Upaya penguatan tata kelola pasar terus mencuat di Kota Bogor setelah Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menegaskan perlunya pengelolaan yang lebih profesional. Ia menilai langkah ini penting agar tidak muncul lagi potensi kebocoran pendapatan yang bisa menggerus laba inti Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) sebagai jantung operasional daerah.
Dorongan Hasbi semakin relevan karena hingga akhir tahun depan, Perumda PPJ masih harus menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Situasi ini ia sampaikan dalam rapat kerja terkait capaian kinerja, rencana bisnis, serta target 2026. Forum itu menjadi ajang rembukan serius mengenai masa depan bisnis pasar yang terus menghadapi tantangan modern.
"Jadi dengan beban hutang yang tersisa Rp 1,1 miliar, kami harap bisa diselesaikan pada 2026 dan dapat menunaikan kewajiban yang baru yakni memberikan deviden kepada Pemkot Bogor di 2027 agar dapat mendongkrak PAD kita," kata Hasbi dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Menimbang kenyataan tersebut, Komisi II turut menuntut kepastian terkait rencana renovasi Pasar Bogor, Plaza Bogor, serta arah bisnis PPJ dalam lima tahun mendatang. Upaya ini dianggap penting agar proses perencanaan tidak terjebak dalam kesimpangsiuran, apalagi potensi kehilangan pendapatan semakin mungkin terjadi jika revitalisasi terus tertunda.
Rencana Revitalisasi Pasar Jadi Fokus Pembahasan
Hasbi menegaskan pentingnya kepastian itu karena tanpa revitalisasi yang jelas, pendapatan pasar dapat merosot secara signifikan. “Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi Pasar Bogor. Karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar," ungkapnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar teknis, tetapi juga menyangkut strategi jangka panjang.
Di sisi lain, dinamika ini membuat PPJ harus beradaptasi dengan situasi baru yang menuntut inovasi. Dalam bahasa Sunda, kondisi seperti ini kerap disebut repeh rapih, yakni keharusan menata ulang strategi agar bisnis pasar tetap hirup dan mampu bersaing. Kompleksitas itu mendorong perlunya rancangan roadmap yang lebih matang dan aplikatif.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, juga memberi catatan bahwa PPJ harus memperkuat posisinya di tengah persaingan pasar terbuka yang makin sengit. Ia menegaskan perlunya kajian strategis yang komprehensif agar pasar rakyat tak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas menghadapi arus perubahan gaya belanja masyarakat.
Adaptasi Pasar Rakyat di Era Jual Beli Daring
Menurut Edi, perkembangan teknologi jelas mengubah ritme belanja masyarakat menjadi lebih cepat dan praktis. Tanpa strategi baru, pasar tradisional bisa kagok menghadapi dominasi platform digital. Karena itu, ia meminta PPJ menyusun langkah inovatif agar ekosistem pasar rakyat tetap hidup, bukan tersisih oleh arus modernisasi yang terus bergulir.
"Saya berharap PPJ terus meningkatkan kinerjanya dan membuat kajian serta pengelolaan pasar yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi maraknya jual beli daring dan ada inovasi untuk terus menghidupkan pasar-pasar," pungkasnya. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi pasar tidak bisa ditunda dan harus bergerak cepat serta terarah.
Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, perbaikan pengelolaan pasar menjadi pondasi penting. Selain meningkatkan pendapatan daerah, pasar yang someah dan tertata bisa memperkuat denyut ekonomi warga. Dengan tantangan digitalisasi dan perubahan kebiasaan belanja, strategi adaptif menjadi kunci agar pasar tetap relevan.
Pada akhirnya, seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa masa depan pasar rakyat di Kota Bogor ditentukan oleh keberanian mengambil langkah strategis. Jika konsistensi dan inovasi terus dijaga, PPJ berpeluang besar menjadikan pasar sebagai ruang hidup yang produktif, kompetitif, dan modern.
0Komentar