Komisi II DPRD Kota Bogor lagi gencar nyorotin sektor parkir yang katanya belum maksimal nyumbang ke Pendapatan Asli Daerah alias PAD. Padahal potensinya gede banget buat nambah kapasitas fiskal kalau dikelola transparan dan pakai sistem yang solid. Sorotan ini muncul pas rapat kerja bareng Bapenda, Bapperinda, Dishub, sama Perumda Trans Pakuan, Rabu (14/1/2026) kemarin.
Rifky Alaydrus selaku Ketua Komisi II bilang peningkatan PAD gak bisa cuma ngandalin pertumbuhan ekonomi doang. Harus dibarengin reformasi sistem pemungutan plus pengawasan ketat, terutama di sektor parkir. ”Potensi PAD Kota Bogor masih sangat besar. Masalahnya bukan pada kurangnya aktivitas ekonomi, tetapi pada sistem yang belum rapi dan masih adanya kebocoran. Parkir menjadi salah satu sektor strategis yang harus segera dibenahi,” ujar Rifky.
Digitalisasi Parkir: Solusi Anti-Bocor yang Udah Mendesak
Menurut Rifky, sistem parkir non-tunai harus segera diterapin biar kebocoran bisa ditekan dan transparansi naik level. Sistem manual yang masih dipake sekarang dinilai rawan banget buat penyimpangan dan susah diawasi akurat. ”Digitalisasi parkir bukan hanya soal teknologi, tetapi soal komitmen untuk menutup celah kebocoran dan memastikan setiap rupiah masuk ke kas daerah,” tegasnya. Pokoknya ini bukan cuma upgrade gadget, tapi soal komitmen beneran biar duit daerah gak ilang entah kemana.
Benninu Argubie, Sekretaris Komisi II, juga ikut nyanyi bareng. Dia nyorotin target PAD yang seringkali gak nyambung sama kondisi ekonomi riil di lapangan. Basis data harus akurat, bro. ”Target PAD harus disusun berdasarkan potensi nyata, bukan semata-mata mengacu pada capaian tahun sebelumnya. Kalau datanya tidak akurat, maka potensi parkir dan sektor lainnya akan terus terlewatkan,” kata Benninu.
Koordinasi Sampai ke Kelurahan Biar Gak Ada Celah Lagi
Heri Cahyono selaku anggota Komisi II ngingetin pentingnya koordinasi lintas OPD sampe ke level kewilayahan. Tanpa pengawasan di lapangan yang bener-bener aktif, optimalisasi PAD bakal jalan di tempat. ”Kelurahan dan kecamatan adalah titik terdekat dengan aktivitas ekonomi warga. Tanpa pengawasan sampai ke level itu, kebocoran akan terus terjadi, bukan hanya di parkir, tetapi juga pajak restoran dan hotel,” ujarnya.
Di rapat itu, Komisi II akhirnya ngasih rekomendasi: percepat digitalisasi pemungutan PAD, tingkatin pelayanan ke wajib pajak, plus kuatin pengawasan berbasis teknologi. Semua langkah ini diharap bisa naikin kepatuhan, bangun kepercayaan publik, dan dongkrak PAD Bogor secara sustainable.
0Komentar