Program Indonesia Pintar (PIP) sejatinya menjadi oase bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tapi di Kabupaten Bogor, program ini malah menjadi ladang bancakan oknum yang tak punya rasa sieun (takut) dosa.
Celah Penyelewengan yang Dibiarkan Terbuka
Modus penyelewengan dana PIP di Bogor bervariasi. Mulai dari pemotongan dana, pungli, hingga manipulasi data siswa. Sayangnya, celah ini terbuka lebar karena lemahnya pengawasan dari sekolah maupun dinas pendidikan.
Mengapa Harus Anak Miskin yang Jadi Korban?
Yang paling menyedihkan, korbannya adalah anak-anak dari keluarga tak mampu. Mereka sudah cukup cape-cape (lelah) berjuang mengejar pendidikan, eh malah dana bantuannya dipotong oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
Uang Rakyat yang Tidak Sampai ke Rakyat
Dana PIP berasal dari APBN, yang artinya itu adalah uang rakyat. Tapi ironi terjadi saat rakyat justru tak menerima manfaat maksimal karena sebagian dana itu ditilap oleh oknum-oknum pamenta (rakus) yang mementingkan kantong sendiri.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pertanyaannya sederhana: siapa yang harus bertanggung jawab atas penyelewengan ini? Apakah sekolah? Apakah Dinas Pendidikan? Atau kementerian yang memberi dana? Publik butuh kejelasan, bukan sekadar pernyataan normatif tanpa tindak lanjut.
Kasus yang Sering Dianggap Biasa
Sayangnya, kasus seperti ini dianggap “biasa saja” oleh sebagian kalangan. Bahkan ada kepala sekolah yang menyebut pemotongan itu sudah kabiasaan. Ini bukan soal kebiasaan, ini soal moral dan hukum yang dilanggar.
Ketika Pengawasan Tak Lebih dari Formalitas
Laporan ke Inspektorat sering kali mentok di meja birokrasi. Alih-alih ditindak, laporan itu dibiarkan ngahuleng (tertidur) dalam tumpukan kertas. Padahal tiap rupiah dari PIP sangat berarti bagi masa depan pelajar miskin.
Ketakutan Orangtua Melaporkan
Banyak orang tua siswa enggan melapor karena takut anaknya dikucilkan di sekolah. Mereka memilih diam. Akibatnya, praktik ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa perbaikan yang berarti dari otoritas pendidikan.
Pemerintah Daerah Harus Aktif
Pemkab Bogor tidak bisa hanya menyalahkan pusat. Mereka punya peran penting untuk mengawasi penyaluran dana ini. Bila ada indikasi penyelewengan, harusnya cepat bertindak, bukan menunggu polemik membesar dulu.
Pendidikan Seharusnya Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan
Bukannya jadi jalan keluar dari kemiskinan, praktik semacam ini malah menjadikan pendidikan sebagai alat pemerasan baru. Anak-anak miskin tak hanya kehilangan haknya, mereka juga kehilangan harapan akan masa depan.
“Setiap rupiah yang diselewengkan dari dana pendidikan adalah masa depan anak bangsa yang dicuri.” – Najwa Shihab. Kutipan ini relevan menggambarkan kekecewaan publik terhadap maraknya praktik korup di sektor pendidikan.
Bukan Sekadar Dana, Tapi Amanah
Dana PIP bukan hanya bantuan finansial, tapi amanah negara kepada anak-anak tak mampu. Saat dana itu diselewengkan, artinya kita mengkhianati amanah tersebut. Dan pengkhianatan terhadap anak bangsa adalah kejahatan moral.
Transparansi yang Masih Minim
Salah satu sebab maraknya penyelewengan adalah minimnya transparansi dalam pendataan dan pencairan. Banyak wali murid bahkan tak tahu apakah anaknya menerima bantuan atau tidak. Informasi hanya berputar di lingkaran tertutup.
Solusi Teknologi: Bisa, Tapi Butuh Kemauan
Pemerintah sebetulnya bisa menerapkan sistem digital yang transparan untuk menyalurkan dana. Tapi sayangnya, selama tidak ada kemauan serius dari pengambil kebijakan, sistem yang baik pun hanya akan jadi pajangan belaka.
Perlu Peran Masyarakat Sipil
Aktivis, jurnalis, dan LSM punya peran besar dalam mengawal isu ini. Masyarakat sipil tak boleh bungkam. Kalau negara lalai, maka rakyat harus bersuara lantang agar praktik ini tak lagi jadi budaya yang dianggap normal.
Pendidikan Tidak Boleh Jadi Ladang Uang
Sudah saatnya semua pihak menyadari: pendidikan bukan ladang uang. Sekolah bukan tempat bisnis. Guru bukan makelar bantuan. Mereka semua punya tanggung jawab moral mendidik, bukan mengeruk keuntungan dari penderitaan orang miskin.
Pemerintah Pusat Harus Bertindak Tegas
Kementerian Pendidikan harus turun tangan langsung. Tak cukup hanya edaran atau instruksi, tapi perlu audit mendalam dan publikasi terbuka agar masyarakat tahu sejauh mana dana PIP telah diselewengkan di lapangan.
Publik Butuh Transparansi, Bukan Drama
Publik sudah bosan dengan pernyataan kosong atau klarifikasi tanpa bukti. Masyarakat ingin transparansi berbasis data. Siapa yang terlibat, bagaimana modusnya, dan bagaimana tindak lanjut hukumnya harus dijelaskan terbuka.
Penegakan Hukum Jadi Kunci
Tanpa penegakan hukum yang tegas, kasus ini hanya akan jadi episode berulang. Oknum akan belajar bahwa hukum bisa dibeli, dan korupsi pendidikan akan terus beranak pinak di wilayah lain.
Hentikan Sekarang atau Kehilangan Generasi
Kalau dana pendidikan masih terus dijadikan objek penyelewengan, kita akan kehilangan satu generasi. Anak-anak miskin akan makin tertinggal. Hentikan sekarang juga. Karena kalau tidak, kita semua akan menanggung akibatnya kelak.
Oleh: Nur Ahmadi
0Komentar