Kawasan SSA di sekitar Kebun Raya Bogor memang berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Trotoar diperlebar, batu andesit dipasang rapi, lampu jalan dipercantik, dan ruang publik dibuat lebih “instagramable”. Sekilas, wajah kota tampak leuwih sae. Bogor seperti sedang mengejar citra kota modern yang ramah pejalan kaki. Namun pertanyaannya sederhana: apakah trotoar itu benar-benar untuk pejalan kaki?
Trotoar Cantik, Pejalan Kaki Tersingkir
Ironisnya, banyak warga justru merasa ruang berjalan itu semakin sempit. Di beberapa titik SSA, trotoar berubah fungsi menjadi area parkir liar, tempat nongkrong motor, bahkan lapak PKL dadakan. Orang yang berjalan kaki malah harus zig-zag turun ke badan jalan. Situasi ini bikin herang. Infrastruktur dibangun atas nama pedestrianisasi, tapi pejalan kaki tetap jadi warga kelas dua.
Fenomena ini sebenarnya bukan sekadar soal ketertiban. Ada problem cara berpikir pembangunan kota yang masih setengah hati. Pemerintah tampaknya fokus pada visual kota, tetapi lupa memastikan fungsi dasarnya berjalan. Trotoar akhirnya lebih mirip elemen dekorasi urban ketimbang ruang mobilitas manusia. Kota menjadi sibuk tampil geulis, tetapi belum tentu nyaman dihuni.
Jane Jacobs, pengamat kota terkenal, pernah berkata, “Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.” Kota yang sehat lahir dari kebutuhan warganya, bukan semata ambisi estetika birokrasi. Ketika trotoar kehilangan fungsi utamanya, maka yang hilang bukan cuma ruang jalan, melainkan hak dasar warga untuk bergerak aman.
PKL, Tata Kota, dan Setengah Hati Penegakan Aturan
Kita tentu tidak bisa langsung menyalahkan PKL sepenuhnya. Banyak pedagang kecil hadir karena kebutuhan ekonomi yang makin berat. Mereka melihat trotoar SSA sebagai lokasi strategis dengan lalu lintas manusia tinggi. Dalam logika bertahan hidup, itu masuk akal. Masalahnya muncul ketika negara gagal menyediakan ruang dagang yang manusiawi sekaligus gagal menjaga fungsi trotoar tetap steril untuk pejalan kaki.
Di sinilah pemerintah sering terjebak dalam dilema populis. Penertiban dilakukan sesekali, lalu mengendur lagi. Akibatnya, muncul kesan aturan hanya berlaku temporer. Hari ini ditertibkan, minggu depan kembali penuh lapak. Siklus ini terus berulang sampai masyarakat jadi apatis. Warga akhirnya menganggap trotoar multifungsi adalah hal normal, padahal jelas-jelas melanggar konsep pedestrian yang sehat.
Yang menarik, kawasan SSA sebenarnya punya potensi besar menjadi ikon walkable city di Bogor. Jalurnya strategis, dekat pusat kuliner, kawasan heritage, dan ruang hijau kota. Tetapi potensi itu sulit tercapai kalau orientasi kebijakan masih nanggung. Kota tidak cukup hanya memasang kursi taman atau pot estetik. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengatur ruang secara konsisten, meski kadang tidak populer.
Ada pula persoalan desain yang sering luput dibahas. Beberapa trotoar SSA tampak lebar, tetapi dipenuhi tiang, papan reklame, planter box, hingga titik parkir sepeda yang penempatannya semrawut. Ruang efektif untuk berjalan jadi menyusut. Akhirnya orang memilih turun ke jalan raya karena merasa lebih lega. Ini paradoks urban yang rada matak lieur: trotoar dibangun mahal, tapi gagal dipakai optimal.
Kota yang Ramah Bukan Sekadar Kota yang Cantik
Pedestrianisasi sejatinya bukan proyek kosmetik kota. Esensinya adalah mengembalikan ruang publik kepada manusia. Kota modern diukur bukan dari seberapa lebar jalannya untuk mobil, melainkan seberapa aman anak kecil, lansia, dan penyandang disabilitas berjalan kaki. Kalau trotoar masih dipenuhi hambatan, maka klaim kota ramah pedestrian sebenarnya masih jauh panggang dari api.
Bogor sering membanggakan diri sebagai kota wisata dan kota hujan yang nyaman dikunjungi. Namun kenyamanan itu tidak boleh berhenti di slogan. Wisatawan maupun warga lokal butuh ruang berjalan yang jelas, teduh, aman, dan bebas okupasi liar. Kalau setiap beberapa meter harus menghindari lapak atau motor parkir, pengalaman kotanya jadi melelahkan. Kota terasa sibuk, tapi tidak tertata.
Masyarakat juga perlu jujur melihat budaya kita sendiri. Kadang kita masih menganggap trotoar sebagai ruang sisa yang bisa dipakai apa saja. Selama tidak ditegur, ya dipakai. Mentalitas seperti ini membuat aturan kota sulit berjalan konsisten. Padahal ruang publik itu milik bersama. Ketika satu pihak mengambil terlalu banyak ruang, pihak lain otomatis kehilangan haknya.
Pedestrianisasi SSA tidak boleh berhenti menjadi proyek pencitraan musiman. Pemerintah Kota Bogor perlu serius menentukan arah: apakah trotoar memang diprioritaskan untuk pejalan kaki, atau dibiarkan menjadi ruang kompromi tanpa ujung. Ketegasan penataan PKL, desain trotoar yang lebih fungsional, serta edukasi publik harus berjalan beriringan. Kalau tidak, pedestrianisasi hanya akan menjadi etalase kota yang tampak modern di foto, tetapi semrawut saat dipakai langsung. Itu mah lain solusi, tapi sekadar ngaya tata kota belaka.
Oleh: Nur Ahmadi
0Komentar