Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan persoalan gagal bayar proyek yang terjadi di lingkungan Pemkab Bogor harus menjadi bahan evaluasi serius. Ia menyebut kejadian ini tak bisa dianggap sepele karena menyangkut kredibilitas pemerintah dan kepercayaan mitra kerja, apalagi di tengah kondisi anggaran yang keur pageuh.
Menurut Sastra, pada tahun lalu memang terdapat sejumlah vendor kontraktor yang belum menerima pembayaran meski pekerjaan telah diselesaikan. Kondisi tersebut, kata dia, perlu dievaluasi bersama antara Pemkab dan DPRD agar perencanaan anggaran ke depan lebih realistis dan tidak sasalad dalam membaca kemampuan fiskal daerah.
“Ketika merencanakan sesuatu, membuat apapun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita,” ungkap Sastra, Kamis (22/01). Ia menekankan pentingnya kehati-hatian sejak tahap perencanaan agar persoalan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Evaluasi Anggaran dan Tanggung Jawab
Sastra menilai gagal bayar proyek harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Ia juga menyoroti perlunya pembenahan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran agar tata kelola keuangan daerah berjalan lebih sehat dan akuntabel.
”Orang-orang yang mungkin bertanggung jawab di masalah anggaran juga perlu kita benahi, supaya ke depan hal-hal seperti ini, bapak-ibu semua tidak terulang lagi,” jelasnya. Ia menambahkan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran tidak melenceng dari perencanaan awal.
Masalah lain yang turut disoroti Sastra adalah masih banyaknya ruang sekolah rusak di Kabupaten Bogor yang belum masuk program prioritas 2026. Menurutnya, Pemkab memang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, namun pemerataan di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
”Saya kira Bupati fokus pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tentu untuk pendidikan tahun ini memang mungkin belum bisa merata,” kata Sastra. Ia menyebut keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat perbaikan sekolah harus dilakukan secara bertahap dan ulah maksa.
Gotong Royong Tangani Pendidikan dan Proyek
Sastra mengungkapkan, Bupati Bogor telah mengundang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membahas solusi pendidikan. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya gotong royong lintas pemerintahan agar persoalan sekolah rusak bisa ditangani bersama, dari tingkat kabupaten hingga pusat.
”Jadi Pak Bupati ingin bergotong royong. Kabupaten paling depan, provinsi juga harus mendukung membawa aspirasi dari provinsi, dari DPR RI juga Bupati mengajak semua anggota DPR RI khusus Kabupaten Bogor segera menyelesaikan masalah itu,” jelasnya.
Terkait gagal bayar proyek, Sastra menyebut pembayaran direncanakan dilakukan pada Februari 2026. ”Pak Bupati, Pak Sekda menyampaikan, Insya Allah Februari yang tadinya belum terbayarkan akan dibayarkan,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekda Ajat Rochmat Jatnika yang menegaskan kesiapan Pemkab membayar tunggakan proyek senilai Rp204 miliar sesuai mekanisme.
Dengan evaluasi anggaran, penguatan pengawasan, dan semangat gotong royong lintas level pemerintahan, Kabupaten Bogor diharapkan bisa melangkah lebih rapi ke depan, agar pembangunan tak lagi tersendat dan ruang kelas tak terus menunggu perbaikan di bawah atap yang bocor.
0Komentar