Pemerintah Pusat lagi gencar gaspol memperluas digitalisasi bantuan sosial atau bansos ke 41 kabupaten/kota di 25 provinsi tahun ini, termasuk Kabupaten Bogor yang kebagian jadi salah satu lokasi percontohan. Langkah ini digadang-gadang bisa bikin penyaluran bansos lebih akurat, transparan, sekaligus ngebantu ngebasmi kemiskinan ekstrem lewat infrastruktur digital publik alias Digital Public Infrastructure (DPI).
Acara sosialisasi piloting ini digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk langsung blak-blakan soal urgensinya. Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal ikut hadir, nunjukin komitmen daerah buat ikutan gerakan ini.
Mengapa Digitalisasi Bansos Jadi Game Changer?
Ribka Haluk menegaskan, dukungan kepala daerah krusial banget buat minimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bansos. ”Kami juga harapkan dukungan kepala daerah meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ungkap dia, Rabu (04/02).
Luhut Binsar Pandjaitan, yang jabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, bilang percepatan digitalisasi bansos ini bagian dari transformasi GovTech. ”Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” jelas Luhut.
Dia nambahin, sistem berbasis data plus kecerdasan buatan atau AI ini bakal jadi game changer dalam tata kelola pemerintahan. Indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, sampai efektivitas subsidi bisa dipantau real time dengan lebih akurat—bikin semuanya lebih on point.
Kolaborasi Data: Kunci Utama Tanpa Ego Sektoral
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menekankan transformasi bangsa dimulai dari transformasi data, khususnya bansos. Presiden ingin kebijakan berbasis bukti dari data terbuka dan terverifikasi. ”Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing. Semua harus satu data. BPS menjadi pengelola data secara ilmiah, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membantu pemutakhiran,” ungkapnya.
Gus Ipul juga nyebut arahan Presiden soal evidence-based policy, ditindaklanjuti lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. ”Kunci dari seluruh proses ini adalah keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor, serta meninggalkan ego sektoral, terutama dalam pengelolaan data. Kalau kita mau transformasi bangsa, kita harus berani memulai dari transformasi data,” pungkas dia.
Di Bogor, ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga peluang buat warga kece dapet bansos yang bener-bener pas sasaran—tanpa drama salah alamat lagi. Jadi, siap-siap aja era bansos digital bikin hidup lebih fair dan gacor buat semua.
0Komentar