Kota Bogor Siapkan Skenario Jika Lockdown Ditetapkan Pemerintah Pusat

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut tengah menyiapkan sejumlah skenario jika Pemerintah Pusat resmi mengeluarkan kebijakan lockdown atau karantina untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Dedie mengatakan skenario akan dibuat dengan mempertimbangkan lokasi bekerja Presiden Jokowi yaitu di Istana Bogor. Kendati demikian, kata Dedie, pihaknya sudah mulai menghentikan sejumlah kegiatan di sektor perdagangan, dunia usaha, dan pendidikan untuk mencegah wabah virus Corona atau Covid-19 agar tidak menyebar.

"Sampai saat ini, sudah 25 hotel besar, 6 mal utama, Kebun Raya Bogor, dan 6 museum di Kota Bogor yang kami hentikan sementara kegiatannya," tutur Dedie kepada Bisnis, Minggu (29/3/2020).

Namun, untuk melakukan lockdown di Kota Bogor, kata Dedie, tidak mudah. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak seperti Kota Bogor yang telah menghentikan kegiatan di sejumlah sektor.

"Akibatnya pergerakan pekerja dari area Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi masuk ke Jakarta lewat Stasiun Bogor saja masih kisaran 150.000 orang per hari," kata Dedie.

Dedie menjelaskan bahwa Kota Bogor masih menjadi area lintasan utama warga dari Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi yang mengarah ke Jakarta.

"Interkoneksi dan arus lintasan pelaju (commuter) ini harus dibatasi dengan penutupan sementara kegiatan dunia usaha, industri dan perdagangan di sekitar Bogor khususnya Jakarta. Apalagi DKI sebagai epicentre Covid-19 dengan 515 positif," ujarnya.

Sumber: bisnis,com

Baca juga: Pemkot Bogor Akan Lakukan Simulasi Karantina Wilayah 
[next]

Lima Poin Penting Jika Jabodetabek Lockdown

Ahmad Syahroni menyebutkan bahwa dalam melakukan lockdown harus dilakukan persiapan yang baik dan matang. Sehingga ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Pertama ‎supermarket dan apotek harus tetap di buka seperti yang dilakukan negara lain.

“Namun harus adanya pembatasan waktu buka seperti 3 hari sekali dan tetap melakukan pembatasan jumlah pembeli dan di utamakan untuk lansia maupun wanita yang sedang hamil,” ungkapnya.

Kedua, bagi masyarakat yang tidak mampu mengisi kebutuhan mereka pada saat lockdown, pemerintah harus siap dalam melakukan supply makanan maupun kebutuhan pokok .

“Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok secara langsung ke rumah warga yang benar- benar membutuhkan,” ungkapnya.

Ketiga, ‎diperbanyaknya hotline Covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan dengan satu wilayah satu hotline. Sehingga tidak ada lagi yang kesulitan untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan maupun ambulance.

Keempat, ‎demi menjaga kerusuhan ataupun penjarahan yang kemungkinan dapat terjadi, Pemerintah harus menyiapkan segala protokol yang dibutuhkan.

Hal tersebut dapat dilakukan, dengan menurukan polisi maupun TNI untuk melakukan patroli. Patroli tersebut dapat dilakukan dengan sekala per-kecamatan agar lebih terawasi.

Kelima, ‎adanya tindakan tegas, yaitu masyarakat tidak boleh ada diluar rumah kecuali mereka punya dokumen yang bisa dijadikan bukti urgensi atau special case seperti membutuhkan kerumah sakit ataupun obat-obatan.

“Jika mereka keluar rumah tanpa special case maka aparat harus segera menindak lanjut hal tersebut,” ungkapnya.

Keenam, ‎selain itu dalam masa lockdown tetap di laksanakanya rapid test. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menurunkan sejumlah tenaga medis yang akan mendatangi rumah-rumah warga setiap harinya. 

Sumber: radarbogor.id