Pemerintah semakin serius memperkuat ketahanan pangan dan gizi nasional dengan meluncurkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan program ini dirancang khusus untuk membantu masyarakat rentan rawan pangan agar lebih mudah mendapatkan asupan gizi seimbang.
"Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini perdana kita lakukan, ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi ini beras yang memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12," kata Arief dalam acara peluncuran di Bogor, Rabu.
Inovasi Pangan Bergizi untuk Keluarga Rentan
Arief menyampaikan bahwa beras fortifikasi ini hadir sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi untuk keluarga sasaran. Program ini menyasar kelompok masyarakat dengan kriteria khusus, terutama di wilayah rawan pangan, sebagai upaya menghadirkan solusi nyata mengatasi ketidakcukupan gizi.
"Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan," ujarnya. Menurutnya, program anyar ini berbeda karena berfokus pada kualitas gizi yang lebih tinggi dibanding sekadar bantuan pangan biasa.
Arief berharap program ini bisa diterapkan secara luas di seluruh Indonesia. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan nutrisi tambahan. "Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik," ucapnya dengan optimis.
Dukungan Terhadap Penurunan Stunting
Lebih jauh, Arief menegaskan bahwa program ini sejalan dengan semangat penurunan stunting sebagaimana tercantum dalam Perpres 72 Tahun 2021. "Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini," jelasnya.
Selain berfokus pada masyarakat rentan, program beras fortifikasi ini juga menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan nasional yang masuk dalam RPJMN 2025–2029. Tidak hanya itu, inisiatif ini juga dipandang sebagai pondasi untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk menjaga kualitas, pemerintah juga telah menetapkan standar khusus. Kernel beras fortifikasi mengacu pada SNI 9314:2024, sementara standar beras fortifikasi merujuk pada SNI 9372:2025. Dua aturan ini jadi patokan penting agar mutu beras tetap terjaga sesuai standar keamanan pangan di Indonesia.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, memberikan apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokasi peluncuran program ini. Menurutnya, kerja bareng antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat, khususnya di daerah dengan risiko stunting tinggi.
“Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami," kata Teuku. Ia menilai, langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan sehat dan bergizi.
Program beras fortifikasi bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga strategi jangka panjang memperkuat kualitas hidup masyarakat. Dengan kombinasi inovasi, regulasi, serta kolaborasi, pemerintah optimis angka stunting dapat ditekan secara signifikan. Henteu ukur soal pangan, tapi juga soal masa depan bangsa.
Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, peluncuran beras fortifikasi ini diharapkan bukan sekadar program sementara. Lebih dari itu, langkah ini menjadi simbol nyata bahwa pemerintah ingin hadir langsung di tengah masyarakat. Sebuah gebrakan yang ibaratna sapu lidi: semakin kuat jika dijalankan bersama.
0Komentar