Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat mengatur strategi anyar untuk menghadapi arus wisata dan mudik saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini dilakukan karena mobilitas masyarakat diprediksi ngabret sekitar dua persen atau 90.667 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4,6 juta perjalanan.

Pengamanan Jalur Wisata Utama

Dishub Jabar memprioritaskan pemantauan di tujuh titik rawan kemacetan yang selalu jadi magnet wisatawan. Lokasinya mencakup Puncak, Pelabuhan Ratu, Lembang–Ciater, Ciwidey–Pangalengan, Garut, Kuningan, dan Pangandaran. “Karena ini memang destinasi wisata yang menjadi tujuan masyarakat, baik dari luar Jawa Barat maupun dari dalam Jawa Barat sendiri,” ujar Dhani.

Fokus pengamanan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dishub Jabar, Dhani Gumelar, seusai High Level Meeting TPID dan TP2DD Jawa Barat di Garut. Ia menegaskan bahwa jalur-jalur itu rutin mengalami lonjakan kunjungan sehingga diperlukan langkah khusus agar arus libur Nataru bisa tetap hamemayu dan tertata baik.

Selain pemantauan jalur, Dishub menetapkan kebijakan penghentian sementara operasi angkot, delman, dan becak pada 24–25 Desember 2025 serta 31 Desember 2025–1 Januari 2026. Kebijakan ini dianggap penting untuk mengurai potensi kepadatan, terutama di titik yang sering menjadi simpul macet ketika wisatawan mulai ngariung.

Kebijakan Penghentian Angkot, Delman, dan Becak

Dishub Jabar menyebutkan ada total 4.711 pengemudi yang terdampak kebijakan penghentian sementara ini. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk 1.825 angkot di Bogor, 1.416 angkot di Cianjur, serta ratusan delman dan becak di Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Cirebon yang turut dihentikan untuk menjaga kelancaran arus wisata.

“Jalur-jalur itu merupakan jalur utama untuk tujuan wisata. Maka selama dua hari pada periode Natal dan Tahun Baru dilakukan pemberhentian sementara,” jelas Dhani. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan tanpa pertimbangan, melainkan bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat berlibur dengan aman dan nyaman tanpa gangguan macet ekstrem.

Sebagai bentuk perhatian kepada para pengemudi, pemerintah memberikan kompensasi Rp200.000 per hari bagi mereka yang terdampak. Total kompensasi mencapai Rp800.000 per orang untuk empat hari penghentian operasional. Skema pembayaran dilakukan langsung sebelum 24 Desember 2025 agar para pengemudi tidak lalajo tanpa bantuan.

Dishub Jabar juga membentuk tim monitoring khusus yang melibatkan UPTD wilayah dan Dishub kabupaten/kota. Setiap kegiatan pemantauan di lapangan akan dituangkan dalam berita acara harian sehingga proses evaluasi bisa berlangsung cepat, objektif, dan mudah dipakai sebagai acuan penanganan lanjutan selama puncak libur Nataru.

Dengan pengaturan yang terfokus pada tujuh titik wisata utama serta pemberian kompensasi bagi pengemudi terdampak, Dishub Jabar berharap arus wisata dan mudik bisa tetap mengalir lancar. Upaya ini diharapkan menjadi cara efektif untuk menjaga pengalaman liburan tetap menyenangkan tanpa drama kemacetan yang bikin masyarakat sakedapan kesel.

Kebijakan komprehensif tersebut menjadi salah satu langkah preventif yang jarang dilakukan di provinsi lain. Pemantauan intensif dan pembatasan kendaraan non-prioritas dinilai mampu menekan kepadatan, terutama di kawasan wisata yang selalu padat menjelang akhir tahun, sehingga masyarakat bisa menikmati perjalanan tanpa hambatan.

Program monitoring terpadu ini memungkinkan Dishub menilai dinamika lapangan secara riil. Setiap laporan harian akan menjadi indikator penting untuk mengukur apakah kebijakan berjalan maksimal. Pendekatan berbasis data semacam ini semakin menguatkan citra Jawa Barat sebagai daerah yang serius mengelola sektor transportasi.

Keputusan menghentikan sementara angkot, delman, dan becak memang tidak selalu populer, tetapi Dishub meyakini manfaatnya lebih besar dibanding dampaknya. Para pengemudi pun mendapatkan kompensasi yang layak sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak sosial, terutama di daerah yang masih bergantung pada moda transportasi tradisional.

Langkah ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar-instansi, terutama dalam menghadapi periode libur besar yang selalu membawa tantangan tersendiri. Dengan pola kerja yang lebih rapi dan sistematis, Jawa Barat berupaya memastikan warganya dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana aman serta tertib.

Pada akhirnya, Dishub Jabar ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati perjalanan libur panjang secara nyaman, baik untuk wisata maupun mudik. Dengan penerapan pengamanan, monitoring berlapis, dan kebijakan kompensasi, mereka optimistis arus Nataru 2025–2026 berjalan lancar tanpa hambatan berarti, bak perjalanan yang ngabret mulus di jalan tol.

Sebagus apa pun rencana transportasi, keberhasilannya tetap mengandalkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan di lapangan. Jika semua pihak bekerja sama, libur Nataru tahun ini berpotensi menjadi salah satu periode perjalanan paling tertib dan menyenangkan di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai penutup, semoga seluruh rangkaian kebijakan ini dapat membawa suasana libur yang lebih tertata, lebih ramah, dan lebih nyaman bagi setiap pelancong yang menjelajahi Jawa Barat—karena perjalanan yang baik selalu menyisakan cerita manis, bukan sekadar kilas balik kemacetan yang bikin kepala ngahuleng.

Daftar Pengemudi Terdampak per Wilayah

  1. Kota/Kabupaten Bogor
    • 1.825 angkot

  2. Kabupaten Cianjur
    • 1.416 angkot

  3. Kabupaten Bandung
    • 111 delman

  4. Kabupaten Bandung Barat
    • 10 delman

  5. Kabupaten Garut
    • 457 delman

  6. Kabupaten Tasikmalaya
    • 28 delman dan 229 becak

  7. Kabupaten Kuningan
    • 100 delman

  8. Kabupaten Cirebon
    • 535 becak