TB Massa tak lagi memakai bahasa diplomatis. Ia menukik langsung pada inti persoalan: kepercayaan publik berada di titik nadir. Harapan besar yang dahulu disematkan kepada Presiden Prabowo sebagai antitesis rezim sebelumnya kini berubah menjadi rasa ragu, bahkan teu puguh arahnya.
“Di rezim ini, rakyat sangat berharap pada Presiden Prabowo. Namun jika Presiden hanya ‘omon-omon’—hanya retorika tanpa eksekusi—maka tinggal tunggu waktu rakyat bergerak sendiri mencari keadilan, seperti preseden yang terjadi di Nepal,” ujarnya. Ia cepat menambahkan, “Ini bukan provokasi, ini hasil pembacaan kami sebagai insan akademis.”
Bencana dan Krisis Kepercayaan Publik
Bagi TB Massa, rangkaian banjir bandang yang menerjang Sumatera dan Aceh bukan sekadar amuk alam. Ia menyebut semuanya sebagai tanda penyakit serius. Inilah “kanker stadium empat” yang menggerogoti tubuh negara, menandakan betapa rapuhnya fondasi pembangunan yang selama ini dibanggakan pemerintah.
“Kerusakan sudah merambah ke semua lini. Fasilitas umum hancur, sekolah tempat anak bangsa menimba ilmu luluh lantak. Kita seolah tinggal menunggu lonceng kematian jika tidak ada penanganan radikal,” paparnya saat menggambarkan dampak kerusakan yang semakin meluas dan ngarandeg.
Klaim pemerintah tentang angka kemiskinan juga tak luput dari bedahannya. Meski BPS mencatat angka kemiskinan Maret 2025 sebesar 23,85 juta jiwa, ia menyodorkan data Bank Dunia 2024 yang menyebut 194,4 juta jiwa atau 68,2 persen penduduk berada dalam kondisi kerentanan ekonomi yang mengkhawatirkan.
Sorotan TB Massa kemudian mengarah ke Sulawesi Tengah, khususnya Morowali, yang ia nilai mengalami pelapukan kedaulatan. Keberadaan bandara khusus di kawasan PT IMIP menjadi simbol kegagalan negara mengontrol wilayah strategis. “Di sana, mayoritas saham dikuasai investor China. Bandara beroperasi bebas, minim pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi. Ini sudah seperti ada negara di dalam negara,” kritiknya tajam.
Warisan Limbah Politik Masa Lalu
Menurut TB Massa, situasi tersebut merupakan warisan “limbah” dari satu dekade kekuasaan sebelumnya. Ia menyebut rezim Jokowi telah membentuk apa yang ia sebut state crime, di mana kekuasaan dipakai untuk melayani kepentingan oligarki dan asing sembari melemahkan lembaga yang seharusnya menjaga integritas demokrasi.
Ia menilai pelemahan KPK, ketimpangan kebijakan, hingga lahirnya UU Cipta Kerja adalah instrumen yang meminggirkan rakyat. Semua itu meninggalkan dampak jangka panjang yang kini dirasakan, termasuk di era pemerintahan baru yang seharusnya membawa harapan lebih baik bagi masyarakat luas.
Dalam pandangan futuristiknya, TB Massa menegaskan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Usia Republik yang hampir delapan dekade belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan signifikan. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini tak bisa dianggap sepele karena akumulasi ketimpangan bisa memicu gejolak yang tak terduga.
Presiden Prabowo, menurutnya, tidak punya kemewahan waktu untuk berkompromi. Langkah yang harus ditempuh hanya satu: bergerak secara revolusioner. “Segera reshuffle kabinet dari limbah rezim lalu, dan adili oligarki perusak negara,” tegasnya sembari berharap ada keputusan berani yang mampu memulihkan kepercayaan publik.
Jika jalan itu tidak ditempuh, TB Massa memprediksi logika sosial-politik rakyat akan mencari jalannya sendiri. Ia menyebut hanya ada dua kemungkinan: daerah-daerah memilih jalur merdeka atau negara mengadopsi sistem federal agar keadilan dan kewenangan daerah dapat dijaga secara lebih adil dan stabil.
“Semoga Presiden tak mengabaikan jerit hati rakyatnya. Jangan hanya ‘omon-omon’ sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya menutup pertemuan di Bogor siang itu, meninggalkan percakapan yang terasa seperti alarm keras bagi siapa pun yang masih peduli pada masa depan negeri, seakan ngabret menuju babak baru sejarah.
0Komentar