri.
Dengan koordinasi ketat dan pengaturan jam yang pas, Pemkab Bogor optimistis aktivitas truk tambang tetap terkendali. Warga pun diharapkan sabar menghadapi masa pembangunan ini. Seperti istilah Sunda, “sabar teu boga lawan”—kesabaran memang tiada tandingan, dan jadi kunci agar pembangunan tuntas tanpa hambatan berarti.
0Komentar