Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan rencana pembangunan underpass Citayam sepanjang sekitar 720 meter yang akan melintasi dua wilayah sekaligus, yakni Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Proyek lintas daerah ini diproyeksikan menjadi solusi strategis atas kemacetan akut yang selama bertahun-tahun membuat warga hanya bisa pasrah, kumaha atuh, saat antrean kendaraan mengular.
Dampak Lahan dan Tantangan Teknis
Pembangunan underpass menjadi atensi serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat proyek ini menembus dua otoritas berbeda dan membawa konsekuensi besar terhadap pola mobilitas kawasan. Berdasarkan identifikasi awal, sekitar 147 bidang lahan dipastikan terdampak, dengan rincian 110 bidang berada di Depok serta 37 bidang lainnya di Kabupaten Bogor sebagai bagian dari koridor utama.
Ratusan bidang di Depok tersebut tersebar di wilayah sekitar Stasiun Citayam yang selama ini menjadi simpul kemacetan. Konsekuensinya, pembebasan lahan hampir pasti harus dilakukan untuk membuka jalur konstruksi. Situasi ini menuntut koordinasi intens antarwilayah agar skema teknis dan sosial bisa seimbang tanpa memicu gesekan warga.
Menurut Kepala Bappeda Depok Dadang Wihana, Pemkot masih menunggu arah kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menindaklanjuti pembangunan underpass tersebut. “Ini memang karena melintas kabupaten dan kota, serta menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat, saat ini masih tahap pembicaraan,” ucap Dadang Wihana seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
Dadang menjelaskan bahwa salah satu opsi yang muncul adalah peran Pemkot Depok dalam pembebasan lahan dan konstruksi tertentu, sementara sebagian lainnya bisa diambil alih Pemprov Jabar. “Atau mungkin Pak Gubernur kebijakannya (bilang) akan di-handle Pemprov (semua), bisa aja seperti itu. Intinya kami proaktif juga dan terus komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor,” terang Dadang.
Kemacetan Abadi Citayam
Sementara kajian feasibility study terus disusun dan dibidik selesai pada akhir 2025, masalah kemacetan Citayam tetap menjadi keresahan warga. Kawasan depan Stasiun Citayam dikenal sebagai salah satu titik paling ruwet, terutama pada jam sibuk pagi, ketika ribuan pekerja dan pelajar tumpah ruah di jalan sempit yang menjadi simpul pergerakan dua kota.
Di titik inilah urgensi pembangunan terasa barudak, karena makin meningkatnya beban mobilitas memaksa kendaraan saling rapat tanpa ruang gerak. Warga Depok dan Bogor sudah terlalu familiar dengan antrean panjang yang kadang membuat perjalanan pendek terasa seperti maraton kecil yang melelahkan.
Pada April 2025, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok akan memulai proses pembebasan lahan untuk pembangunan underpass Citayam pada tahun 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksinya kepada Bappeda untuk merampungkan detail engineering design (DED) sebagai dokumen teknis utama.
“Kemudian tahun depan pembebasan tanahnya dilakukan oleh Pemkot Depok, tahun depan (2026) Insya Allah underpass Citayam akan dianggarkan di Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi kepada wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar wacana, tetapi telah masuk perencanaan anggaran tingkat provinsi.
Dengan semakin jelasnya arah kebijakan, warga Bogor–Depok berharap rencana besar ini akhirnya mengurai simpul macet Citayam yang selama ini terasa nyaris “takdir”. Jika semua berjalan mulus, underpass Citayam bisa menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya menggali tanah, tetapi juga harapan baru—sebuah ikhtiar kecil namun bermakna untuk masa depan mobilitas yang lebih ngarojong dan manusiawi.
0Komentar